SMPN 1 Kutawaringin Terlihat Kumuh, Pemeliharaan Dipertanyakan, Penggunaan Dana BOS Jadi Sorotan

 SMPN 1 Kutawaringin Terlihat Kumuh, Pemeliharaan Dipertanyakan, Penggunaan Dana BOS Jadi Sorotan



Oleh: Lot Baktiar Sigalingging - Pimred BONGKARR.COM

KABUPATEN BANDUNG |  Kamis, 29 Januari 2026 | 11.31 WIB -

Kondisi bangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Kutawaringin, Kabupaten Bandung, menuai sorotan. Berdasarkan pantauan langsung Tim Bongkarr.com, lingkungan sekolah terlihat kurang terawat dan terkesan kumuh, sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap kenyamanan dan keselamatan peserta didik, Kamis, (29/01/2026).

Di sejumlah titik bangunan, tim menemukan dinding gedung sekolah yang tampak lama tidak dilakukan pengecatan ulang. Cat terlihat kusam dan mengelupas, mencerminkan minimnya perawatan rutin. Tak hanya itu, beberapa kaca jendela terlihat pecah dan belum diganti, kondisi yang dinilai berpotensi membahayakan keselamatan siswa saat proses belajar mengajar berlangsung.

Selain itu, plafon bangunan sekolah juga tamp recognizing lapuk dan rusak, namun belum terlihat adanya upaya perbaikan atau penggantian. Padahal, kerusakan plafon berisiko menimbulkan kecelakaan jika dibiarkan dalam jangka panjang.



Ironisnya, SMPN 1 Kutawaringin diketahui memiliki jumlah siswa kurang lebih sekitar 1.000 orang, yang setiap hari beraktivitas di lingkungan sekolah tersebut.

Dana BOS dan Anggaran Pemeliharaan Dipertanyakan

Menindaklanjuti temuan tersebut, Tim Bongkarr.com berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak sekolah, khususnya terkait penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang di dalamnya terdapat alokasi anggaran untuk pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah.

Namun, saat tim mendatangi sekolah, kepala sekolah tidak berada di tempat. Menurut keterangan salah seorang pegawai sekolah, kepala sekolah disebutkan baru saja keluar dari lingkungan sekolah. Sementara itu, ketika ditanyakan lebih lanjut terkait pihak yang dapat memberikan keterangan mengenai pengelolaan Dana BOS, pegawai tersebut menyampaikan bahwa baik kepala sekolah maupun bendahara sekolah sedang tidak berada di lokasi.

Kondisi tersebut membuat konfirmasi resmi terkait realisasi anggaran pemeliharaan sekolah belum dapat diperoleh hingga berita ini diturunkan.


Butuh Transparansi dan Pengawasan

Sebagaimana diketahui, Dana BOS merupakan anggaran negara yang bersumber dari APBN, yang pengelolaannya diatur secara ketat dan harus dilaksanakan transparan, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu komponen penggunaannya adalah pemeliharaan rutin sarana dan prasarana sekolah, agar lingkungan belajar tetap aman dan layak.

Melihat kondisi fisik SMPN 1 Kutawaringin saat ini, publik wajar mempertanyakan sejauh mana anggaran pemeliharaan tersebut direalisasikan dan apakah telah digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Ajakan Klarifikasi Resmi

Bongkarr.com tidak menuduh pihak mana pun, namun mendorong adanya klarifikasi resmi dari pihak sekolah dan Dinas Pendidikan terkait, guna menjawab keresahan masyarakat serta memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran pendidikan.

