Rapat Koordinasi di Sukoharjo Teguhkan Semangat Amanah Jurnalis dalam Berorganisasi


Oleh: Toto 

SUKOHARJO | BONGKARR.COM | Selasa, 17 Feb 2026 | 10.43 WIB – 

Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Kajian Jurnalis Independen Indonesia (DPP AKJII) resmi mematangkan langkah menuju pelaksanaan Rapat Anggota Luar Biasa (RALB). Keputusan strategis ini diambil dalam Rapat Koordinasi yang digelar di Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, pada Minggu (15/2/2026).

Rapat yang berlangsung dalam suasana penuh semangat kebersamaan tersebut dihadiri jajaran pimpinan organisasi, mulai dari Pengawas DPP AKJII selaku Ketua Steering Committee (SC), Pj Ketua Umum selaku Ketua Organizing Committee (OC), hingga perwakilan pengurus pusat dan daerah.

Momentum ini tidak hanya membahas teknis organisasi, tetapi juga menjadi ajang penyegaran semangat seluruh anggota untuk kembali meneguhkan komitmen menjaga amanah profesi jurnalis: menyajikan informasi yang akurat, bertanggung jawab, serta berpihak pada kepentingan publik.

Validasi Dokumen sebagai Fondasi Organisasi

Dalam pertemuan tersebut, agenda utama difokuskan pada validasi administrasi guna memastikan legalitas dan kelancaran pelaksanaan RALB mendatang. Beberapa keputusan penting berhasil disahkan, di antaranya:

Pengesahan peserta dan daftar hadir RALB.

Persetujuan proposal kegiatan RALB.

Pengesahan Surat Keputusan (SK) bagi DPD dan DPC.

Finalisasi surat undangan bagi seluruh peserta.

Seluruh dokumen resmi telah ditandatangani Ketua Panitia RALB dan diketahui langsung oleh Ketua Steering Committee, menandai kesiapan organisasi memasuki tahap berikutnya.

Semangat Kebersamaan dan Amanah Profesi

Dalam forum tersebut, para pengurus menegaskan bahwa organisasi jurnalis bukan sekadar wadah administratif, melainkan rumah perjuangan bersama untuk meningkatkan profesionalisme dan solidaritas antaranggota.

Perwakilan pengurus menyampaikan bahwa berita acara hasil rapat menjadi pijakan kuat bagi organisasi untuk bergerak lebih solid dan aktif ke depan.

“Semua dokumen sudah sah dan siap dijalankan. Ini saatnya seluruh anggota kembali bergerak bersama, menghidupkan organisasi, dan menjaga amanah profesi jurnalis,” ungkap salah satu peserta rapat.

Undangan Segera Didistribusikan

Panitia juga memastikan distribusi undangan tidak akan tertunda. Mulai Sabtu, 16 Februari 2026, undangan dalam bentuk soft copy akan dikirimkan secara serentak kepada seluruh peserta yang telah terdaftar.

Sementara itu, teknis pelaksanaan dan detail lokasi RALB akan dibahas lebih lanjut dalam rapat khusus DPP AKJII yang dijadwalkan dalam waktu dekat.

Organisasi Kuat, Jurnalis Bermartabat

RALB diharapkan menjadi momentum kebangkitan semangat anggota agar organisasi terus hidup, aktif, dan memberi manfaat nyata bagi anggotanya maupun masyarakat luas. Dengan soliditas organisasi, jurnalis diharapkan semakin mampu menjaga independensi, profesionalisme, serta kepercayaan publik.

