BPK PERIKSA PROYEK JALAN COBLONGAN Rp2 MILIAR, WARGA SOROTI MUTU JALAN YANG CEPAT PECAH

 BPK PERIKSA PROYEK JALAN COBLONGAN Rp2 MILIAR, WARGA SOROTI MUTU JALAN YANG CEPAT PECAH


Penulis: Redaksi BONGKARR.COM

RAWA BOGO, KABUPATEN BANDUNG | BONGKARR.COM | 23 September 2026 — Proyek rehabilitasi Jalan Coblongan di Kampung Coblongan, Desa Rawa Bogo, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, menjadi perhatian setelah Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan lapangan pada 15 September 2026.

Dalam kegiatan tersebut, terlihat Tim BPK berada di lokasi bersama pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Bandung serta pihak pelaksana pekerjaan.

Berdasarkan informasi paket pekerjaan, proyek rehabilitasi tersebut memiliki pagu anggaran sekitar Rp2 miliar, dengan volume pekerjaan tercatat 3.179,65 meter persegi.

Paket pekerjaan tercatat dalam RUP 657919523, Tahun Anggaran 2026, dengan metode pemilihan E-Purchasing.


Pemeriksaan lapangan BPK menjadi bagian dari proses pemeriksaan untuk melihat kesesuaian antara pelaksanaan pekerjaan dengan dokumen, volume, spesifikasi teknis, kualitas pekerjaan, serta ketentuan pengadaan dan anggaran.

Warga Berharap Mutu Pekerjaan Terbaik

Di tengah pemeriksaan tersebut, kondisi fisik jalan juga mendapat perhatian warga sekitar.

Seorang warga Desa Rawa Bogo berinisial UJ, 50 tahun, menyampaikan harapannya agar pekerjaan infrastruktur yang menggunakan anggaran pemerintah benar-benar memiliki kualitas dan mutu yang baik.

«“Kami berharap pekerjaan kualitas mutunya yang terbaik. Jangan seperti saat ini, belum juga beberapa bulan sudah pecah-pecah. Kalau kondisinya seperti ini, sayang anggaran pemerintah,” ujar UJ.»

Pernyataan tersebut merupakan pandangan warga berdasarkan kondisi jalan yang dilihat di lapangan.

BONGKARR.COM belum menyimpulkan bahwa keretakan tersebut disebabkan oleh kesalahan pelaksanaan pekerjaan. Penyebab kondisi jalan dan kesesuaiannya dengan spesifikasi teknis perlu diperiksa berdasarkan dokumen teknis dan hasil pemeriksaan pihak berwenang.

BONGKARR.COM Akan Konfirmasi PUTR

Untuk memperoleh informasi yang berimbang, BONGKARR.COM akan meminta tanggapan dan klarifikasi kepada pihak PUTR Kabupaten Bandung, khususnya Kabid Jalan PUTR Kabupaten Bandung dan PPTK yang terkait dengan paket pekerjaan tersebut.

Konfirmasi akan diarahkan pada sejumlah hal, antara lain kondisi fisik jalan, penyebab munculnya keretakan, kesesuaian volume dan spesifikasi teknis, pengawasan pekerjaan, serta tindak lanjut terhadap kondisi jalan apabila ditemukan bagian pekerjaan yang memerlukan perbaikan.

BONGKARR.COM juga akan menanyakan sejauh mana hasil pemeriksaan lapangan BPK berkaitan dengan proyek tersebut, apabila informasi tersebut telah dapat disampaikan secara resmi.

Hingga berita ini diterbitkan, tanggapan dari Kabid Jalan PUTR Kabupaten Bandung dan PPTK masih akan dimintakan oleh redaksi.

BONGKARR.COM membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi PUTR, PPTK, pelaksana pekerjaan, maupun pihak terkait lainnya.(*)

Postingan populer dari blog ini

Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan

Gambar
 Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan Penulis : Redaksi /Bahtiar | Rabu, 8 Oktober 2025 | 18.27 WIB  Desa Panundaan, Ciwidey , Kabupaten Bandung, Jabar – Bongkarr.com  Proyek penyediaan air minum (SPAM) senilai Rp 700,8 juta dari DAK pusat menuai sorotan. Papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran, sementara di lapangan ditemukan pekerja tanpa APD berstandar SNI. Aspek transparansi dan keselamatan kerja kini menjadi perhatian publik. Proyek Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung ini dikerjakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sumber Air Kehidupan dengan nilai kontrak Rp 700.899.000 dan waktu pelaksanaan 150 hari kerja, meliputi dua titik lokasi, yaitu Kampung Rancagede RW 01 dan Kampung Salam RW 03. Namun dari hasil pantauan tim Bongkarr.com, papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran dan tahun kegiatan. Padahal, sesuai Permen PUPR No...
Baca selengkapnya

Pengamanan Ketat Sengketa Lahan Walini, SPBUN: Tidak Ada Aksi Lapangan di Luar Putusan Pengadilan

Gambar
 Pengamanan Ketat Sengketa Lahan Walini, SPBUN: Tidak Ada Aksi Lapangan di Luar Putusan Pengadilan Penulis: Lot Baktiar Sigalingging – Pimred BONGKARR.COM RANCABALI, KAB. BANDUNG | Sabtu, 20 Des 2025 | Sabtu, 12:34 WIB –  Aparat gabungan TNI, Polri, dan unsur pemerintah daerah melakukan pengamanan super ketat di kawasan Walini, Desa Patengan, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Jumat (19/12/2025). Langkah ini dilakukan menyusul rencana pemasangan tanda batas tanah yang berpotensi memicu konflik terbuka di kawasan perkebunan. Pengamanan lapangan didasari Surat Permohonan Perlindungan Hukum dari Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Bhayangkara Watch Jawa Barat, tertuang dalam Surat Nomor 310/DPP/PBW/XII/2025, tanggal 12 Desember 2025, perihal “Meminta Perlindungan Hukum Terkait Pemasangan Tanda Batas”, ditujukan kepada Kapolresta Bandung. Surat juga ditembuskan kepada Satpol PP Kabupaten Bandung, PTPN I Regional 2, Perkebunan Rancabali, BPN Kabupaten Bandung, Kecamatan Rancabali...
Baca selengkapnya

Heboh!! Pengakuan Beberapa Pengusaha Diduga Ditipu Melibatkan Bupati Bandung Dadang Supriatna, Apa Ini Benar?

Gambar
KAB BANDUNG| BONGKARR.COM Jagat Raya dibuat heboh  dari pengakuan beberapa pengusaha yang diduga terjadi penipuan terhadap mereka yang melibatkan orang nomor satu di kabupaten bandung Bupati Bandung Dadang Supriatna beredar luas di sampaikan melalui video podcast @Bambang_Widjojanto. Video yang tersebar luas di media sosial dengan tagar #SkandalPolitik #ObrolanWARAS dan #KabupatenBandung menjadi ‘buah bibir’ baru dikalangan publik. Beredarnya video podcast @Bambang_Widjojanto ada sebuah pengakuan mengejutkan dari Bu Vita, salah satu kreditur utama, yang menyebut adanya tawaran proyek sebagai ganti rugi dalam suatu perusahaan. Dalam video podcast @Bambang_Widjojanto, para pengusaha tersebut diduga menjadi korban dari PT BDS. Nilai kerugian ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah, menunjukkan bukan sekadar penyalahgunaan jabatan, tetapi juga kemungkinan kelengahan institusional dalam pengawasan dan akuntabilitas. Percakapan di podcast itu muncul nama-nama yang diduga masih dalam ling...
Baca selengkapnya