Redaksi Bongkarr.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak SMPN 1 Kutawaringin, Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, maupun pihak terkait lainnya, sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).(*)


Tagar:

#BongkarrCom

#DanaBOS

#TransparansiAnggaran

#PendidikanKabBandung

#SMPN1Kutawaringin

#KontrolSosial

#JurnalismeInvestigatif

Postingan populer dari blog ini

Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan

Gambar
 Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan Penulis : Redaksi /Bahtiar | Rabu, 8 Oktober 2025 | 18.27 WIB  Desa Panundaan, Ciwidey , Kabupaten Bandung, Jabar – Bongkarr.com  Proyek penyediaan air minum (SPAM) senilai Rp 700,8 juta dari DAK pusat menuai sorotan. Papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran, sementara di lapangan ditemukan pekerja tanpa APD berstandar SNI. Aspek transparansi dan keselamatan kerja kini menjadi perhatian publik. Proyek Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung ini dikerjakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sumber Air Kehidupan dengan nilai kontrak Rp 700.899.000 dan waktu pelaksanaan 150 hari kerja, meliputi dua titik lokasi, yaitu Kampung Rancagede RW 01 dan Kampung Salam RW 03. Namun dari hasil pantauan tim Bongkarr.com, papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran dan tahun kegiatan. Padahal, sesuai Permen PUPR No...
Baca selengkapnya

Heboh!! Pengakuan Beberapa Pengusaha Diduga Ditipu Melibatkan Bupati Bandung Dadang Supriatna, Apa Ini Benar?

Gambar
KAB BANDUNG| BONGKARR.COM Jagat Raya dibuat heboh  dari pengakuan beberapa pengusaha yang diduga terjadi penipuan terhadap mereka yang melibatkan orang nomor satu di kabupaten bandung Bupati Bandung Dadang Supriatna beredar luas di sampaikan melalui video podcast @Bambang_Widjojanto. Video yang tersebar luas di media sosial dengan tagar #SkandalPolitik #ObrolanWARAS dan #KabupatenBandung menjadi ‘buah bibir’ baru dikalangan publik. Beredarnya video podcast @Bambang_Widjojanto ada sebuah pengakuan mengejutkan dari Bu Vita, salah satu kreditur utama, yang menyebut adanya tawaran proyek sebagai ganti rugi dalam suatu perusahaan. Dalam video podcast @Bambang_Widjojanto, para pengusaha tersebut diduga menjadi korban dari PT BDS. Nilai kerugian ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah, menunjukkan bukan sekadar penyalahgunaan jabatan, tetapi juga kemungkinan kelengahan institusional dalam pengawasan dan akuntabilitas. Percakapan di podcast itu muncul nama-nama yang diduga masih dalam ling...
Baca selengkapnya

Pengamanan Ketat Sengketa Lahan Walini, SPBUN: Tidak Ada Aksi Lapangan di Luar Putusan Pengadilan

Gambar
 Pengamanan Ketat Sengketa Lahan Walini, SPBUN: Tidak Ada Aksi Lapangan di Luar Putusan Pengadilan Penulis: Lot Baktiar Sigalingging – Pimred BONGKARR.COM RANCABALI, KAB. BANDUNG | Sabtu, 20 Des 2025 | Sabtu, 12:34 WIB –  Aparat gabungan TNI, Polri, dan unsur pemerintah daerah melakukan pengamanan super ketat di kawasan Walini, Desa Patengan, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Jumat (19/12/2025). Langkah ini dilakukan menyusul rencana pemasangan tanda batas tanah yang berpotensi memicu konflik terbuka di kawasan perkebunan. Pengamanan lapangan didasari Surat Permohonan Perlindungan Hukum dari Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Bhayangkara Watch Jawa Barat, tertuang dalam Surat Nomor 310/DPP/PBW/XII/2025, tanggal 12 Desember 2025, perihal “Meminta Perlindungan Hukum Terkait Pemasangan Tanda Batas”, ditujukan kepada Kapolresta Bandung. Surat juga ditembuskan kepada Satpol PP Kabupaten Bandung, PTPN I Regional 2, Perkebunan Rancabali, BPN Kabupaten Bandung, Kecamatan Rancabali...
Baca selengkapnya