Tentang AKJII

Aliansi Kajian Jurnalis Independen Indonesia (AKJII) merupakan organisasi yang berfokus pada penguatan kapasitas jurnalisme dan kajian media secara independen di Indonesia, sekaligus menjadi ruang kolaborasi bagi jurnalis untuk terus berkembang secara profesional dan berintegritas.(*)


Tagar :

#AD-RAT AKJII

#Kemenkumham RI AHU-0005550.AH.01.07 Tahun 2022 tgl 8 Juni 2022


#UU Pers no.40 TH.1999 Pasal 18

Postingan populer dari blog ini

Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan

Gambar
 Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan Penulis : Redaksi /Bahtiar | Rabu, 8 Oktober 2025 | 18.27 WIB  Desa Panundaan, Ciwidey , Kabupaten Bandung, Jabar – Bongkarr.com  Proyek penyediaan air minum (SPAM) senilai Rp 700,8 juta dari DAK pusat menuai sorotan. Papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran, sementara di lapangan ditemukan pekerja tanpa APD berstandar SNI. Aspek transparansi dan keselamatan kerja kini menjadi perhatian publik. Proyek Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung ini dikerjakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sumber Air Kehidupan dengan nilai kontrak Rp 700.899.000 dan waktu pelaksanaan 150 hari kerja, meliputi dua titik lokasi, yaitu Kampung Rancagede RW 01 dan Kampung Salam RW 03. Namun dari hasil pantauan tim Bongkarr.com, papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran dan tahun kegiatan. Padahal, sesuai Permen PUPR No...
Baca selengkapnya

Heboh!! Pengakuan Beberapa Pengusaha Diduga Ditipu Melibatkan Bupati Bandung Dadang Supriatna, Apa Ini Benar?

Gambar
KAB BANDUNG| BONGKARR.COM Jagat Raya dibuat heboh  dari pengakuan beberapa pengusaha yang diduga terjadi penipuan terhadap mereka yang melibatkan orang nomor satu di kabupaten bandung Bupati Bandung Dadang Supriatna beredar luas di sampaikan melalui video podcast @Bambang_Widjojanto. Video yang tersebar luas di media sosial dengan tagar #SkandalPolitik #ObrolanWARAS dan #KabupatenBandung menjadi ‘buah bibir’ baru dikalangan publik. Beredarnya video podcast @Bambang_Widjojanto ada sebuah pengakuan mengejutkan dari Bu Vita, salah satu kreditur utama, yang menyebut adanya tawaran proyek sebagai ganti rugi dalam suatu perusahaan. Dalam video podcast @Bambang_Widjojanto, para pengusaha tersebut diduga menjadi korban dari PT BDS. Nilai kerugian ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah, menunjukkan bukan sekadar penyalahgunaan jabatan, tetapi juga kemungkinan kelengahan institusional dalam pengawasan dan akuntabilitas. Percakapan di podcast itu muncul nama-nama yang diduga masih dalam ling...
Baca selengkapnya

Pengamanan Ketat Sengketa Lahan Walini, SPBUN: Tidak Ada Aksi Lapangan di Luar Putusan Pengadilan

Gambar
 Pengamanan Ketat Sengketa Lahan Walini, SPBUN: Tidak Ada Aksi Lapangan di Luar Putusan Pengadilan Penulis: Lot Baktiar Sigalingging – Pimred BONGKARR.COM RANCABALI, KAB. BANDUNG | Sabtu, 20 Des 2025 | Sabtu, 12:34 WIB –  Aparat gabungan TNI, Polri, dan unsur pemerintah daerah melakukan pengamanan super ketat di kawasan Walini, Desa Patengan, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Jumat (19/12/2025). Langkah ini dilakukan menyusul rencana pemasangan tanda batas tanah yang berpotensi memicu konflik terbuka di kawasan perkebunan. Pengamanan lapangan didasari Surat Permohonan Perlindungan Hukum dari Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Bhayangkara Watch Jawa Barat, tertuang dalam Surat Nomor 310/DPP/PBW/XII/2025, tanggal 12 Desember 2025, perihal “Meminta Perlindungan Hukum Terkait Pemasangan Tanda Batas”, ditujukan kepada Kapolresta Bandung. Surat juga ditembuskan kepada Satpol PP Kabupaten Bandung, PTPN I Regional 2, Perkebunan Rancabali, BPN Kabupaten Bandung, Kecamatan Rancabali...
Baca selengkapnya