EDITORIAL INVESTIGASI Edisi 2 Iuran Forum PKBM untuk Soal Ujian Dipertanyakan, PKBM Sebut Ada Pungutan Terpisah Tiap Semester

 EDITORIAL INVESTIGASI Edisi 2

Iuran Forum PKBM untuk Soal Ujian Dipertanyakan, PKBM Sebut Ada Pungutan Terpisah Tiap Semester


Penulis: Bahtiar Sigalingging - Pimred BONGKARR.COM

KAB BANDUNG | Minggu, 15 Maret 2026 | 9.32 WIB -

Penggunaan iuran Forum Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kabupaten Bandung yang disebut diperuntukkan salah satunya untuk kebutuhan soal ujian mulai dipertanyakan setelah muncul keterangan berbeda dari salah satu pengelola PKBM di Kabupaten Bandung.

Sebelumnya, Ketua Forum PKBM Kabupaten Bandung, Drs. H. Furqon Nurhakim, M.Pd, mengakui adanya iuran tahunan dari lembaga PKBM dengan nominal di bawah Rp5 juta per tahun yang menurutnya telah diatur dalam AD/ART organisasi forum. Ia juga menyebutkan bahwa sebagian dana iuran tersebut digunakan untuk berbagai kegiatan forum, termasuk untuk kebutuhan soal ujian.

Namun hasil konfirmasi lanjutan tim Bongkarr.com kepada salah satu pengelola PKBM di Kabupaten Bandung mengungkapkan adanya pungutan terpisah untuk kebutuhan soal ujian yang dilakukan setiap semester.

Pengelola PKBM tersebut meminta identitasnya tidak dipublikasikan, namun menyatakan siap memberikan keterangan apabila diperlukan dalam proses pemeriksaan resmi.

“Untuk biaya soal ujian, kami tetap dipungut lagi dari PKBM setiap semester. Jadi bukan dari iuran tahunan forum saja,” ujarnya kepada Bongkarr.com.

Menurutnya, pungutan tersebut dilakukan secara terpisah dari iuran tahunan organisasi Forum PKBM yang sebelumnya telah disetorkan oleh lembaga.

Keterangan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kejelasan peruntukan dana iuran yang disebut digunakan untuk kebutuhan soal ujian, sementara pada praktiknya masih terdapat pungutan tambahan dari PKBM setiap semester untuk tujuan yang sama.

Di sisi lain, penggunaan dana pendidikan, khususnya yang bersumber dari anggaran negara seperti Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOS), memiliki aturan penggunaan yang ketat sebagaimana diatur oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dana tersebut pada prinsipnya hanya diperuntukkan bagi kebutuhan operasional satuan pendidikan dan tidak dapat dialihkan kepada organisasi atau pihak lain di luar satuan pendidikan.

Sementara itu, seorang warga Kabupaten Bandung yang mengaku peduli terhadap dunia pendidikan, Tisna, menilai polemik terkait iuran Forum PKBM perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan berbagai spekulasi di masyarakat.

“Sebagai masyarakat yang peduli terhadap dunia pendidikan, saya berharap persoalan iuran Forum PKBM ini bisa dijelaskan secara transparan, terutama mengenai sumber dan peruntukan dananya,” ujar Tisna kepada Bongkarr.com.

Menurutnya, keterbukaan dalam pengelolaan dana yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan nonformal.

“Kalau memang iuran itu digunakan untuk kegiatan tertentu, sebaiknya dijelaskan secara rinci kepada seluruh PKBM agar tidak menimbulkan polemik,” tambahnya.

Hingga berita ini diturunkan, Bongkarr.com masih membuka ruang klarifikasi kepada Ketua Forum PKBM Kabupaten Bandung terkait keterangan adanya pungutan tambahan untuk kebutuhan soal ujian setiap semester sebagaimana disampaikan salah satu pengelola PKBM.

