Bongkarr.com Akan Segera Lakukan Klarifikasi dan Verifikasi Awal Data Dana BOS 2025 di SMPN 3 Soreang

 Bongkarr.com Akan Segera Lakukan Klarifikasi dan Verifikasi Awal Data Dana BOS 2025 di SMPN 3 Soreang


Oleh: Bahtiar Sigalingging - Pimred BONGKARR.COM

BANDUNG | Kamis, 5 Feb 2026 | 16.18 WIB — 

Redaksi BONGKARR.COM tengah mempersiapkan surat konfirmasi tertulis untuk klarifikasi dan verifikasi awal terhadap data penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2025 di SMPN 3 Soreang, Kabupaten Bandung, khususnya pada pos pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah.

Langkah jurnalistik ini merupakan kelanjutan dari pemberitaan sebelumnya yang telah memuat keterangan pihak sekolah terkait penggunaan Dana BOS untuk gerbang sekolah serta pekerjaan lantai halaman upacara. Dalam pemberitaan lanjutan ini, redaksi menegaskan bahwa proses yang dilakukan masih berada pada tahap pengumpulan dan verifikasi data, belum pada penarikan kesimpulan.

Berdasarkan data yang dihimpun redaksi dari sumber informasi terbuka, diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2025 SMPN 3 Soreang menerima Dana BOS dengan total penerimaan sebagaimana tercantum dalam data resmi, termasuk alokasi untuk pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah serta administrasi kegiatan sekolah.




Sejalan dengan prinsip kehati-hatian dan keberimbangan, Redaksi BONGKARR.COM berencana melayangkan surat konfirmasi tertulis kepada pihak SMPN 3 Soreang selaku pengelola dan penanggung jawab anggaran Dana BOS, guna memastikan kesesuaian antara data daring, dokumen perencanaan, dan realisasi penggunaan anggaran di tingkat sekolah.

Hingga berita ini ditayangkan, surat konfirmasi tertulis tersebut belum dilayangkan, dan pemberitaan ini murni disusun berdasarkan data terbuka, dokumentasi visual, serta keterangan awal yang sebelumnya telah diterima redaksi, termasuk klarifikasi melalui aplikasi pesan singkat.

Terkait dokumentasi visual, redaksi BONGKARR.COM menampilkan dua foto pembanding, masing-masing memperlihatkan kondisi gerbang sekolah sebelum dilakukan pekerjaan dan kondisi gerbang sekolah saat ini. Redaksi menegaskan bahwa keabsahan, waktu pengambilan, serta keterkaitan pekerjaan pada kedua foto tersebut masih dalam tahap verifikasi lanjutan.

Untuk menjaga akurasi dan mencegah kesimpulan sepihak, redaksi memastikan bahwa seluruh informasi akan dikonfirmasi secara resmi kepada pihak sekolah dalam tahapan klarifikasi tertulis mendatang.


Redaksi BONGKARR.COM menegaskan bahwa pemberitaan ini disusun dalam rangka fungsi kontrol sosial pers, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, Kode Etik Jurnalistik, serta ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Apabila klarifikasi tertulis telah diterima, redaksi akan memuatnya secara proporsional dan berimbang sebagai bagian dari pembaruan informasi kepada publik.

Keterangan Foto:

Foto 1: Visual gerbang lama SMPN 3 Soreang (dokumentasi).

Foto 2: Visual gerbang SMPN 3 Soreang kondisi terkini (dokumentasi Redaksi BONGKARR.COM).

Redaksi BONGKARR.COM akan mengonfirmasi keabsahan dan kronologi kedua foto tersebut kepada pihak sekolah.

