Bongkarr.com Resmi Layangkan Surat Konfirmasi ke Direksi PT Geo Dipa Energi Terkait Proyek PLTP Patuha Unit 2

 Bongkarr.com Resmi Layangkan Surat Konfirmasi ke Direksi PT Geo Dipa Energi Terkait Proyek PLTP Patuha Unit 2



Oleh: Pimred BONGKARR.COM

BANDUNG – JAKARTA | Rabu, 14 Januari 2026 | 20.25 WIB -

Dalam rangka menjalankan fungsi kontrol sosial pers sebagaimana diamanatkan Undang-Undang, Redaksi Bongkarr.com secara resmi melayangkan surat konfirmasi tertulis kepada Direksi PT Geo Dipa Energi (Persero) di Jakarta Selatan, Pancoran–Kalibata, terkait pelaksanaan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Patuha Unit 2 yang berlokasi di Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Surat konfirmasi tersebut ditandatangani langsung oleh Pimpinan Redaksi Bongkarr.com, Lot Baktiar Sigalingging, dan dikirim melalui Pos Indonesia dari Kantor Kirim Agency Ciwidey. Selain ditujukan ke kantor pusat PT Geo Dipa Energi (Persero), tembusan surat juga disampaikan ke kantor PT Geo Dipa Energi di Soreang, Kabupaten Bandung, sebagai bentuk keterbukaan dan transparansi.

Langkah konfirmasi ini dilakukan setelah redaksi Bongkarr.com menghimpun temuan jurnalistik, keterangan warga terdampak, serta dokumentasi visual lapangan terkait aktivitas proyek PLTP Patuha Unit 2. Seluruh data tersebut dinilai perlu diklarifikasi langsung kepada pihak perusahaan agar informasi yang disampaikan kepada publik tetap akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pimpinan Redaksi Bongkarr.com menegaskan, konfirmasi tertulis merupakan bagian wajib dari mekanisme jurnalistik profesional, sekaligus bentuk penghormatan terhadap hak jawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers.

“Bongkarr.com tidak dalam posisi menghakimi. Kami bekerja berdasarkan data dan verifikasi. Karena itu, konfirmasi resmi kepada Direksi PT Geo Dipa Energi (Persero) menjadi langkah yang tidak bisa dilewati sebelum pemberitaan lanjutan dipublikasikan,” ujar Lot Baktiar Sigalingging.

Menurutnya, pers memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepentingan publik, terlebih pada proyek strategis di sektor energi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan lingkungan.

(Foto: Batang kayu bekas tebangan tergeletak di pinggir jurang, foto diambil saat investigasi 2024 di lokasi proyek PLTP PATUHA UNIT 2 di kawasan hutan)

Langkah redaksi Bongkarr.com ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya:

Pasal 3 ayat (1)

Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.

Pasal 6 huruf a dan c

Pers nasional melaksanakan peranan memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui serta mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar.

Selain itu, redaksi juga berpedoman penuh pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ), antara lain:

Pasal 1 KEJ: Wartawan bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Pasal 3 KEJ: Wartawan selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, dan menerapkan asas praduga tak bersalah.

Redaksi Bongkarr.com menegaskan bahwa surat konfirmasi ini bukan bentuk tudingan, melainkan bagian dari proses klarifikasi dan pendalaman informasi. Jawaban resmi dari PT Geo Dipa Energi (Persero) akan menjadi dasar penting dalam pemberitaan lanjutan, termasuk laporan mendalam terkait dampak sosial, lingkungan, serta tata kelola proyek.

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi Bongkarr.com masih menunggu tanggapan resmi tertulis dari Direksi PT Geo Dipa Energi (Persero).

