Proyek Jalan Beton di Desa Mekarsari Jadi Sorotan, Pengawasan Lapangan Dipertanyakan

 Proyek Jalan Beton di Desa Mekarsari Jadi Sorotan, Pengawasan Lapangan Dipertanyakan



Penulis: Bakhtiar Sigalingging - Pimred BONGKARR.COM

KABUPATEN BANDUNG | Minggu, 17 Mei 2026 — 

Proyek pembangunan jalan beton setapak di wilayah RW 12 Desa Mekarsari, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung menjadi sorotan setelah sejumlah pertanyaan media kepada pihak pengawas lapangan hingga kini belum mendapatkan tanggapan.

Berdasarkan hasil pemantauan BONGKARR.COM di lokasi pada Selasa (13/5/2026), pekerjaan pengecoran jalan beton masih berlangsung di kawasan perkebunan dengan panjang pekerjaan diperkirakan mencapai kurang lebih 300 meter.

Saat pemantauan berlangsung, awak media tidak menemukan adanya papan informasi proyek di lokasi kegiatan.

Menurut salah seorang pekerja, papan proyek disebut belum terpasang.

“Papan proyek belum dipasang,” ujar seorang pekerja singkat kepada awak media.

Pekerja tersebut juga menyebutkan ketebalan beton diperkirakan sekitar 12 centimeter dengan ukuran lebar jalan yang bervariasi mulai sekitar 1,2 meter, 1,5 meter hingga 1,8 meter menyesuaikan kondisi jalur di lapangan.

Selain itu, dari hasil pantauan media, proses pengecoran terlihat dilakukan langsung di atas permukaan tanah tanpa terlihat adanya alas plastik di bawah hamparan beton.

Di lokasi pekerjaan, sejumlah pekerja juga terlihat belum menggunakan alat pelindung diri (APD) secara lengkap saat melakukan aktivitas pengecoran.

BONGKARR.COM kemudian melakukan penelusuran data online melalui laman LPSE dan menemukan informasi bahwa pekerjaan tersebut diduga merupakan bagian dari kegiatan “Pekerjaan Penataan Kawasan Kumuh Kecamatan Pasirjambu Desa Mekarsari RT 01,02/RW 12 Lokasi B”.

Dalam data tersebut tercantum satuan kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DISPERKIMTAN) Kabupaten Bandung dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp97.440.000.

Sementara nilai hasil negosiasi tercatat sebesar Rp97.089.655,76 dengan pelaksana pekerjaan tercantum atas nama CV Kharisma Barokah.

Atas temuan tersebut, BONGKARR.COM telah menyampaikan sejumlah pertanyaan konfirmasi kepada Pak SAE yang disebut sebagai bagian pengawas lapangan wilayah PACIRA dari DISPERKIMTAN Kabupaten Bandung melalui pesan WhatsApp.

Pertanyaan yang disampaikan media di antaranya terkait belum terpasangnya papan proyek, metode teknis pengecoran beton, hingga pengawasan penggunaan alat pelindung diri (APD) pekerja di lokasi kegiatan.

Namun hingga berita ini diterbitkan, pesan konfirmasi tersebut belum mendapatkan jawaban maupun tanggapan resmi.

Belum adanya penjelasan dari pihak pengawas lapangan tersebut menimbulkan pertanyaan terkait pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kegiatan proyek pemerintah di lapangan, terutama menyangkut keterbukaan informasi publik dan pengawasan teknis pekerjaan.

BONGKARR.COM masih membuka ruang hak jawab dan akan kembali berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak DISPERKIMTAN Kabupaten Bandung maupun pihak pelaksana pekerjaan guna memperoleh penjelasan resmi terkait proyek tersebut.(*)

Postingan populer dari blog ini

Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan

Gambar
 Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan Penulis : Redaksi /Bahtiar | Rabu, 8 Oktober 2025 | 18.27 WIB  Desa Panundaan, Ciwidey , Kabupaten Bandung, Jabar – Bongkarr.com  Proyek penyediaan air minum (SPAM) senilai Rp 700,8 juta dari DAK pusat menuai sorotan. Papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran, sementara di lapangan ditemukan pekerja tanpa APD berstandar SNI. Aspek transparansi dan keselamatan kerja kini menjadi perhatian publik. Proyek Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung ini dikerjakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sumber Air Kehidupan dengan nilai kontrak Rp 700.899.000 dan waktu pelaksanaan 150 hari kerja, meliputi dua titik lokasi, yaitu Kampung Rancagede RW 01 dan Kampung Salam RW 03. Namun dari hasil pantauan tim Bongkarr.com, papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran dan tahun kegiatan. Padahal, sesuai Permen PUPR No...
Baca selengkapnya

Heboh!! Pengakuan Beberapa Pengusaha Diduga Ditipu Melibatkan Bupati Bandung Dadang Supriatna, Apa Ini Benar?

Gambar
KAB BANDUNG| BONGKARR.COM Jagat Raya dibuat heboh  dari pengakuan beberapa pengusaha yang diduga terjadi penipuan terhadap mereka yang melibatkan orang nomor satu di kabupaten bandung Bupati Bandung Dadang Supriatna beredar luas di sampaikan melalui video podcast @Bambang_Widjojanto. Video yang tersebar luas di media sosial dengan tagar #SkandalPolitik #ObrolanWARAS dan #KabupatenBandung menjadi ‘buah bibir’ baru dikalangan publik. Beredarnya video podcast @Bambang_Widjojanto ada sebuah pengakuan mengejutkan dari Bu Vita, salah satu kreditur utama, yang menyebut adanya tawaran proyek sebagai ganti rugi dalam suatu perusahaan. Dalam video podcast @Bambang_Widjojanto, para pengusaha tersebut diduga menjadi korban dari PT BDS. Nilai kerugian ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah, menunjukkan bukan sekadar penyalahgunaan jabatan, tetapi juga kemungkinan kelengahan institusional dalam pengawasan dan akuntabilitas. Percakapan di podcast itu muncul nama-nama yang diduga masih dalam ling...
Baca selengkapnya

Pengamanan Ketat Sengketa Lahan Walini, SPBUN: Tidak Ada Aksi Lapangan di Luar Putusan Pengadilan

Gambar
 Pengamanan Ketat Sengketa Lahan Walini, SPBUN: Tidak Ada Aksi Lapangan di Luar Putusan Pengadilan Penulis: Lot Baktiar Sigalingging – Pimred BONGKARR.COM RANCABALI, KAB. BANDUNG | Sabtu, 20 Des 2025 | Sabtu, 12:34 WIB –  Aparat gabungan TNI, Polri, dan unsur pemerintah daerah melakukan pengamanan super ketat di kawasan Walini, Desa Patengan, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Jumat (19/12/2025). Langkah ini dilakukan menyusul rencana pemasangan tanda batas tanah yang berpotensi memicu konflik terbuka di kawasan perkebunan. Pengamanan lapangan didasari Surat Permohonan Perlindungan Hukum dari Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Bhayangkara Watch Jawa Barat, tertuang dalam Surat Nomor 310/DPP/PBW/XII/2025, tanggal 12 Desember 2025, perihal “Meminta Perlindungan Hukum Terkait Pemasangan Tanda Batas”, ditujukan kepada Kapolresta Bandung. Surat juga ditembuskan kepada Satpol PP Kabupaten Bandung, PTPN I Regional 2, Perkebunan Rancabali, BPN Kabupaten Bandung, Kecamatan Rancabali...
Baca selengkapnya