MUTU HEBEL DAN SPESIFIKASI PONDASI HUNTARA LEBAKMUNCANG DIPERTANYAKAN, PENGAWASAN DINAS JADI SOROTAN
MUTU HEBEL DAN SPESIFIKASI PONDASI HUNTARA LEBAKMUNCANG DIPERTANYAKAN, PENGAWASAN DINAS JADI SOROTAN
Penulis: Bakhtiar Sigalingging – Pimred BONGKARR.COM
CIWIDEY , KAB BANDUNG | SENIN, 9 NOVEMBER 2026 – Pembangunan Hunian Sementara (Huntara) beserta infrastruktur pendukung di Desa Lebakmuncang, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, dengan pagu anggaran Rp1.265.000.000, mulai menjadi perhatian dari sisi kualitas material dan kesesuaian teknis pekerjaan.
Dokumentasi lapangan yang diperoleh BONGKARR.COM memperlihatkan sejumlah bata ringan atau hebel yang digunakan pada pekerjaan dinding mengalami keretakan. Beberapa material tampak memiliki retakan memanjang pada badan hebel, bagian sudut yang tidak utuh, serta sambungan antarmaterial yang terlihat tidak rata.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai proses pemilihan, penerimaan, dan pengawasan mutu material sebelum dipasang.
Persoalan ini menjadi penting karena pembangunan menggunakan anggaran publik. Kualitas material dan hasil pekerjaan semestinya mengacu pada spesifikasi teknis serta dokumen kontrak, bukan hanya berdasarkan penilaian sepihak pelaksana.
H. YAYAN SEBUT HEBEL RETAK MERUPAKAN KONDISI BIASA
Dalam wawancara langsung dengan BONGKARR.COM, H. Yayan yang menyatakan dirinya sebagai pemborong pekerjaan pembangunan Huntara menjelaskan bahwa hebel yang digunakan memang terkadang mengalami keretakan.
Menurut keterangannya, kondisi tersebut merupakan hal yang biasa ditemukan pada material hebel.
Namun, penjelasan tersebut masih perlu diuji melalui pemeriksaan teknis. Tidak semua keretakan material dapat dianggap sama. Harus dibedakan antara kerusakan ringan akibat proses pengangkutan dan keretakan yang berpotensi memengaruhi kelayakan pemasangan.
Pertanyaan mendasarnya adalah apakah material yang mengalami keretakan tersebut tetap diterima dan dipasang, bagaimana proses pemeriksaan kualitasnya, serta siapa yang memberikan persetujuan penggunaan material di lapangan.
BONGKARR.COM menilai persoalan ini tidak cukup dijawab dengan menyebut keretakan sebagai kondisi umum. Harus ada penjelasan teknis mengenai kelayakan material yang digunakan.
BESI CINCIN KOLOM 6 MM, GALIAN PONDASI 40 CM
Selain persoalan hebel, keterangan H. Yayan mengenai spesifikasi konstruksi juga menjadi perhatian.
Dalam wawancara tersebut, H. Yayan menyampaikan bahwa gelang besi atau cincin pengikat tiang kolom menggunakan besi diameter 6 milimeter dengan campuran besi 8 milimeter.
Untuk tulangan cakar ayam atau pondasi, menurut keterangannya, menggunakan besi diameter 13 milimeter jenis ulir.
Sementara kedalaman galian pondasi disebut sekitar 40 sentimeter.
Keterangan ini perlu dicocokkan dengan gambar struktur, RAB, dan spesifikasi teknis dalam kontrak.
Sebab, ukuran tulangan, jarak antar-sengkang, dimensi pondasi, serta kedalaman galian harus ditentukan berdasarkan desain dan perhitungan teknis bangunan.
Tanpa pemeriksaan dokumen dan pengukuran langsung, belum dapat disimpulkan bahwa spesifikasi tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan persyaratan konstruksi.
KLAIM PEMBORONG SESUAI RAB, PENGAWASAN DINAS PERLU DIJELASKAN
H. Yayan menyatakan bahwa pekerjaan pembangunan Huntara telah dilaksanakan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Ia juga menyinggung situasi yang belakangan ramai dengan pengaduan masyarakat atau Dumas ke kepolisian maupun kejaksaan.
Dalam wawancara tersebut, H. Yayan menyampaikan pernyataan:
"Dulu kita takut ke wartawan, sekarang sudah ramai Dumas."
BONGKARR.COM mencatat pernyataan tersebut sebagai bagian dari keterangan narasumber, bukan sebagai pengakuan adanya pelanggaran ataupun bukti bahwa proyek ini telah dilaporkan kepada aparat penegak hukum.
Meski demikian, klaim kesesuaian pekerjaan dengan RAB semestinya dapat dibuktikan melalui dokumen kontrak, pemeriksaan volume, pengujian mutu material, dan hasil pengawasan teknis.
Di sisi lain, munculnya dokumentasi hebel yang retak dan pertanyaan mengenai spesifikasi pondasi menimbulkan kebutuhan untuk mengetahui sejauh mana pengawasan dilakukan oleh pihak dinas dan konsultan pengawas.
Apakah pemeriksaan material dilakukan sebelum hebel dipasang? Apakah pekerjaan pondasi telah diperiksa sebelum dilakukan pengecoran? Apakah penggunaan besi dan kedalaman galian sudah diverifikasi berdasarkan gambar kerja?
Pertanyaan tersebut penting dijawab oleh pihak yang memiliki kewenangan pengawasan.
Apabila ditemukan bahwa pemeriksaan dan pengendalian mutu tidak berjalan sebagaimana mestinya, kondisi itu patut dievaluasi sebagai bagian dari tanggung jawab penyelenggaraan proyek.
