Editorial BONGKARR.COM Tender Lanjutan Rp6,4 Miliar Sekolah Rakyat: Tahapan Teknis Pembangunan di Kawasan Berbukit Jadi Sorotan Publik

 Editorial BONGKARR.COM

Tender Lanjutan Rp6,4 Miliar Sekolah Rakyat: Tahapan Teknis Pembangunan di Kawasan Berbukit Jadi Sorotan Publik

Riwayat longsor di lokasi mendorong pentingnya kajian teknis, transparansi tender, dan pengawasan bersama agar pembangunan sekolah berjalan aman dan berkelanjutan

Oleh: Lot Baktiar Sigalingging - Redaksi BONGKARR.COM

KABUPATEN BANDUNG |  Sabtu , 31 Juni 2026 | 21.05 WIB — 

Pemerintah Kabupaten Bandung saat ini tengah mempersiapkan proyek lanjutan pembangunan Sekolah Rakyat dengan nilai tender yang diinformasikan mencapai sekitar Rp6,5 miliar. Tahapan lanjutan ini menyusul pelaksanaan proyek awal pematangan lahan pada tahun 2025 dengan pagu anggaran Rp1,1 miliar, yang berdasarkan data LPSE dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR).

Seiring persiapan proyek lanjutan tersebut, perhatian publik kembali tertuju pada lokasi pembangunan yang berada di kawasan berbukit di wilayah Desa Lebak Muncang, Kecamatan Ciwidey. Warga setempat menyampaikan bahwa kawasan tersebut memiliki riwayat kejadian longsor, bahkan pada akhir Januari 2026 dilaporkan terjadi tiga kali banjir lumpur yang berdampak hingga ke permukiman warga.

Redaksi Bongkarr.com menegaskan, pemberitaan ini tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan apakah seluruh kajian teknis telah atau belum dilakukan oleh pihak berwenang. Artikel ini disajikan sebagai edukasi publik mengenai prosedur dan tahapan pembangunan gedung negara di kawasan dengan karakteristik geografis tertentu, sekaligus mendorong pengawasan bersama terhadap proses tender dan pelaksanaan pekerjaan.

Standar dan Tahapan Teknis Pembangunan di Kawasan Berbukit

Secara regulatif, pembangunan gedung negara di kawasan berbukit atau rawan longsor mensyaratkan adanya sejumlah tahapan teknis sebelum pekerjaan konstruksi dilakukan. Tahapan tersebut antara lain:

Kajian Geoteknik

Untuk menilai kondisi tanah, stabilitas lereng, daya dukung tanah, serta potensi longsor sebagai dasar perencanaan struktur.

Kajian Lingkungan

Berupa AMDAL, UKL-UPL, atau dokumen lingkungan lain sesuai skala kegiatan, guna menilai potensi dampak terhadap lingkungan sekitar.

Perencanaan Teknis (DED)

Penyusunan desain teknis bangunan dan sistem pendukung berdasarkan hasil kajian tanah dan lingkungan.

Rekomendasi Teknis Instansi Berwenang

Sebagai bentuk persetujuan teknis atas kelayakan lokasi dan rencana pembangunan.

Tahapan tersebut pada prinsipnya bertujuan memastikan pembangunan fasilitas publik, termasuk sekolah, aman, berkelanjutan, dan tidak menimbulkan risiko baru bagi masyarakat.

Tender dan Prinsip Kehati-hatian

Berdasarkan data LPSE tahun 2025 yang dimiliki redaksi, proyek pematangan lahan Sekolah Rakyat memiliki nilai pagu Rp1.100.000.000, dengan pemenang tender PT Yati Record, dan ruang lingkup pekerjaan meliputi pekerjaan persiapan, galian, bongkaran bangunan, serta pekerjaan jalan.

Informasi mengenai tender lanjutan senilai Rp6,5 miliar menjadi perhatian publik karena tahapan ini akan menentukan wujud fisik bangunan sekolah ke depan. Dalam praktik tata kelola pemerintahan, prinsip kehati-hatian menempatkan kajian teknis sebagai fondasi perencanaan, sementara proses tender dan pelaksanaan pekerjaan idealnya berjalan selaras dengan hasil kajian tersebut.

Sistem Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan

Dalam pelaksanaan proyek pemerintah dikenal beberapa jenis sistem kontrak. Untuk proyek Sekolah Rakyat ini, digunakan sistem kontrak gabungan Lumpsum dan Harga Satuan.

Secara umum, kontrak Lumpsum adalah sistem pembayaran dengan nilai total tetap, di mana penyedia jasa bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaan sesuai ruang lingkup dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Sementara itu, kontrak Harga Satuan adalah sistem pembayaran berdasarkan volume pekerjaan nyata di lapangan, dikalikan harga satuan yang telah disepakati.

Adapun kontrak gabungan Lumpsum dan Harga Satuan merupakan kombinasi dari kedua sistem tersebut. Sebagian pekerjaan dibayar dengan nilai tetap, sementara sebagian lainnya—terutama pekerjaan yang sangat dipengaruhi kondisi lapangan seperti galian dan pematangan tanah—dibayar berdasarkan volume aktual. Sistem ini secara prinsip dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas teknis sekaligus menjaga kepastian anggaran, dengan catatan pengawasan dilakukan secara ketat.

Redaksi menekankan bahwa pemaparan ini bersifat edukatif, bukan penilaian terhadap pelaksanaan kontrak tertentu.

Sanksi dalam Perspektif Regulasi

Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, tahapan kajian teknis dan lingkungan bukan sekadar formalitas. Apabila tidak dilaksanakan sesuai ketentuan, terdapat mekanisme sanksi administratif yang dapat diterapkan oleh instansi berwenang, mulai dari peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, hingga pembatalan izin atau kontrak pekerjaan, sesuai hasil pemeriksaan dan tingkat pelanggaran.

Penerapan sanksi tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan aparat pengawas dan penegak hukum, sebagai bagian dari upaya menjaga tata kelola pembangunan.

Dorongan Pengawasan Publik

Dengan adanya persiapan tender lanjutan Sekolah Rakyat, redaksi memandang penting adanya transparansi informasi dan pengawasan publik sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan. Pengawasan ini diharapkan dapat memastikan bahwa pembangunan fasilitas pendidikan berjalan sejalan dengan prinsip keselamatan dan kepentingan masyarakat.

Penutup Editorial

Pembangunan Sekolah Rakyat merupakan program strategis nasional yang membawa harapan besar bagi peningkatan akses pendidikan. Namun harapan tersebut hanya akan bermakna apabila dibangun di atas prinsip keselamatan, kehati-hatian, dan kepatuhan pada prosedur. Di kawasan dengan karakteristik rawan bencana, perhatian terhadap kajian teknis dan pelaksanaan yang bertanggung jawab menjadi keharusan. Pengawasan bersama menjadi kunci agar setiap anggaran publik benar-benar menghadirkan manfaat tanpa meninggalkan risiko bagi warga.(*)

Tagar

#SekolahRakyat

#TenderPendidikan

#PengawasanPublik

#KeselamatanWarga

#BongkarrCom

#EditorialInvestigasi

#KabupatenBandung