PNBP di TWA Cimanggu Dikonfirmasi, BKSDA Klaim Seluruh Perizinan Telah Lengkap

 PNBP di TWA Cimanggu Dikonfirmasi, BKSDA Klaim Seluruh Perizinan Telah Lengkap


Oleh: Bahtiar Sigalingging - Pimred BONGKARR.COM

PACIRA – CIWIDEY, KAB BANDUNG | Minggu ,25 Januari 2026 | 15.16 WIB— 

Untuk memastikan adanya kegiatan pemungutan di kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Cimanggu, tim BONGKARR.COM melakukan penelusuran langsung ke lokasi pada Minggu, 4 Januari 2026.

Di lokasi, tim BONGKARR.COM menjumpai penanggung jawab pengelola wisata Cimanggu dan bertemu dengan Ihsan, perwakilan Unit BKSDA yang berkantor di Soreang, Kabupaten Bandung, yang didampingi oleh Dian, petugas Resort BKSDA Cimanggu.

Dalam pertemuan tersebut, pihak BKSDA menunjukkan sebuah papan pengumuman (plang) berisi daftar tarif biaya masuk dan pungutan lainnya. Menurut penjelasan mereka, pungutan tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2024 tanggal 30 September 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



Pungutan PNBP Berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2024

Ihsan menjelaskan bahwa pungutan yang dilakukan di kawasan TWA Cimanggu merupakan PNBP negara dan dipungut oleh petugas resmi BKSDA sesuai ketentuan yang berlaku.

“Pemungutan ini berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2024. Tarifnya sudah ditentukan oleh pemerintah dan disetorkan sebagai PNBP,” ujar Ihsan kepada tim BONGKARR.COM.

PP Nomor 36 Tahun 2024 mengatur jenis dan besaran tarif PNBP di kawasan konservasi, termasuk taman wisata alam, yang mencakup karcis masuk pengunjung, kendaraan, serta aktivitas tertentu. Secara normatif, regulasi tersebut mengatur pungutan negara, dan tidak mengatur legalitas bangunan maupun perizinan usaha.

Klarifikasi Terkait PBG dan Izin Pemanfaatan Air Panas Bumi

Saat dikonfirmasi mengenai Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), izin pemanfaatan air panas bumi, serta kelengkapan perizinan lain, Ihsan menegaskan bahwa seluruh perizinan yang diperlukan telah lengkap.

“Perizinan sudah lengkap semuanya. Tidak mungkin kami berani membangun kalau belum lengkap perizinannya. Termasuk izin PBG juga sudah lengkap,” kata Ihsan.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung di lokasi kawasan TWA Cimanggu di hadapan tim BONGKARR.COM.

Ketentuan Regulasi yang Berlaku

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan:

PP Nomor 36 Tahun 2024

Mengatur jenis dan tarif PNBP di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, termasuk pungutan kunjungan di kawasan konservasi.

PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung

Menegaskan bahwa setiap bangunan gedung wajib memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan PBG diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai lokasi bangunan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi

Mengatur bahwa pemanfaatan panas bumi non-listrik, termasuk untuk kepentingan wisata, wajib memiliki izin pemanfaatan panas bumi sesuai ketentuan yang berlaku.


Secara normatif, PNBP tidak dapat dijadikan dasar pembenaran atas keberadaan atau operasional bangunan maupun kegiatan usaha, apabila terdapat kewajiban perizinan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Sikap Redaksi

BONGKARR.COM mencatat pernyataan pihak BKSDA yang menyebutkan bahwa seluruh perizinan telah lengkap. Namun demikian, redaksi menegaskan pentingnya pemisahan antara kewenangan pungutan negara dan kewajiban perizinan bangunan serta pemanfaatan sumber daya alam, guna menghindari kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Pemberitaan ini disusun berdasarkan konfirmasi langsung di lapangan, keterangan narasumber, serta regulasi yang berlaku, dengan mengedepankan prinsip akurasi, keberimbangan, dan kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

Catatan Pengamanan Redaksi

Wawancara dan konfirmasi kepada narasumber dalam pemberitaan ini dilakukan pada Minggu, 4 Januari 2026. Hingga berita ini disusun dan dipublikasikan, redaksi belum memperoleh informasi resmi mengenai adanya perubahan kebijakan, status perizinan, maupun ketentuan pungutan sebagaimana disampaikan oleh narasumber pada saat konfirmasi dilakukan.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait apabila terdapat perkembangan atau pembaruan informasi setelah tanggal konfirmasi tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.(*)


