SURAT KONFIRMASI DANA BOS BELUM DIJAWAB, TRANSPARANSI SDN LEBAK MUNCANG 01 DISOROT


SURAT KONFIRMASI DANA BOS BELUM DIJAWAB, TRANSPARANSI SDN LEBAK MUNCANG 01 DISOROT


Penulis: Bakhtiar Sigalingging - Pimred BONGKARR.COM

KABUPATEN BANDUNG | Senin, 18 Mei 2026 | 12.08  WIB —

BONGKARR.COM menyoroti belum adanya tanggapan resmi dari pihak SDN Lebak Muncang 01 atas surat permohonan klarifikasi dan konfirmasi terkait penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2024–2025 yang telah dilayangkan redaksi.

Surat resmi bernomor 008/BGR/IV/2026 tersebut telah diterima langsung oleh Kepala Sekolah SDN Lebak Muncang 01, Wawan Wardana, S.Pd. Namun hingga batas waktu yang telah ditentukan dalam surat, pihak sekolah belum memberikan jawaban tertulis maupun penjelasan resmi kepada redaksi BONGKARR.COM.


ISI SURAT KLAIRIFIKASI BONGKARR.COM

Dalam surat tersebut, BONGKARR.COM mengajukan 30 poin pertanyaan konfirmasi terkait pengelolaan Dana BOS, meliputi:

- Realisasi Dana BOS Tahun 2024–2025 sesuai RKAS

- Penggunaan anggaran perpustakaan dan pengadaan buku

- Kegiatan pembelajaran, asesmen, dan evaluasi

- Penggunaan administrasi sekolah

- Pengembangan kompetensi guru

- Pemeliharaan sarana dan prasarana

- Pengadaan multimedia pembelajaran

- Transparansi informasi publik Dana BOS

Permintaan ini diajukan sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial media serta untuk memastikan keterbukaan informasi publik di sektor pendidikan.

SOROT TRANSPARANSI DAN MEDIA INFORMASI BOS

Selain belum adanya jawaban, BONGKARR.COM juga menyoroti aspek transparansi penggunaan Dana BOS di lingkungan sekolah, khususnya terkait media informasi publik seperti papan informasi.

Pengelolaan Dana BOS pada dasarnya wajib memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, efektif, dan efisien sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis) Dana BOS Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Selain itu, keterbukaan informasi publik juga diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mewajibkan badan publik termasuk satuan pendidikan untuk menyediakan akses informasi kepada masyarakat.

MENUNGGU HAK JAWAB

Hingga berita ini diterbitkan, BONGKARR.COM masih belum menerima jawaban resmi dari pihak SDN Lebak Muncang 01 terkait seluruh poin yang telah diajukan.

Redaksi menegaskan bahwa ruang hak jawab tetap terbuka seluas-luasnya bagi pihak sekolah, sesuai Kode Etik Jurnalistik (KEJ), UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta asas praduga baik dalam setiap proses pemberitaan.

BONGKARR.COM akan terus melakukan pemantauan dan konfirmasi lanjutan demi menjaga keberimbangan informasi sebelum publikasi lebih lanjut. Kegiatan pembelajaran, asesmen, dan evaluasi

- Penggunaan administrasi sekolah

- Pengembangan kompetensi guru

- Pemeliharaan sarana dan prasarana

- Pengadaan multimedia pembelajaran

- Transparansi informasi publik Dana BOS

Permintaan ini diajukan sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial media serta untuk memastikan keterbukaan informasi publik di sektor pendidikan.

SOROT TRANSPARANSI DAN MEDIA INFORMASI BOS

Selain belum adanya jawaban, BONGKARR.COM juga menyoroti aspek transparansi penggunaan Dana BOS di lingkungan sekolah, khususnya terkait media informasi publik seperti papan informasi.

Pengelolaan Dana BOS pada dasarnya wajib memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, efektif, dan efisien sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis) Dana BOS Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Selain itu, keterbukaan informasi publik juga diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mewajibkan badan publik termasuk satuan pendidikan untuk menyediakan akses informasi kepada masyarakat.

MENUNGGU HAK JAWAB

Hingga berita ini diterbitkan, BONGKARR.COM masih belum menerima jawaban resmi dari pihak SDN Lebak Muncang 01 terkait seluruh poin yang telah diajukan.

