Diduga Tanpa PBG, Pembangunan Villa di Lebakmuncang Disorot Warga, Diminta Dihentikan Sementara

 Diduga Tanpa PBG, Pembangunan Villa di Lebakmuncang Disorot Warga, Diminta Dihentikan Sementara


Oleh: Pimred - BONGKARR.COM

CIWIDEY | Rabu, 28 Januari 2026 | 7.49 WIB –

 Aktivitas pembangunan sebuah bangunan yang diduga akan difungsikan sebagai villa di Kampung Waruri, Desa Lebakmuncang, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, menuai sorotan warga. Pembangunan tersebut diduga belum mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), namun kegiatan konstruksi masih berlangsung.

Warga berharap pembangunan tersebut diberhentikan sementara hingga seluruh kelengkapan perizinan dinyatakan lengkap dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ujang, warga Kecamatan Ciwidey yang peduli terhadap lingkungan, menegaskan bahwa penghentian sementara perlu dilakukan sebagai langkah pencegahan, mengingat kondisi geografis Ciwidey yang rawan longsor dan pergerakan tanah.

“Pembangunan seharusnya dihentikan dulu sebelum izin lengkap. Ini demi keselamatan lingkungan dan masyarakat. Jangan sampai ada pembiaran,” ujar Ujang kepada Bongkarr.com, Senin (26/01/2026).

Pemda dan Satpol PP Diminta Bertindak Tegas

Ujang meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menjalankan kewenangan penegakan Perda secara tegas dan profesional. Ia menilai ketegasan diperlukan agar tidak muncul anggapan bahwa pembangunan tanpa izin dapat dibiarkan.

Selain itu, warga juga menilai perlunya evaluasi terhadap fungsi pengawasan di tingkat kecamatan. Mereka berharap Bupati Bandung dapat melakukan evaluasi terhadap Camat Ciwidey terkait pengawasan pembangunan di wilayahnya.

“Pengawasan kecamatan sangat penting. Kalau bangunan tanpa izin terus bermunculan, berarti fungsi pengawasan perlu dievaluasi,” tambahnya.

Belajar dari Bencana Cisarua

Warga mengingatkan agar pemerintah tidak mengabaikan potensi risiko bencana. Kejadian longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, dijadikan pelajaran penting agar pembangunan di kawasan rawan tidak dilakukan tanpa kajian dan izin yang lengkap.

Menurut warga, pencegahan jauh lebih penting dibandingkan penanganan pascabencana.

Kewajiban PBG dan Dasar Hukum

Sebagai informasi, kewajiban PBG diatur dalam:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021

Setiap bangunan gedung wajib memenuhi aspek keselamatan, tata ruang, fungsi bangunan, dan lingkungan. Pembangunan tanpa PBG dapat dikenai sanksi administratif, termasuk penghentian sementara kegiatan.

Bongkarr.com Akan Lakukan Konfirmasi

Hingga berita ini diterbitkan, pihak pengelola atau pemilik bangunan belum memberikan keterangan resmi terkait status perizinan pembangunan villa tersebut.

Media Bongkarr.com akan melakukan konfirmasi langsung kepada Camat Ciwidey terkait pengawasan pembangunan di wilayahnya, sebagai bagian dari upaya pemberitaan yang berimbang dan sesuai Kode Etik Jurnalistik.

Redaksi membuka ruang hak jawab bagi seluruh pihak terkait sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta tetap berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).


Tagar:

#BongkarrCom

#StopBangunanTanpaPBG

#Lebakmuncang

#KampungWaruri

#Ciwidey

#SatpolPP

#EvaluasiCamat

#PenegakanPerda

#PeduliLingkungan

#CegahLongsor

Postingan populer dari blog ini

Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan

Gambar
 Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan Penulis : Redaksi /Bahtiar | Rabu, 8 Oktober 2025 | 18.27 WIB  Desa Panundaan, Ciwidey , Kabupaten Bandung, Jabar – Bongkarr.com  Proyek penyediaan air minum (SPAM) senilai Rp 700,8 juta dari DAK pusat menuai sorotan. Papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran, sementara di lapangan ditemukan pekerja tanpa APD berstandar SNI. Aspek transparansi dan keselamatan kerja kini menjadi perhatian publik. Proyek Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung ini dikerjakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sumber Air Kehidupan dengan nilai kontrak Rp 700.899.000 dan waktu pelaksanaan 150 hari kerja, meliputi dua titik lokasi, yaitu Kampung Rancagede RW 01 dan Kampung Salam RW 03. Namun dari hasil pantauan tim Bongkarr.com, papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran dan tahun kegiatan. Padahal, sesuai Permen PUPR No...
Baca selengkapnya

Heboh!! Pengakuan Beberapa Pengusaha Diduga Ditipu Melibatkan Bupati Bandung Dadang Supriatna, Apa Ini Benar?

Gambar
KAB BANDUNG| BONGKARR.COM Jagat Raya dibuat heboh  dari pengakuan beberapa pengusaha yang diduga terjadi penipuan terhadap mereka yang melibatkan orang nomor satu di kabupaten bandung Bupati Bandung Dadang Supriatna beredar luas di sampaikan melalui video podcast @Bambang_Widjojanto. Video yang tersebar luas di media sosial dengan tagar #SkandalPolitik #ObrolanWARAS dan #KabupatenBandung menjadi ‘buah bibir’ baru dikalangan publik. Beredarnya video podcast @Bambang_Widjojanto ada sebuah pengakuan mengejutkan dari Bu Vita, salah satu kreditur utama, yang menyebut adanya tawaran proyek sebagai ganti rugi dalam suatu perusahaan. Dalam video podcast @Bambang_Widjojanto, para pengusaha tersebut diduga menjadi korban dari PT BDS. Nilai kerugian ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah, menunjukkan bukan sekadar penyalahgunaan jabatan, tetapi juga kemungkinan kelengahan institusional dalam pengawasan dan akuntabilitas. Percakapan di podcast itu muncul nama-nama yang diduga masih dalam ling...
Baca selengkapnya

Pengamanan Ketat Sengketa Lahan Walini, SPBUN: Tidak Ada Aksi Lapangan di Luar Putusan Pengadilan

Gambar
 Pengamanan Ketat Sengketa Lahan Walini, SPBUN: Tidak Ada Aksi Lapangan di Luar Putusan Pengadilan Penulis: Lot Baktiar Sigalingging – Pimred BONGKARR.COM RANCABALI, KAB. BANDUNG | Sabtu, 20 Des 2025 | Sabtu, 12:34 WIB –  Aparat gabungan TNI, Polri, dan unsur pemerintah daerah melakukan pengamanan super ketat di kawasan Walini, Desa Patengan, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Jumat (19/12/2025). Langkah ini dilakukan menyusul rencana pemasangan tanda batas tanah yang berpotensi memicu konflik terbuka di kawasan perkebunan. Pengamanan lapangan didasari Surat Permohonan Perlindungan Hukum dari Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Bhayangkara Watch Jawa Barat, tertuang dalam Surat Nomor 310/DPP/PBW/XII/2025, tanggal 12 Desember 2025, perihal “Meminta Perlindungan Hukum Terkait Pemasangan Tanda Batas”, ditujukan kepada Kapolresta Bandung. Surat juga ditembuskan kepada Satpol PP Kabupaten Bandung, PTPN I Regional 2, Perkebunan Rancabali, BPN Kabupaten Bandung, Kecamatan Rancabali...
Baca selengkapnya