Tagar

#BongkarrCom

#TWACimanggu

#BKSDA

#PNBP

#PP36Tahun2024

#Perizinan

#PBG

#IzinPanasBumi

#KawasanKonservasi

#WisataAlam

#TransparansiPublik

#KontrolSosial

#JurnalismeInvestigasi

#KabupatenBandung

#Ciwidey

#Soreang

#JawaBarat

Postingan populer dari blog ini

Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan

Gambar
 Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan Penulis : Redaksi /Bahtiar | Rabu, 8 Oktober 2025 | 18.27 WIB  Desa Panundaan, Ciwidey , Kabupaten Bandung, Jabar – Bongkarr.com  Proyek penyediaan air minum (SPAM) senilai Rp 700,8 juta dari DAK pusat menuai sorotan. Papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran, sementara di lapangan ditemukan pekerja tanpa APD berstandar SNI. Aspek transparansi dan keselamatan kerja kini menjadi perhatian publik. Proyek Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung ini dikerjakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sumber Air Kehidupan dengan nilai kontrak Rp 700.899.000 dan waktu pelaksanaan 150 hari kerja, meliputi dua titik lokasi, yaitu Kampung Rancagede RW 01 dan Kampung Salam RW 03. Namun dari hasil pantauan tim Bongkarr.com, papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran dan tahun kegiatan. Padahal, sesuai Permen PUPR No...
Baca selengkapnya

Heboh!! Pengakuan Beberapa Pengusaha Diduga Ditipu Melibatkan Bupati Bandung Dadang Supriatna, Apa Ini Benar?

Gambar
KAB BANDUNG| BONGKARR.COM Jagat Raya dibuat heboh  dari pengakuan beberapa pengusaha yang diduga terjadi penipuan terhadap mereka yang melibatkan orang nomor satu di kabupaten bandung Bupati Bandung Dadang Supriatna beredar luas di sampaikan melalui video podcast @Bambang_Widjojanto. Video yang tersebar luas di media sosial dengan tagar #SkandalPolitik #ObrolanWARAS dan #KabupatenBandung menjadi ‘buah bibir’ baru dikalangan publik. Beredarnya video podcast @Bambang_Widjojanto ada sebuah pengakuan mengejutkan dari Bu Vita, salah satu kreditur utama, yang menyebut adanya tawaran proyek sebagai ganti rugi dalam suatu perusahaan. Dalam video podcast @Bambang_Widjojanto, para pengusaha tersebut diduga menjadi korban dari PT BDS. Nilai kerugian ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah, menunjukkan bukan sekadar penyalahgunaan jabatan, tetapi juga kemungkinan kelengahan institusional dalam pengawasan dan akuntabilitas. Percakapan di podcast itu muncul nama-nama yang diduga masih dalam ling...
Baca selengkapnya

Pengamanan Ketat Sengketa Lahan Walini, SPBUN: Tidak Ada Aksi Lapangan di Luar Putusan Pengadilan

Gambar
 Pengamanan Ketat Sengketa Lahan Walini, SPBUN: Tidak Ada Aksi Lapangan di Luar Putusan Pengadilan Penulis: Lot Baktiar Sigalingging – Pimred BONGKARR.COM RANCABALI, KAB. BANDUNG | Sabtu, 20 Des 2025 | Sabtu, 12:34 WIB –  Aparat gabungan TNI, Polri, dan unsur pemerintah daerah melakukan pengamanan super ketat di kawasan Walini, Desa Patengan, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Jumat (19/12/2025). Langkah ini dilakukan menyusul rencana pemasangan tanda batas tanah yang berpotensi memicu konflik terbuka di kawasan perkebunan. Pengamanan lapangan didasari Surat Permohonan Perlindungan Hukum dari Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Bhayangkara Watch Jawa Barat, tertuang dalam Surat Nomor 310/DPP/PBW/XII/2025, tanggal 12 Desember 2025, perihal “Meminta Perlindungan Hukum Terkait Pemasangan Tanda Batas”, ditujukan kepada Kapolresta Bandung. Surat juga ditembuskan kepada Satpol PP Kabupaten Bandung, PTPN I Regional 2, Perkebunan Rancabali, BPN Kabupaten Bandung, Kecamatan Rancabali...
Baca selengkapnya