Redaksi menegaskan bahwa ruang hak jawab tetap terbuka seluas-luasnya bagi pihak sekolah, sesuai Kode Etik Jurnalistik (KEJ), UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta asas praduga baik dalam setiap proses pemberitaan.

BONGKARR.COM akan terus melakukan pemantauan dan konfirmasi lanjutan demi menjaga keberimbangan informasi sebelum publikasi lebih lanjut.(*)

Postingan populer dari blog ini

Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan

Gambar
 Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan Penulis : Redaksi /Bahtiar | Rabu, 8 Oktober 2025 | 18.27 WIB  Desa Panundaan, Ciwidey , Kabupaten Bandung, Jabar – Bongkarr.com  Proyek penyediaan air minum (SPAM) senilai Rp 700,8 juta dari DAK pusat menuai sorotan. Papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran, sementara di lapangan ditemukan pekerja tanpa APD berstandar SNI. Aspek transparansi dan keselamatan kerja kini menjadi perhatian publik. Proyek Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung ini dikerjakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sumber Air Kehidupan dengan nilai kontrak Rp 700.899.000 dan waktu pelaksanaan 150 hari kerja, meliputi dua titik lokasi, yaitu Kampung Rancagede RW 01 dan Kampung Salam RW 03. Namun dari hasil pantauan tim Bongkarr.com, papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran dan tahun kegiatan. Padahal, sesuai Permen PUPR No...
Baca selengkapnya

Heboh!! Pengakuan Beberapa Pengusaha Diduga Ditipu Melibatkan Bupati Bandung Dadang Supriatna, Apa Ini Benar?

Gambar
KAB BANDUNG| BONGKARR.COM Jagat Raya dibuat heboh  dari pengakuan beberapa pengusaha yang diduga terjadi penipuan terhadap mereka yang melibatkan orang nomor satu di kabupaten bandung Bupati Bandung Dadang Supriatna beredar luas di sampaikan melalui video podcast @Bambang_Widjojanto. Video yang tersebar luas di media sosial dengan tagar #SkandalPolitik #ObrolanWARAS dan #KabupatenBandung menjadi ‘buah bibir’ baru dikalangan publik. Beredarnya video podcast @Bambang_Widjojanto ada sebuah pengakuan mengejutkan dari Bu Vita, salah satu kreditur utama, yang menyebut adanya tawaran proyek sebagai ganti rugi dalam suatu perusahaan. Dalam video podcast @Bambang_Widjojanto, para pengusaha tersebut diduga menjadi korban dari PT BDS. Nilai kerugian ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah, menunjukkan bukan sekadar penyalahgunaan jabatan, tetapi juga kemungkinan kelengahan institusional dalam pengawasan dan akuntabilitas. Percakapan di podcast itu muncul nama-nama yang diduga masih dalam ling...
Baca selengkapnya

Pengamanan Ketat Sengketa Lahan Walini, SPBUN: Tidak Ada Aksi Lapangan di Luar Putusan Pengadilan

Gambar
 Pengamanan Ketat Sengketa Lahan Walini, SPBUN: Tidak Ada Aksi Lapangan di Luar Putusan Pengadilan Penulis: Lot Baktiar Sigalingging – Pimred BONGKARR.COM RANCABALI, KAB. BANDUNG | Sabtu, 20 Des 2025 | Sabtu, 12:34 WIB –  Aparat gabungan TNI, Polri, dan unsur pemerintah daerah melakukan pengamanan super ketat di kawasan Walini, Desa Patengan, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Jumat (19/12/2025). Langkah ini dilakukan menyusul rencana pemasangan tanda batas tanah yang berpotensi memicu konflik terbuka di kawasan perkebunan. Pengamanan lapangan didasari Surat Permohonan Perlindungan Hukum dari Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Bhayangkara Watch Jawa Barat, tertuang dalam Surat Nomor 310/DPP/PBW/XII/2025, tanggal 12 Desember 2025, perihal “Meminta Perlindungan Hukum Terkait Pemasangan Tanda Batas”, ditujukan kepada Kapolresta Bandung. Surat juga ditembuskan kepada Satpol PP Kabupaten Bandung, PTPN I Regional 2, Perkebunan Rancabali, BPN Kabupaten Bandung, Kecamatan Rancabali...
Baca selengkapnya