Editorial Investigasi Proyek Sekolah Rakyat Ciwidey Kembali Dikerjakan, Disorot Soal Risiko Longsor dan Kondisi Alat Berat

 Editorial Investigasi 

Proyek Sekolah Rakyat Ciwidey Kembali Dikerjakan, Disorot Soal Risiko Longsor dan Kondisi Alat Berat

Penulis: Bakhtiar Sigalinggging - Pimred BONGKARR.COM

KABUPATEN BANDUNG | Rabu, 22 April 2026 – 

Proyek lanjutan pembangunan Sekolah Rakyat di Kampung Baru Sampe, RW 27 Desa Lebak Muncang, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, kembali dikerjakan sejak awal April 2026. Proyek di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung ini menjadi perhatian publik, terutama terkait kondisi teknis lapangan dan keamanan lokasi.

Pelaksana lapangan, Angga, saat ditemui pada Senin (20/4/2026), menyebutkan bahwa pekerjaan telah berjalan sekitar tiga minggu sejak tahap awal pengukuran. Aktivitas alat berat mulai beroperasi sejak 6 April 2026 untuk kegiatan pematangan lahan.

Dalam pelaksanaannya, proyek menggunakan metode cut and fill, yakni teknik memotong bagian lahan yang lebih tinggi untuk kemudian digunakan menimbun area yang lebih rendah dalam lokasi yang sama. Metode ini bertujuan membentuk kontur lahan yang stabil serta menyesuaikan elevasi sesuai kebutuhan konstruksi.

Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, lokasi proyek diketahui memiliki riwayat longsor. Bahkan, pada pekerjaan tahap awal tahun anggaran 2025, area tersebut dilaporkan sempat mengalami longsor setelah proses cut and fill dilakukan.

Kondisi ini menjadi perhatian serius karena pekerjaan lanjutan kembali dilakukan di titik yang sama. Keberadaan konstruksi pengaman seperti Tembok Penahan Tanah (TPT) dinilai sangat penting guna meminimalisir potensi pergerakan tanah.

Di sisi lain, hasil investigasi lapangan juga menemukan adanya indikasi persoalan pada alat berat yang digunakan. Salah satu unit yang beroperasi diketahui merupakan bulldozer.

Dari hasil pengamatan visual:

Bagian undercarriage (rantai dan roda bawah) dipenuhi lumpur tebal tanpa pembersihan memadai

Track/rantai terlihat tidak presisi dan diduga mulai mengalami keausan

Penumpukan tanah pada bagian sprocket berpotensi mengganggu kinerja mekanis alat

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa alat kemungkinan bukan unit baru dan diduga telah digunakan dalam jangka waktu tertentu. Meski demikian, hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak pelaksana maupun kontraktor terkait tahun produksi, status kepemilikan, maupun kelayakan teknis alat tersebut.

Secara umum, dalam proyek konstruksi, alat berat tidak diwajibkan baru, namun harus memenuhi standar kelayakan operasional dan keselamatan kerja (K3). Penggunaan alat yang tidak prima berpotensi menurunkan kualitas pekerjaan serta meningkatkan risiko di lapangan.

Dari sisi anggaran, proyek ini memiliki pagu sebesar Rp6,4 miliar dengan nilai kontrak sekitar Rp6,22 miliar yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung tahun 2026. Proyek ini dikerjakan oleh PT Yati Record dengan sistem kontrak gabungan lumsum dan harga satuan.

Dalam sistem lumsum, nilai pekerjaan telah ditetapkan berdasarkan hasil akhir sehingga penyedia jasa bertanggung jawab terhadap efisiensi biaya. Sementara sistem harga satuan digunakan untuk pekerjaan yang volumenya dapat berubah sesuai kondisi lapangan, seperti pekerjaan tanah.

Namun demikian, sejumlah informasi teknis lainnya masih belum sepenuhnya terbuka. Pelaksana lapangan mengaku tidak mengetahui secara pasti asal bahan bakar minyak (BBM) yang digunakan untuk operasional alat berat. Hal serupa disampaikan oleh konsultan pengawas , Dani, yang menyebutkan bahwa informasi tersebut merupakan kewenangan kontraktor.

Sementara itu, Ketua RW 27 Kampung Baru Sampe menyebutkan bahwa BBM berasal dari Pertamina, meskipun belum disertai penjelasan administratif yang jelas.

Secara regulasi, penggunaan BBM dalam proyek konstruksi tidak selalu diwajibkan berasal dari penyedia tertentu, kecuali tercantum dalam dokumen tender atau disyaratkan melalui dukungan resmi. Begitu pula dengan spesifikasi alat berat yang lebih menitikberatkan pada kelayakan operasional dibanding tahun produksi.

Dengan masa pelaksanaan selama 90 hari kalender, proyek ini diharapkan dapat berjalan sesuai rencana. Namun, melihat riwayat longsor, temuan kondisi alat berat yang diduga tidak prima, serta belum terbukanya informasi teknis secara menyeluruh, pengawasan terhadap pelaksanaan proyek menjadi sangat penting.

BONGKARR.COM menilai bahwa keterbukaan informasi teknis dalam proyek pemerintah merupakan bagian dari akuntabilitas publik. Oleh karena itu, seluruh temuan di lapangan perlu segera mendapatkan klarifikasi dari pihak terkait agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

Tim investigasi BONGKARR.COM akan terus mengikuti perkembangan proyek ini serta melakukan konfirmasi kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung guna memastikan pekerjaan berjalan sesuai perencanaan, spesifikasi teknis, dan ketentuan yang berlaku.(*)