Bongkarr.com menegaskan komitmennya untuk tetap berdiri di jalur jurnalistik profesional, mengedepankan verifikasi, serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, demi menghadirkan informasi yang utuh dan berimbang kepada publik.(*)

Tagar Bongkarr.com :

#Bongkarrcom

#PLTPPatuhaUnit2

#GeoDipaEnergi

#KontrolSosialPers

#UU40Tahun1999

#KodeEtikJurnalistik

#HakJawab

#EnergiPanasBumi

#ProyekStrategisNasional

Postingan populer dari blog ini

Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan

Gambar
 Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan Penulis : Redaksi /Bahtiar | Rabu, 8 Oktober 2025 | 18.27 WIB  Desa Panundaan, Ciwidey , Kabupaten Bandung, Jabar – Bongkarr.com  Proyek penyediaan air minum (SPAM) senilai Rp 700,8 juta dari DAK pusat menuai sorotan. Papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran, sementara di lapangan ditemukan pekerja tanpa APD berstandar SNI. Aspek transparansi dan keselamatan kerja kini menjadi perhatian publik. Proyek Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung ini dikerjakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sumber Air Kehidupan dengan nilai kontrak Rp 700.899.000 dan waktu pelaksanaan 150 hari kerja, meliputi dua titik lokasi, yaitu Kampung Rancagede RW 01 dan Kampung Salam RW 03. Namun dari hasil pantauan tim Bongkarr.com, papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran dan tahun kegiatan. Padahal, sesuai Permen PUPR No...
Baca selengkapnya

Heboh!! Pengakuan Beberapa Pengusaha Diduga Ditipu Melibatkan Bupati Bandung Dadang Supriatna, Apa Ini Benar?

Gambar
KAB BANDUNG| BONGKARR.COM Jagat Raya dibuat heboh  dari pengakuan beberapa pengusaha yang diduga terjadi penipuan terhadap mereka yang melibatkan orang nomor satu di kabupaten bandung Bupati Bandung Dadang Supriatna beredar luas di sampaikan melalui video podcast @Bambang_Widjojanto. Video yang tersebar luas di media sosial dengan tagar #SkandalPolitik #ObrolanWARAS dan #KabupatenBandung menjadi ‘buah bibir’ baru dikalangan publik. Beredarnya video podcast @Bambang_Widjojanto ada sebuah pengakuan mengejutkan dari Bu Vita, salah satu kreditur utama, yang menyebut adanya tawaran proyek sebagai ganti rugi dalam suatu perusahaan. Dalam video podcast @Bambang_Widjojanto, para pengusaha tersebut diduga menjadi korban dari PT BDS. Nilai kerugian ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah, menunjukkan bukan sekadar penyalahgunaan jabatan, tetapi juga kemungkinan kelengahan institusional dalam pengawasan dan akuntabilitas. Percakapan di podcast itu muncul nama-nama yang diduga masih dalam ling...
Baca selengkapnya

Pengamanan Ketat Sengketa Lahan Walini, SPBUN: Tidak Ada Aksi Lapangan di Luar Putusan Pengadilan

Gambar
 Pengamanan Ketat Sengketa Lahan Walini, SPBUN: Tidak Ada Aksi Lapangan di Luar Putusan Pengadilan Penulis: Lot Baktiar Sigalingging – Pimred BONGKARR.COM RANCABALI, KAB. BANDUNG | Sabtu, 20 Des 2025 | Sabtu, 12:34 WIB –  Aparat gabungan TNI, Polri, dan unsur pemerintah daerah melakukan pengamanan super ketat di kawasan Walini, Desa Patengan, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Jumat (19/12/2025). Langkah ini dilakukan menyusul rencana pemasangan tanda batas tanah yang berpotensi memicu konflik terbuka di kawasan perkebunan. Pengamanan lapangan didasari Surat Permohonan Perlindungan Hukum dari Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Bhayangkara Watch Jawa Barat, tertuang dalam Surat Nomor 310/DPP/PBW/XII/2025, tanggal 12 Desember 2025, perihal “Meminta Perlindungan Hukum Terkait Pemasangan Tanda Batas”, ditujukan kepada Kapolresta Bandung. Surat juga ditembuskan kepada Satpol PP Kabupaten Bandung, PTPN I Regional 2, Perkebunan Rancabali, BPN Kabupaten Bandung, Kecamatan Rancabali...
Baca selengkapnya