Prabowo Minta Investasi Dijaga, Hilirisasi Dipercepat, Pemerintah Klaim Stok Energi Nasional Stabil

 Prabowo Minta Investasi Dijaga, Hilirisasi Dipercepat, Pemerintah Klaim Stok Energi Nasional Stabil


Penulis: Bahtiar Sigalingging – Pimred BONGKARR.COM

JAKARTA | Kamis, 12 Feb 2026 | 17.54 WIB – 

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan investasi nasional sekaligus mempercepat agenda hilirisasi industri. Penegasan tersebut disampaikan saat Presiden memimpin rapat terbatas bersama jajaran menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Dalam rapat tersebut, Presiden menyoroti pentingnya kepastian hukum sebagai fondasi utama iklim investasi, khususnya di sektor energi dan sumber daya mineral. Pemerintah diminta bersikap tegas namun adil dalam menyikapi setiap persoalan yang berkaitan dengan investasi dan penegakan hukum.https://youtu.be/-49EaUyZGgs?si=bJNQs5DwJtQlAfxK

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa Presiden menginstruksikan agar setiap proyek investasi dievaluasi secara objektif. Investor yang tidak terbukti melakukan pelanggaran diminta tetap dilindungi, sementara pelanggaran yang ditemukan harus ditindak sesuai peraturan perundang-undangan.

Arahan tersebut juga berkaitan dengan evaluasi aktivitas pertambangan di sejumlah daerah, termasuk di Sumatra Utara. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kepercayaan investor sekaligus memastikan pertumbuhan ekonomi daerah tetap berjalan.

“Presiden menekankan keseimbangan antara penegakan hukum dan keberlanjutan investasi agar stabilitas ekonomi tetap terjaga,” ujar Bahlil.

Selain membahas investasi, rapat terbatas juga menyoroti percepatan program hilirisasi industri yang menjadi agenda strategis pemerintahan Prabowo. Pemerintah mencatat sejumlah proyek hilirisasi telah memasuki tahap pembangunan.

Dari total 18 proyek yang direncanakan, enam proyek telah memulai proses pembangunan, sementara proyek lainnya dijadwalkan menyusul dalam waktu dekat. Program ini diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dan memperkuat industri nasional.

Dalam kesempatan yang sama, pemerintah juga menyampaikan kesiapan pasokan energi nasional menjelang bulan Ramadan dan Hari Raya Idulfitri. Ketersediaan BBM dan LPG dipastikan berada dalam kondisi aman dan terkendali.

“Stok energi nasional berada dalam batas aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” kata Bahlil.

Rapat tersebut menegaskan arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang memprioritaskan stabilitas ekonomi, kepastian hukum, serta penguatan industri nasional di tengah dinamika global.(*)

Tagar:

#PrabowoSubianto #BONGKARRCOM #KabinetMerahPutih #InvestasiNasional #KepastianHukum #HilirisasiIndustri #EnergiNasional #ESDM #BBMAman #StokEnergi #EkonomiIndonesia #StabilitasEkonomi

Postingan populer dari blog ini

Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan

Gambar
 Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan Penulis : Redaksi /Bahtiar | Rabu, 8 Oktober 2025 | 18.27 WIB  Desa Panundaan, Ciwidey , Kabupaten Bandung, Jabar – Bongkarr.com  Proyek penyediaan air minum (SPAM) senilai Rp 700,8 juta dari DAK pusat menuai sorotan. Papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran, sementara di lapangan ditemukan pekerja tanpa APD berstandar SNI. Aspek transparansi dan keselamatan kerja kini menjadi perhatian publik. Proyek Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung ini dikerjakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sumber Air Kehidupan dengan nilai kontrak Rp 700.899.000 dan waktu pelaksanaan 150 hari kerja, meliputi dua titik lokasi, yaitu Kampung Rancagede RW 01 dan Kampung Salam RW 03. Namun dari hasil pantauan tim Bongkarr.com, papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran dan tahun kegiatan. Padahal, sesuai Permen PUPR No...
Baca selengkapnya

Heboh!! Pengakuan Beberapa Pengusaha Diduga Ditipu Melibatkan Bupati Bandung Dadang Supriatna, Apa Ini Benar?

Gambar
KAB BANDUNG| BONGKARR.COM Jagat Raya dibuat heboh  dari pengakuan beberapa pengusaha yang diduga terjadi penipuan terhadap mereka yang melibatkan orang nomor satu di kabupaten bandung Bupati Bandung Dadang Supriatna beredar luas di sampaikan melalui video podcast @Bambang_Widjojanto. Video yang tersebar luas di media sosial dengan tagar #SkandalPolitik #ObrolanWARAS dan #KabupatenBandung menjadi ‘buah bibir’ baru dikalangan publik. Beredarnya video podcast @Bambang_Widjojanto ada sebuah pengakuan mengejutkan dari Bu Vita, salah satu kreditur utama, yang menyebut adanya tawaran proyek sebagai ganti rugi dalam suatu perusahaan. Dalam video podcast @Bambang_Widjojanto, para pengusaha tersebut diduga menjadi korban dari PT BDS. Nilai kerugian ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah, menunjukkan bukan sekadar penyalahgunaan jabatan, tetapi juga kemungkinan kelengahan institusional dalam pengawasan dan akuntabilitas. Percakapan di podcast itu muncul nama-nama yang diduga masih dalam ling...
Baca selengkapnya

Pengamanan Ketat Sengketa Lahan Walini, SPBUN: Tidak Ada Aksi Lapangan di Luar Putusan Pengadilan

Gambar
 Pengamanan Ketat Sengketa Lahan Walini, SPBUN: Tidak Ada Aksi Lapangan di Luar Putusan Pengadilan Penulis: Lot Baktiar Sigalingging – Pimred BONGKARR.COM RANCABALI, KAB. BANDUNG | Sabtu, 20 Des 2025 | Sabtu, 12:34 WIB –  Aparat gabungan TNI, Polri, dan unsur pemerintah daerah melakukan pengamanan super ketat di kawasan Walini, Desa Patengan, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Jumat (19/12/2025). Langkah ini dilakukan menyusul rencana pemasangan tanda batas tanah yang berpotensi memicu konflik terbuka di kawasan perkebunan. Pengamanan lapangan didasari Surat Permohonan Perlindungan Hukum dari Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Bhayangkara Watch Jawa Barat, tertuang dalam Surat Nomor 310/DPP/PBW/XII/2025, tanggal 12 Desember 2025, perihal “Meminta Perlindungan Hukum Terkait Pemasangan Tanda Batas”, ditujukan kepada Kapolresta Bandung. Surat juga ditembuskan kepada Satpol PP Kabupaten Bandung, PTPN I Regional 2, Perkebunan Rancabali, BPN Kabupaten Bandung, Kecamatan Rancabali...
Baca selengkapnya