Pengamanan Ketat Sengketa Lahan Walini, SPBUN: Tidak Ada Aksi Lapangan di Luar Putusan Pengadilan

 Pengamanan Ketat Sengketa Lahan Walini, SPBUN: Tidak Ada Aksi Lapangan di Luar Putusan Pengadilan



Penulis: Lot Baktiar Sigalingging – Pimred BONGKARR.COM

RANCABALI, KAB. BANDUNG | Sabtu, 20 Des 2025 | Sabtu, 12:34 WIB – 

Aparat gabungan TNI, Polri, dan unsur pemerintah daerah melakukan pengamanan super ketat di kawasan Walini, Desa Patengan, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Jumat (19/12/2025). Langkah ini dilakukan menyusul rencana pemasangan tanda batas tanah yang berpotensi memicu konflik terbuka di kawasan perkebunan.

Pengamanan lapangan didasari Surat Permohonan Perlindungan Hukum dari Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Bhayangkara Watch Jawa Barat, tertuang dalam Surat Nomor 310/DPP/PBW/XII/2025, tanggal 12 Desember 2025, perihal “Meminta Perlindungan Hukum Terkait Pemasangan Tanda Batas”, ditujukan kepada Kapolresta Bandung. Surat juga ditembuskan kepada Satpol PP Kabupaten Bandung, PTPN I Regional 2, Perkebunan Rancabali, BPN Kabupaten Bandung, Kecamatan Rancabali, Kepala Desa Patengan, dan pengelola wisata.

Ratusan Karyawan dan Aparat Disiagakan

Sekitar 400 karyawan kebun SPBUN PTPN, dibantu Danton Pengamanan Kebun, berada di lokasi. Aparat hadir antara lain:

Kapolsek Ciwidey – AKP Peterson Timisela, S.E

Kasat Intelkam Polresta Bandung – Kompol Saepudin, S.H., M.H.

Kanit Intel Polres

Satu pleton Dalmas

Danramil Ciwidey

Kanit Pol PP Kecamatan Rancabali

Kompol Saepudin menegaskan:

“Tidak ada yang boleh terpancing emosi. Jangan sampai melakukan perbuatan melawan hukum karena jika terjadi kekerasan, yang rugi adalah diri sendiri. Semua harus patuh pada perintah pimpinan. Posisi kami netral, yang penting kondusif dan tertib, karena Walini adalah kawasan wisata yang harus dijaga.”

Sementara AKP Peterson Timi Sela, S.E menambahkan:

“Kami hadir hanya untuk mengamankan situasi, jangan sampai ada pihak yang melanggar hukum. Posisi polisi netral, tidak memihak, yang penting masyarakat aman dan damai.”

Wardini, Danton pengamanan internal, juga mengingatkan anggotanya agar tidak terpancing provokasi dari pihak manapun.

SPBUN: Taat Putusan Pengadilan

Ketua SPBUN, Yans, menyatakan kepada tim BONGKARR.COM:

“Kami tidak menghalang-halangi pihak yang mengaku sebagai ahli waris memegang keputusan hasil pengadilan. Kasus ini murni perdata, silakan diselesaikan secara hukum. Jangan memaksakan kehendak di lapangan karena bisa terjadi kontak fisik yang merugikan semua pihak. Anggota saya sudah saya instruksikan untuk tidak terprovokasi.”

Kuasa Hukum: Jalur Administrasi dan Pengadilan

Kuasa hukum Rahmat Hoerul Anwar, mewakili Yuni Chandra, menegaskan sengketa ini bersifat perdata dengan dua jalur penyelesaian:

Hukum Administrasi Ketatanegaraan → melibatkan BPN untuk mediasi, koordinasi, dan administrasi pertanahan.

Pengadilan → ditempuh bila jalur administrasi tidak membuahkan hasil.

Rahmat menegaskan, klaim atas nama Yuni Chandra memiliki riwayat hak dari Eigendoms Verponding dan telah diterbitkan melalui SK Menteri Agraria.

Tanggapan Warga Rancabali

H. Uus, warga Kecamatan Rancabali, menuturkan:

“Kalau ini kasus perdata, selesaikan melalui pengadilan saja.”

Seorang warga lainnya menambahkan:

“Sejak dulu ini kebun tanah negara. Kantor desa masih berada di atas HGU PTPN. Hampir ribut tapi aparat dan pihak kebun mengingatkan anggotanya agar tetap tenang.”

Situasi Memanas, Aparat Pisahkan Massa

Dialog antara tim pengklaim dan perwakilan PTPN sempat memanas, namun aparat segera memisahkan pihak-pihak bersitegang. Situasi kembali kondusif setelah perwakilan pengklaim meninggalkan lokasi.

Hingga akhir kegiatan, situasi di Walini aman dan kondusif. Aparat menegaskan, kehadiran mereka untuk menjaga Kamtibmas, bukan untuk menentukan pihak yang benar.

Dasar Hukum Sengketa Lahan Walini (Pasal & Butir)

1. KUHPerdata

Pasal 584 KUHPerdata:

Barangsiapa mempunyai hak atas sesuatu barang berhak menuntut pihak lain untuk menghormatinya.

Butir penting: Memberikan hak bagi pemilik untuk menuntut perlindungan hukum terhadap hak miliknya.

Pasal 1365 KUHPerdata:

Setiap perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain mewajibkan pelaku mengganti kerugian.

Butir penting: Menetapkan tanggung jawab ganti rugi atas kerugian akibat perbuatan melawan hukum.

2. UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA)

Pasal 2:

Tanah di Indonesia adalah milik negara, termasuk tanah peninggalan kolonial Belanda.

Butir penting: Semua tanah peninggalan Belanda menjadi milik negara kecuali ada pengesahan hak individu.

Pasal 3:

Negara berhak menguasai tanah untuk kepentingan umum dan pembangunan nasional.

Butir penting: Mengatur pengelolaan tanah oleh negara untuk kepentingan umum.

3. Instruksi Presiden Soekarno (1958-1960)

Menetapkan penguasaan tanah-tanah peninggalan Belanda oleh negara, khususnya perkebunan dan tanah strategis, untuk pembangunan nasional.

4. Keputusan Presiden Soeharto / PP / Tap MPR (1967-1990-an)

Menegaskan kelanjutan pengelolaan tanah negara hasil eks HGU Belanda melalui PTPN dan badan usaha negara lainnya, termasuk aturan perpanjangan HGU.

5. SK Menteri Agraria / BPN

Pengesahan hak individu atas tanah tertentu, termasuk tanah bekas kolonial, melalui prosedur hukum administrasi resmi.

Catatan Historis: Semua tanah bekas peninggalan Belanda, terutama perkebunan dan tanah strategis, secara otomatis menjadi milik negara sejak UUPA 1960, diperkuat arahan Presiden Soekarno (nasionalisasi) dan diteruskan pengelolaannya di era Soeharto melalui PTPN. Status ini masih berlaku hingga kini, kecuali ada pengesahan hak individu melalui SK Menteri Agraria/BPN.(*)


Tagar:

#SengketaLahanWalini #PengamananPTPN #SPBUNTertib #HukumPerdata #TanahNegara #BPNIndonesia #JalurHukumSatuSatunya #KonflikAgraria #KamtibmasTerjaga #BongkarrInvestigasi #AgendaResmi #TanahPeninggalanBelanda

Postingan populer dari blog ini

Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan

Gambar
 Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan Penulis : Redaksi /Bahtiar | Rabu, 8 Oktober 2025 | 18.27 WIB  Desa Panundaan, Ciwidey , Kabupaten Bandung, Jabar – Bongkarr.com  Proyek penyediaan air minum (SPAM) senilai Rp 700,8 juta dari DAK pusat menuai sorotan. Papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran, sementara di lapangan ditemukan pekerja tanpa APD berstandar SNI. Aspek transparansi dan keselamatan kerja kini menjadi perhatian publik. Proyek Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung ini dikerjakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sumber Air Kehidupan dengan nilai kontrak Rp 700.899.000 dan waktu pelaksanaan 150 hari kerja, meliputi dua titik lokasi, yaitu Kampung Rancagede RW 01 dan Kampung Salam RW 03. Namun dari hasil pantauan tim Bongkarr.com, papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran dan tahun kegiatan. Padahal, sesuai Permen PUPR No...
Baca selengkapnya

Heboh!! Pengakuan Beberapa Pengusaha Diduga Ditipu Melibatkan Bupati Bandung Dadang Supriatna, Apa Ini Benar?

Gambar
KAB BANDUNG| BONGKARR.COM Jagat Raya dibuat heboh  dari pengakuan beberapa pengusaha yang diduga terjadi penipuan terhadap mereka yang melibatkan orang nomor satu di kabupaten bandung Bupati Bandung Dadang Supriatna beredar luas di sampaikan melalui video podcast @Bambang_Widjojanto. Video yang tersebar luas di media sosial dengan tagar #SkandalPolitik #ObrolanWARAS dan #KabupatenBandung menjadi ‘buah bibir’ baru dikalangan publik. Beredarnya video podcast @Bambang_Widjojanto ada sebuah pengakuan mengejutkan dari Bu Vita, salah satu kreditur utama, yang menyebut adanya tawaran proyek sebagai ganti rugi dalam suatu perusahaan. Dalam video podcast @Bambang_Widjojanto, para pengusaha tersebut diduga menjadi korban dari PT BDS. Nilai kerugian ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah, menunjukkan bukan sekadar penyalahgunaan jabatan, tetapi juga kemungkinan kelengahan institusional dalam pengawasan dan akuntabilitas. Percakapan di podcast itu muncul nama-nama yang diduga masih dalam ling...
Baca selengkapnya

Proyek PLTP Geo Dipa Ganggu Warga Malam Hari: Pemerintah dan Perusahaan Dinilai Egois, Asal Bacot Tanpa Nurani

Gambar
KAB BANDUNG, 25  Juli 2025 — Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Geo Dipa Energi yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bandung kembali menuai kritik keras. Bukan hanya karena aktivitasnya yang semakin intensif, namun karena dampak serius yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar — terutama saat malam hari. Suara bising, getaran, dan gangguan lingkungan yang terus terjadi pada malam hari membuat warga kehilangan kenyamanan dan ketenangan. Mereka sudah berkali-kali menyampaikan keluhan, namun selalu berakhir di telinga yang tuli. Pemerintah dan pihak perusahaan dianggap hanya sibuk dengan laporan pencapaian dan kelancaran proyek — tanpa sedikit pun empati pada penderitaan rakyat. "Ini bukan soal proyek, ini soal nurani dan akal sehat. Mereka bertindak seperti penguasa yang tidak mengenal batas. Mau enaknya sendiri, asal bacot, merasa punya kuasa dan kebijakan, tapi tidak pernah benar-benar melihat penderitaan kami di lapangan," ujar salah satu war...
Baca selengkapnya