REGULASI PEMERINTAH MENGATUR MUTU DAN PENGAWASAN KONSTRUKSI
Pekerjaan konstruksi yang dibiayai anggaran pemerintah tidak hanya berorientasi pada penyelesaian fisik bangunan, tetapi juga harus memenuhi persyaratan mutu, keselamatan, dan pertanggungjawaban.
Beberapa regulasi yang relevan antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023.
Pasal 59 mengatur kewajiban pengguna jasa dan penyedia jasa untuk memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi.
Ketentuan tersebut mencakup standar mutu bahan, prosedur pelaksanaan, serta mutu hasil pekerjaan konstruksi.
Artinya, penggunaan material dan hasil pekerjaan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai standar yang berlaku.
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 46 Tahun 2025.
Regulasi ini menjadi landasan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk pekerjaan konstruksi yang dibiayai anggaran negara atau daerah.
Pelaksanaan pekerjaan harus mengikuti ketentuan pengadaan dan kontrak yang berlaku.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Bangunan Gedung.
Peraturan ini mengatur standar teknis bangunan gedung, termasuk standar pelaksanaan dan pengawasan konstruksi serta persyaratan keandalan bangunan.
4. Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.
Regulasi ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan keselamatan konstruksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Berdasarkan kerangka regulasi tersebut, pemeriksaan mutu material, kesesuaian pelaksanaan, serta pengendalian pekerjaan menjadi aspek yang tidak boleh diabaikan.
DINAS DIMINTA TIDAK HANYA MENERIMA LAPORAN PROGRES
BONGKARR.COM memandang persoalan ini perlu mendapat perhatian serius dari instansi pemilik kegiatan.
Pengawasan proyek tidak semestinya hanya berorientasi pada laporan progres dan penyelesaian pekerjaan. Pemeriksaan fisik, kesesuaian material, volume, serta kualitas hasil konstruksi juga harus menjadi bagian dari pengendalian pekerjaan.
Dokumentasi hebel yang mengalami keretakan dan keterangan mengenai spesifikasi besi serta kedalaman pondasi menjadi alasan perlunya evaluasi teknis.
Apabila pengawasan di lapangan tidak dilakukan secara optimal, terdapat risiko persoalan mutu tidak terdeteksi sejak awal.
Namun, dugaan lemahnya pengawasan dinas tersebut masih memerlukan klarifikasi dan pembuktian. BONGKARR.COM belum menyimpulkan adanya kelalaian atau pelanggaran oleh pejabat maupun petugas pengawas tertentu.
NILAI PROYEK Rp1,2 MILIAR, TRANSPARANSI PENYEDIA PERLU DIBUKA
Berdasarkan tangkapan layar informasi tender yang diterima redaksi, paket pekerjaan pembangunan Huntara dan infrastruktur pendukung tersebut mencatat:
Pagu anggaran: Rp1.265.000.000.
HPS: Rp1.264.996.109,54.
Pemenang tender: CV Intan Perkasa.
Harga penawaran terkoreksi: Rp1.208.289.457,57.
Lokasi pekerjaan: Desa Lebakmuncang, Kecamatan Ciwidey.
Redaksi juga mencatat bahwa kolom instansi pada informasi tender mencantumkan Kota Bandung, sementara lokasi kegiatan berada di Kabupaten Bandung.
Identitas instansi pemilik kegiatan dan sumber anggaran perlu diperjelas agar tidak terjadi kekeliruan informasi kepada masyarakat.
Hubungan kerja H. Yayan dengan CV Intan Perkasa juga perlu dijelaskan, termasuk kedudukan dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam pelaksanaan kontrak.
BONGKARR.COM MINTA KLARIFIKASI DAN PEMERIKSAAN TEKNIS
Untuk memperoleh informasi yang utuh, BONGKARR.COM meminta penjelasan dari instansi pemilik kegiatan, khususnya mengenai:
RAB dan gambar detail struktur pondasi serta kolom.
Spesifikasi diameter besi cincin dan tulangan pondasi.
Dasar perencanaan kedalaman galian pondasi sekitar 40 sentimeter.
Standar penerimaan dan kelayakan hebel yang mengalami keretakan.
Berita acara pemeriksaan material dan pengawasan pekerjaan.
Identitas konsultan pengawas dan pihak yang bertanggung jawab atas pengendalian mutu.
Kesesuaian volume serta pembayaran dengan realisasi pekerjaan.
BONGKARR.COM juga mendorong agar pemeriksaan teknis dilakukan oleh pihak yang memiliki kompetensi, sehingga penilaian tidak hanya berdasarkan foto maupun pernyataan para pihak.
Pemberitaan ini bukan bentuk penghakiman terhadap pemborong, penyedia, maupun instansi pemerintah. Setiap pihak tetap memiliki hak untuk memberikan penjelasan dan menyampaikan bukti pendukung.
PENUTUP
Pembangunan Huntara menggunakan uang publik dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena itu, kualitas bangunan tidak boleh hanya dinilai dari seberapa cepat pekerjaan diselesaikan, tetapi juga dari mutu material, ketepatan spesifikasi, serta hasil konstruksi yang dapat dipertanggungjawabkan.
BONGKARR.COM akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial dengan mengedepankan fakta, dokumen, konfirmasi, dan pemeriksaan teknis.
Redaksi membuka ruang Hak Jawab dan Hak Koreksi kepada H. Yayan, CV Intan Perkasa, instansi pemilik kegiatan, konsultan pengawas, serta pihak terkait lainnya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.(*)
BONGKARR.COM
Media Kontrol Sosial & Investigasi
