Dinamika Internal KADIN KBB Terancam Rusak Iklim Investasi: Pengusaha Lokal Bob Sopyan Ingatkan Potensi Kerugian Bagi Warga Bandung Barat

 Dinamika Internal KADIN KBB Terancam Rusak Iklim Investasi:

Pengusaha Lokal Bob Sopyan Ingatkan Potensi Kerugian Bagi Warga Bandung Barat


Penulis: AMANG

BANDUNG BARAT, 5  Agustus 2026 — Gejolak internal yang terjadi di tubuh Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Bandung Barat (KBB)—sebagai imbas diterbitkannya Surat Edaran Nomor: SE/022/DP/V/2026 tentang pembekuan sepihak pengurus hasil SK PAW KADIN Jawa Barat No. SKep/0107/DP/II/2025—mendapat sorotan tajam dan keprihatinan serius dari pelaku usaha lokal KBB.

Tokoh pengusaha lokal Bandung Barat, BOB SOPYAN, menyampaikan keprihatinannya atas dinamika organisasi yang dinilai tidak sehat dan berpotensi merusak iklim ekonomi daerah yang sedang dibangun.

"Kami sebagai pengusaha di daerah sangat menyayangkan kondisi yang terjadi saat ini. Atmosfer pengusaha di Bandung Barat harus tetap berjalan baik dan kondusif. Ketidakpastian dan kegaduhan internal organisasi seperti ini berimbas langsung pada menurunnya kepercayaan calon pemodal (investor) serta mengganggu kemitraan dengan birokrasi. Pada akhirnya, muara dari semua kerugian ini ditanggung oleh warga Bandung Barat sendiri," tegas Bob Sopyan.

Poin-Poin Penting Tanggapan Pengusaha Lokal:

Atmosfer Dunia Usaha Harus Dijaga Kondusif

KADIN merupakan wadah utama para pelaku usaha untuk bertumbuh bersama. Kegaduhan akibat keputusan sepihak dan ketidakpastian hukum di tubuh KADIN KBB menciptakan iklim yang tidak sehat bagi pelaku usaha lokal maupun UMKM di Bandung Barat.

Menurunnya Kepercayaan Pemodal (Investor)

Para investor membutuhkan kepastian hukum dan stabilitas kelembagaan sebelum menanamkan modalnya. Polemik kepemimpinan dan pengabaian SK resmi KADIN Jawa Barat mengirimkan sinyal negatif bagi calon pemodal yang ingin masuk ke Kabupaten Bandung Barat.

Terganggunya Kemitraan Strategis dengan Birokrasi / Pemkab KBB

KADIN adalah mitra strategis Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Konflik internal yang dipicu oleh tindakan inkonstitusional mengancam legitimasinya sebagai mitra birokrasi dalam merumuskan kebijakan ekonomi daerah.

Muara Kerugian Ada pada Warga Bandung Barat

Ketika investasi tersendat dan sinergi dunia usaha dengan pemerintah terganggu, penyerapan tenaga kerja lokal melambat dan perputaran ekonomi daerah terhambat. Kerugian terbesar dari kegagalan tata kelola ini dirasakan langsung oleh masyarakat KBB.

Rekomendasi dan Desakan:

Menghormati Legitimasi SK Provinsi: Meminta seluruh pihak kembali pada aturan organisasi AD/ART dengan menghormati SKep/0107/DP/II/2025 yang disahkan Ketua Umum KADIN Jawa Barat, Bp. Almer Faiq Rusydi.

Membatalkan Surat Edaran Sepihak: Meminta Surat Edaran SE/022/DP/V/2026 ditarik atau dibatalkan demi menjaga kondusivitas.

