EDISI KE 3 | EDITORIAL INVESTIGASI APH Diminta Turut Memantau Program Pascabencana, Pengawasan dan Transparansi Pekerjaan Dinilai Penting
EDISI KE 3 | EDITORIAL INVESTIGASI
APH Diminta Turut Memantau Program Pascabencana, Pengawasan dan Transparansi Pekerjaan Dinilai Penting
Penulis: Bakhtiar Sigalingging - Pimred BONGKARR.COM KABUPATEN BANDUNG | Minggu, 17 Mei 2026 |18.37 WIB —
Program penanganan pascabencana alam dinilai memerlukan pengawasan dan transparansi yang maksimal agar pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai kualitas teknis serta penggunaan anggaran tetap tepat sasaran.
Perhatian tersebut muncul menyusul pekerjaan penanganan dampak bencana pada saluran Daerah Irigasi (DI) di wilayah Desa Panyocokan yang sebelumnya menjadi perhatian publik terkait aspek pengawasan teknis pekerjaan di lapangan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pekerjaan tersebut merupakan penanganan dampak bencana akibat jebolnya TPT dan tanggul tanah pada area saluran irigasi.
Dalam konfirmasi kepada BONGKARR.COM, Kepala UPTD SUBDAS Ciwidey, Dedi, menyampaikan bahwa pekerjaan TPT terdampak bencana tersebut dikerjakan oleh pihak ketiga.
“Pekerjaan TPT terdampak bencana dikerjakan oleh pihak ketiga,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa pihak UPTD SUBDAS Ciwidey hanya bertugas menunjukkan titik lokasi pekerjaan dan melakukan pengecekan saat PHO (Provisional Hand Over).
“Tugas pihak UPTD hanya menunjukkan titik lokasi. Pada saat PHO dilakukan pengecekan, sedangkan pengawasan pekerjaan bukan pihak UPTD SUBDAS Ciwidey,” jelasnya.
Keterangan tersebut menambah perhatian publik terkait pihak yang memiliki kewenangan pengawasan teknis langsung terhadap pekerjaan di lapangan, terlebih proyek tersebut merupakan penanganan infrastruktur terdampak bencana yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
Sebelumnya, dalam hasil pemantauan di lapangan, pekerjaan terlihat masih dalam tahap pengerjaan dengan aktivitas penataan batu pada area saluran dan tanggul irigasi.
Selain itu, sempat muncul pertanyaan publik terkait aspek teknis pekerjaan, keberadaan papan informasi proyek, hingga kualitas konstruksi pada pekerjaan penanganan pascabencana tersebut.
Dalam pekerjaan penanggulangan dampak bencana, kualitas konstruksi menjadi faktor penting karena berkaitan langsung dengan ketahanan bangunan, keselamatan lingkungan sekitar, serta kebutuhan pengairan masyarakat.
Karena itu, pengawasan teknis dinilai menjadi bagian penting guna memastikan pekerjaan dilaksanakan sesuai spesifikasi dan standar teknis yang berlaku.
Editorial ini tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan adanya pelanggaran dalam pekerjaan yang sedang berlangsung. Namun sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial, pengawasan dan keterbukaan informasi dinilai penting guna mencegah munculnya persoalan di kemudian hari.
Masyarakat juga berharap aparat pengawasan internal pemerintah maupun aparat penegak hukum (APH) dapat turut melakukan pemantauan sebagai langkah preventif guna menjaga transparansi serta kualitas pekerjaan infrastruktur pascabencana.
Dengan pengawasan yang baik, pekerjaan penanganan dampak bencana diharapkan tidak hanya selesai secara fisik, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan mampu meminimalisir risiko kerusakan kembali di kemudian hari.(*)