Bongkarr.com juga membuka ruang hak jawab bagi seluruh pihak terkait guna menjaga keberimbangan informasi dalam pemberitaan.(*)

Postingan populer dari blog ini

Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan

Gambar
 Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan Penulis : Redaksi /Bahtiar | Rabu, 8 Oktober 2025 | 18.27 WIB  Desa Panundaan, Ciwidey , Kabupaten Bandung, Jabar – Bongkarr.com  Proyek penyediaan air minum (SPAM) senilai Rp 700,8 juta dari DAK pusat menuai sorotan. Papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran, sementara di lapangan ditemukan pekerja tanpa APD berstandar SNI. Aspek transparansi dan keselamatan kerja kini menjadi perhatian publik. Proyek Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung ini dikerjakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sumber Air Kehidupan dengan nilai kontrak Rp 700.899.000 dan waktu pelaksanaan 150 hari kerja, meliputi dua titik lokasi, yaitu Kampung Rancagede RW 01 dan Kampung Salam RW 03. Namun dari hasil pantauan tim Bongkarr.com, papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran dan tahun kegiatan. Padahal, sesuai Permen PUPR No...
Baca selengkapnya

Heboh!! Pengakuan Beberapa Pengusaha Diduga Ditipu Melibatkan Bupati Bandung Dadang Supriatna, Apa Ini Benar?

Gambar
KAB BANDUNG| BONGKARR.COM Jagat Raya dibuat heboh  dari pengakuan beberapa pengusaha yang diduga terjadi penipuan terhadap mereka yang melibatkan orang nomor satu di kabupaten bandung Bupati Bandung Dadang Supriatna beredar luas di sampaikan melalui video podcast @Bambang_Widjojanto. Video yang tersebar luas di media sosial dengan tagar #SkandalPolitik #ObrolanWARAS dan #KabupatenBandung menjadi ‘buah bibir’ baru dikalangan publik. Beredarnya video podcast @Bambang_Widjojanto ada sebuah pengakuan mengejutkan dari Bu Vita, salah satu kreditur utama, yang menyebut adanya tawaran proyek sebagai ganti rugi dalam suatu perusahaan. Dalam video podcast @Bambang_Widjojanto, para pengusaha tersebut diduga menjadi korban dari PT BDS. Nilai kerugian ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah, menunjukkan bukan sekadar penyalahgunaan jabatan, tetapi juga kemungkinan kelengahan institusional dalam pengawasan dan akuntabilitas. Percakapan di podcast itu muncul nama-nama yang diduga masih dalam ling...
Baca selengkapnya

Pengamanan Ketat Sengketa Lahan Walini, SPBUN: Tidak Ada Aksi Lapangan di Luar Putusan Pengadilan

Gambar
 Pengamanan Ketat Sengketa Lahan Walini, SPBUN: Tidak Ada Aksi Lapangan di Luar Putusan Pengadilan Penulis: Lot Baktiar Sigalingging – Pimred BONGKARR.COM RANCABALI, KAB. BANDUNG | Sabtu, 20 Des 2025 | Sabtu, 12:34 WIB –  Aparat gabungan TNI, Polri, dan unsur pemerintah daerah melakukan pengamanan super ketat di kawasan Walini, Desa Patengan, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Jumat (19/12/2025). Langkah ini dilakukan menyusul rencana pemasangan tanda batas tanah yang berpotensi memicu konflik terbuka di kawasan perkebunan. Pengamanan lapangan didasari Surat Permohonan Perlindungan Hukum dari Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Bhayangkara Watch Jawa Barat, tertuang dalam Surat Nomor 310/DPP/PBW/XII/2025, tanggal 12 Desember 2025, perihal “Meminta Perlindungan Hukum Terkait Pemasangan Tanda Batas”, ditujukan kepada Kapolresta Bandung. Surat juga ditembuskan kepada Satpol PP Kabupaten Bandung, PTPN I Regional 2, Perkebunan Rancabali, BPN Kabupaten Bandung, Kecamatan Rancabali...
Baca selengkapnya