Intervensi KADIN Pusat & Provinsi: Mendesak Dewan Pengurus KADIN Indonesia dan KADIN Jawa Barat segera mengambil langkah tegas untuk menata kembali kepemimpinan KADIN KBB demi menyelamatkan marwah organisasi dan kepastian dunia usaha di Bandung Barat.(*)

Postingan populer dari blog ini

Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan

Gambar
 Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan Penulis : Redaksi /Bahtiar | Rabu, 8 Oktober 2025 | 18.27 WIB  Desa Panundaan, Ciwidey , Kabupaten Bandung, Jabar – Bongkarr.com  Proyek penyediaan air minum (SPAM) senilai Rp 700,8 juta dari DAK pusat menuai sorotan. Papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran, sementara di lapangan ditemukan pekerja tanpa APD berstandar SNI. Aspek transparansi dan keselamatan kerja kini menjadi perhatian publik. Proyek Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung ini dikerjakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sumber Air Kehidupan dengan nilai kontrak Rp 700.899.000 dan waktu pelaksanaan 150 hari kerja, meliputi dua titik lokasi, yaitu Kampung Rancagede RW 01 dan Kampung Salam RW 03. Namun dari hasil pantauan tim Bongkarr.com, papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran dan tahun kegiatan. Padahal, sesuai Permen PUPR No...
Baca selengkapnya

Pengamanan Ketat Sengketa Lahan Walini, SPBUN: Tidak Ada Aksi Lapangan di Luar Putusan Pengadilan

Gambar
 Pengamanan Ketat Sengketa Lahan Walini, SPBUN: Tidak Ada Aksi Lapangan di Luar Putusan Pengadilan Penulis: Lot Baktiar Sigalingging – Pimred BONGKARR.COM RANCABALI, KAB. BANDUNG | Sabtu, 20 Des 2025 | Sabtu, 12:34 WIB –  Aparat gabungan TNI, Polri, dan unsur pemerintah daerah melakukan pengamanan super ketat di kawasan Walini, Desa Patengan, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Jumat (19/12/2025). Langkah ini dilakukan menyusul rencana pemasangan tanda batas tanah yang berpotensi memicu konflik terbuka di kawasan perkebunan. Pengamanan lapangan didasari Surat Permohonan Perlindungan Hukum dari Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Bhayangkara Watch Jawa Barat, tertuang dalam Surat Nomor 310/DPP/PBW/XII/2025, tanggal 12 Desember 2025, perihal “Meminta Perlindungan Hukum Terkait Pemasangan Tanda Batas”, ditujukan kepada Kapolresta Bandung. Surat juga ditembuskan kepada Satpol PP Kabupaten Bandung, PTPN I Regional 2, Perkebunan Rancabali, BPN Kabupaten Bandung, Kecamatan Rancabali...
Baca selengkapnya

Heboh!! Pengakuan Beberapa Pengusaha Diduga Ditipu Melibatkan Bupati Bandung Dadang Supriatna, Apa Ini Benar?

Gambar
KAB BANDUNG| BONGKARR.COM Jagat Raya dibuat heboh  dari pengakuan beberapa pengusaha yang diduga terjadi penipuan terhadap mereka yang melibatkan orang nomor satu di kabupaten bandung Bupati Bandung Dadang Supriatna beredar luas di sampaikan melalui video podcast @Bambang_Widjojanto. Video yang tersebar luas di media sosial dengan tagar #SkandalPolitik #ObrolanWARAS dan #KabupatenBandung menjadi ‘buah bibir’ baru dikalangan publik. Beredarnya video podcast @Bambang_Widjojanto ada sebuah pengakuan mengejutkan dari Bu Vita, salah satu kreditur utama, yang menyebut adanya tawaran proyek sebagai ganti rugi dalam suatu perusahaan. Dalam video podcast @Bambang_Widjojanto, para pengusaha tersebut diduga menjadi korban dari PT BDS. Nilai kerugian ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah, menunjukkan bukan sekadar penyalahgunaan jabatan, tetapi juga kemungkinan kelengahan institusional dalam pengawasan dan akuntabilitas. Percakapan di podcast itu muncul nama-nama yang diduga masih dalam ling...
Baca selengkapnya