Editor: Tim Redaksi BONGKARR.COM

Tagar (SEO Aman & Relevan)

#DanaBOS2025

#BOS2025

#TransparansiDanaBOS

#KlarifikasiData

#VerifikasiAnggaran

#PemeliharaanSekolah

#SMPN3Soreang

#KabupatenBandung

#InvestigasiPendidikan

#BongkarrCom

Postingan populer dari blog ini

Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan

Gambar
 Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan Penulis : Redaksi /Bahtiar | Rabu, 8 Oktober 2025 | 18.27 WIB  Desa Panundaan, Ciwidey , Kabupaten Bandung, Jabar – Bongkarr.com  Proyek penyediaan air minum (SPAM) senilai Rp 700,8 juta dari DAK pusat menuai sorotan. Papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran, sementara di lapangan ditemukan pekerja tanpa APD berstandar SNI. Aspek transparansi dan keselamatan kerja kini menjadi perhatian publik. Proyek Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung ini dikerjakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sumber Air Kehidupan dengan nilai kontrak Rp 700.899.000 dan waktu pelaksanaan 150 hari kerja, meliputi dua titik lokasi, yaitu Kampung Rancagede RW 01 dan Kampung Salam RW 03. Namun dari hasil pantauan tim Bongkarr.com, papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran dan tahun kegiatan. Padahal, sesuai Permen PUPR No...
Baca selengkapnya

Heboh!! Pengakuan Beberapa Pengusaha Diduga Ditipu Melibatkan Bupati Bandung Dadang Supriatna, Apa Ini Benar?

Gambar
KAB BANDUNG| BONGKARR.COM Jagat Raya dibuat heboh  dari pengakuan beberapa pengusaha yang diduga terjadi penipuan terhadap mereka yang melibatkan orang nomor satu di kabupaten bandung Bupati Bandung Dadang Supriatna beredar luas di sampaikan melalui video podcast @Bambang_Widjojanto. Video yang tersebar luas di media sosial dengan tagar #SkandalPolitik #ObrolanWARAS dan #KabupatenBandung menjadi ‘buah bibir’ baru dikalangan publik. Beredarnya video podcast @Bambang_Widjojanto ada sebuah pengakuan mengejutkan dari Bu Vita, salah satu kreditur utama, yang menyebut adanya tawaran proyek sebagai ganti rugi dalam suatu perusahaan. Dalam video podcast @Bambang_Widjojanto, para pengusaha tersebut diduga menjadi korban dari PT BDS. Nilai kerugian ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah, menunjukkan bukan sekadar penyalahgunaan jabatan, tetapi juga kemungkinan kelengahan institusional dalam pengawasan dan akuntabilitas. Percakapan di podcast itu muncul nama-nama yang diduga masih dalam ling...
Baca selengkapnya

Pengamanan Ketat Sengketa Lahan Walini, SPBUN: Tidak Ada Aksi Lapangan di Luar Putusan Pengadilan

Gambar
 Pengamanan Ketat Sengketa Lahan Walini, SPBUN: Tidak Ada Aksi Lapangan di Luar Putusan Pengadilan Penulis: Lot Baktiar Sigalingging – Pimred BONGKARR.COM RANCABALI, KAB. BANDUNG | Sabtu, 20 Des 2025 | Sabtu, 12:34 WIB –  Aparat gabungan TNI, Polri, dan unsur pemerintah daerah melakukan pengamanan super ketat di kawasan Walini, Desa Patengan, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Jumat (19/12/2025). Langkah ini dilakukan menyusul rencana pemasangan tanda batas tanah yang berpotensi memicu konflik terbuka di kawasan perkebunan. Pengamanan lapangan didasari Surat Permohonan Perlindungan Hukum dari Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Bhayangkara Watch Jawa Barat, tertuang dalam Surat Nomor 310/DPP/PBW/XII/2025, tanggal 12 Desember 2025, perihal “Meminta Perlindungan Hukum Terkait Pemasangan Tanda Batas”, ditujukan kepada Kapolresta Bandung. Surat juga ditembuskan kepada Satpol PP Kabupaten Bandung, PTPN I Regional 2, Perkebunan Rancabali, BPN Kabupaten Bandung, Kecamatan Rancabali...
Baca selengkapnya