Dugaan Inisial A Rangkap Tugas PPPK di Rancabali, Menunggu Klarifikasi Resmi Kabid SD Kab Bandung

 Dugaan Inisial A Rangkap Tugas PPPK di Rancabali, Menunggu Klarifikasi Resmi Kabid SD Kab Bandung 


Penulis: Bahtiar - Pimred BONGKARR.COM

KABUPATEN BANDUNG | Rabu, 25 Maret 2026 |08.46 WIB — 

Informasi mengenai dugaan rangkap tugas yang melibatkan seorang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di wilayah Kecamatan Rancabali mencuat dan menjadi perhatian publik. Seorang guru PPPK berinisial A di salah satu sekolah dasar negeri disebut-sebut juga terlibat dalam urusan sarana dan prasarana (sapras) di tingkat kecamatan.

Informasi tersebut diperoleh dari salah seorang guru di wilayah Rancabali yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan. Ia menyampaikan bahwa kondisi tersebut perlu segera ditelusuri untuk memastikan kebenarannya agar tidak menimbulkan persepsi negatif di lingkungan pendidikan.

Tim BONGKARR.COM kemudian melakukan upaya klarifikasi ke kantor perwakilan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung di Kecamatan Rancabali yang berada satu lokasi dengan kantor pengawas sekolah. Salah seorang pegawai di kantor tersebut menyampaikan bahwa posisi sapras Kecamatan Rancabali saat ini dalam kondisi kosong.

“Posisi sapras saat ini kosong. Saat ini Sapras dijabat  oleh PPPK guru di salah satu SD negeri berinisial A," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Sekolah Dasar (Kabid SD) Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, Kiki Taufik, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan klarifikasi terhadap informasi yang beredar.

“Akan segera kami panggil untuk klarifikasi,” ujarnya singkat.

Namun hingga berita ini ditayangkan, belum diperoleh informasi lanjutan terkait hasil klarifikasi maupun kepastian terkait dugaan rangkap tugas tersebut.

Menanggapi hal ini, Dadan, warga Kabupaten Bandung yang peduli terhadap dunia pendidikan, menilai pentingnya langkah cepat dan transparan dari pihak berwenang.

“Untuk menjaga netralitas dan profesionalitas, perlu dilakukan evaluasi apabila memang benar terjadi rangkap tugas. Posisi sapras maupun operator merupakan bagian strategis, sehingga perlu pengawasan yang baik agar tidak menimbulkan keresahan di lingkungan sekolah,” ujarnya.

Ia juga berharap agar kebenaran informasi tersebut dapat segera dipastikan. “Jika memang terbukti, tentu perlu ada langkah tegas sesuai aturan yang berlaku. Ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan,” tambahnya.

BONGKARR.COM akan terus berupaya melakukan konfirmasi lanjutan kepada pihak-pihak terkait, termasuk yang bersangkutan, guna memperoleh informasi yang berimbang dan akurat sesuai prinsip jurnalistik.(*)

Postingan populer dari blog ini

Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan

Gambar
 Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan Penulis : Redaksi /Bahtiar | Rabu, 8 Oktober 2025 | 18.27 WIB  Desa Panundaan, Ciwidey , Kabupaten Bandung, Jabar – Bongkarr.com  Proyek penyediaan air minum (SPAM) senilai Rp 700,8 juta dari DAK pusat menuai sorotan. Papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran, sementara di lapangan ditemukan pekerja tanpa APD berstandar SNI. Aspek transparansi dan keselamatan kerja kini menjadi perhatian publik. Proyek Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung ini dikerjakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sumber Air Kehidupan dengan nilai kontrak Rp 700.899.000 dan waktu pelaksanaan 150 hari kerja, meliputi dua titik lokasi, yaitu Kampung Rancagede RW 01 dan Kampung Salam RW 03. Namun dari hasil pantauan tim Bongkarr.com, papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran dan tahun kegiatan. Padahal, sesuai Permen PUPR No...
Baca selengkapnya

Heboh!! Pengakuan Beberapa Pengusaha Diduga Ditipu Melibatkan Bupati Bandung Dadang Supriatna, Apa Ini Benar?

Gambar
KAB BANDUNG| BONGKARR.COM Jagat Raya dibuat heboh  dari pengakuan beberapa pengusaha yang diduga terjadi penipuan terhadap mereka yang melibatkan orang nomor satu di kabupaten bandung Bupati Bandung Dadang Supriatna beredar luas di sampaikan melalui video podcast @Bambang_Widjojanto. Video yang tersebar luas di media sosial dengan tagar #SkandalPolitik #ObrolanWARAS dan #KabupatenBandung menjadi ‘buah bibir’ baru dikalangan publik. Beredarnya video podcast @Bambang_Widjojanto ada sebuah pengakuan mengejutkan dari Bu Vita, salah satu kreditur utama, yang menyebut adanya tawaran proyek sebagai ganti rugi dalam suatu perusahaan. Dalam video podcast @Bambang_Widjojanto, para pengusaha tersebut diduga menjadi korban dari PT BDS. Nilai kerugian ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah, menunjukkan bukan sekadar penyalahgunaan jabatan, tetapi juga kemungkinan kelengahan institusional dalam pengawasan dan akuntabilitas. Percakapan di podcast itu muncul nama-nama yang diduga masih dalam ling...
Baca selengkapnya

Pengamanan Ketat Sengketa Lahan Walini, SPBUN: Tidak Ada Aksi Lapangan di Luar Putusan Pengadilan

Gambar
 Pengamanan Ketat Sengketa Lahan Walini, SPBUN: Tidak Ada Aksi Lapangan di Luar Putusan Pengadilan Penulis: Lot Baktiar Sigalingging – Pimred BONGKARR.COM RANCABALI, KAB. BANDUNG | Sabtu, 20 Des 2025 | Sabtu, 12:34 WIB –  Aparat gabungan TNI, Polri, dan unsur pemerintah daerah melakukan pengamanan super ketat di kawasan Walini, Desa Patengan, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Jumat (19/12/2025). Langkah ini dilakukan menyusul rencana pemasangan tanda batas tanah yang berpotensi memicu konflik terbuka di kawasan perkebunan. Pengamanan lapangan didasari Surat Permohonan Perlindungan Hukum dari Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Bhayangkara Watch Jawa Barat, tertuang dalam Surat Nomor 310/DPP/PBW/XII/2025, tanggal 12 Desember 2025, perihal “Meminta Perlindungan Hukum Terkait Pemasangan Tanda Batas”, ditujukan kepada Kapolresta Bandung. Surat juga ditembuskan kepada Satpol PP Kabupaten Bandung, PTPN I Regional 2, Perkebunan Rancabali, BPN Kabupaten Bandung, Kecamatan Rancabali...
Baca selengkapnya