Musyawarah Desa Purbayani Tetapkan RKPDes 2026 dan DU RKP 2027: Langkah Strategis Menuju Pembangunan yang Terarah.

 Musyawarah Desa Purbayani Tetapkan RKPDes 2026 dan DU RKP 2027: Langkah Strategis Menuju Pembangunan yang Terarah.



Oleh: Agoes 

GARUT | BONGKARR.COM | Rabu,14 Jan 2026 | 17.39 WIB – Pemerintah Desa Purbayani menyelenggarakan Musyawarah Desa Penetapan RKPDes Tahun 2026 dan Daftar Usulan RKP Tahun 2027 sebagai bagian dari siklus perencanaan pembangunan desa yang partisipatif dan transparan. Kegiatan ini dilaksanakan di GOR Desa dan dihadiri oleh unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, Rt, Rw, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, Tim penggerak PKK, serta Forkopincam Kecamatan Caringin.

Musyawarah ini bertujuan untuk menetapkan dokumen RKPDes Tahun 2026 sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan desa

Menyusun Daftar Usulan RKP Tahun 2027 yang akan diajukan ke Musrenbang Kecamatan

Menyelaraskan hasil Musrenbangdes sebelumnya dengan data SDGs Desa dan aspirasi masyarakat

Proses dan Hasil Penetapan

Dalam forum musyawarah, peserta menyepakati sejumlah program prioritas untuk tahun 2026, antara lain:

Pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan lingkungan,

Penguatan ekonomi desa melalui pelatihan

Peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan

Program pemberdayaan perempuan dan kelompok rentan,

Digitalisasi layanan administrasi desa.

Sementara itu, untuk DU RKP 2027, usulan yang dikompilasi mencakup :

Peningkatan jalan usaha tani, peningkatan jalan lingkungan, peningkatan pipanisasi Air Bersih, dan pembangunan rumah tidak layak huni.

Partisipasi dan Transparansi

Kegiatan ini berlangsung secara terbuka dan demokratis. Setiap peserta diberi ruang untuk menyampaikan pendapat dan masukan. Penetapan dilakukan melalui berita acara yang ditandatangani oleh perwakilan peserta musyawarah.

“Penetapan RKPDes bukan hanya soal program, tapi tentang komitmen bersama membangun desa yang lebih maju, adil, dan berkelanjutan,” ujar Pj Kepala Desa Purbayani Wawan hendrayana ST dalam sambutannya.

Dokumen RKPDes 2026 akan digunakan sebagai dasar penyusunan APBDes

DU RKP 2027 akan disampaikan dalam Musrenbang Kecamatan sebagai bagian dari sinkronisasi perencanaan lintas wilayah.

Pemerintah desa berkomitmen untuk terus melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan.

Musyawarah Desa Penetapan RKPDes dan DU RKP menjadi momentum penting dalam memastikan pembangunan desa berjalan sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Dengan semangat gotong royong dan tata kelola yang baik, Desa Purbayani siap melangkah menuju masa depan yang lebih sejahtera. Ujarnya. (*)

Postingan populer dari blog ini

Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan

Gambar
 Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan Penulis : Redaksi /Bahtiar | Rabu, 8 Oktober 2025 | 18.27 WIB  Desa Panundaan, Ciwidey , Kabupaten Bandung, Jabar – Bongkarr.com  Proyek penyediaan air minum (SPAM) senilai Rp 700,8 juta dari DAK pusat menuai sorotan. Papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran, sementara di lapangan ditemukan pekerja tanpa APD berstandar SNI. Aspek transparansi dan keselamatan kerja kini menjadi perhatian publik. Proyek Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung ini dikerjakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sumber Air Kehidupan dengan nilai kontrak Rp 700.899.000 dan waktu pelaksanaan 150 hari kerja, meliputi dua titik lokasi, yaitu Kampung Rancagede RW 01 dan Kampung Salam RW 03. Namun dari hasil pantauan tim Bongkarr.com, papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran dan tahun kegiatan. Padahal, sesuai Permen PUPR No...
Baca selengkapnya

Heboh!! Pengakuan Beberapa Pengusaha Diduga Ditipu Melibatkan Bupati Bandung Dadang Supriatna, Apa Ini Benar?

Gambar
KAB BANDUNG| BONGKARR.COM Jagat Raya dibuat heboh  dari pengakuan beberapa pengusaha yang diduga terjadi penipuan terhadap mereka yang melibatkan orang nomor satu di kabupaten bandung Bupati Bandung Dadang Supriatna beredar luas di sampaikan melalui video podcast @Bambang_Widjojanto. Video yang tersebar luas di media sosial dengan tagar #SkandalPolitik #ObrolanWARAS dan #KabupatenBandung menjadi ‘buah bibir’ baru dikalangan publik. Beredarnya video podcast @Bambang_Widjojanto ada sebuah pengakuan mengejutkan dari Bu Vita, salah satu kreditur utama, yang menyebut adanya tawaran proyek sebagai ganti rugi dalam suatu perusahaan. Dalam video podcast @Bambang_Widjojanto, para pengusaha tersebut diduga menjadi korban dari PT BDS. Nilai kerugian ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah, menunjukkan bukan sekadar penyalahgunaan jabatan, tetapi juga kemungkinan kelengahan institusional dalam pengawasan dan akuntabilitas. Percakapan di podcast itu muncul nama-nama yang diduga masih dalam ling...
Baca selengkapnya

Pengamanan Ketat Sengketa Lahan Walini, SPBUN: Tidak Ada Aksi Lapangan di Luar Putusan Pengadilan

Gambar
 Pengamanan Ketat Sengketa Lahan Walini, SPBUN: Tidak Ada Aksi Lapangan di Luar Putusan Pengadilan Penulis: Lot Baktiar Sigalingging – Pimred BONGKARR.COM RANCABALI, KAB. BANDUNG | Sabtu, 20 Des 2025 | Sabtu, 12:34 WIB –  Aparat gabungan TNI, Polri, dan unsur pemerintah daerah melakukan pengamanan super ketat di kawasan Walini, Desa Patengan, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Jumat (19/12/2025). Langkah ini dilakukan menyusul rencana pemasangan tanda batas tanah yang berpotensi memicu konflik terbuka di kawasan perkebunan. Pengamanan lapangan didasari Surat Permohonan Perlindungan Hukum dari Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Bhayangkara Watch Jawa Barat, tertuang dalam Surat Nomor 310/DPP/PBW/XII/2025, tanggal 12 Desember 2025, perihal “Meminta Perlindungan Hukum Terkait Pemasangan Tanda Batas”, ditujukan kepada Kapolresta Bandung. Surat juga ditembuskan kepada Satpol PP Kabupaten Bandung, PTPN I Regional 2, Perkebunan Rancabali, BPN Kabupaten Bandung, Kecamatan Rancabali...
Baca selengkapnya