PRESIDEN PRABOWO: NEGARA TIDAK BOLEH KALAH OLEH PENYELUNDUP, MAFIA, DAN KORPORASI SERAKAH

 PRESIDEN PRABOWO: NEGARA TIDAK BOLEH KALAH OLEH PENYELUNDUP, MAFIA, DAN KORPORASI SERAKAH


Penulis: TOTO

JAKARTA | Bongkarr.com | Selasa, (16/12/2025) | 6:24 WIB — 

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah oleh mafia penyelundupan, pembalakan liar, tambang ilegal, dan korporasi yang merugikan rakyat. Pernyataan tegas tersebut disampaikan Presiden dalam Sidang Kabinet di Istana Negara, Senin pagi (15/12/2025)

Presiden mengungkapkan bahwa pemerintah menerima banyak laporan mengenai kebocoran sumber daya nasional yang terjadi secara sistematis dan telah berlangsung lama. Praktik-praktik ilegal tersebut dinilai telah menimbulkan kerugian besar bagi perekonomian negara dan merampas hak rakyat.

“Kita tidak boleh takut. Negara harus hadir dan negara harus menang,” tegas Presiden.

Presiden secara terbuka menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh pandang bulu, termasuk apabila terdapat oknum aparat TNI dan Polri yang terlibat dalam aktivitas ilegal.

“Kalau ada aparat yang melanggar hukum, tindak tegas. Tidak ada yang kebal. Panglima TNI dan Kapolri harus bertindak,” ujar Presiden dengan nada keras.

Presiden menyinggung kasus penyelundupan dan aktivitas ilegal di sejumlah daerah, termasuk Bangka, yang menurut laporan telah berjalan cukup lama dan tidak boleh lagi dibiarkan. Pembiaran terhadap praktik tersebut dinilai sebagai pengkhianatan terhadap kepentingan nasional.

Dalam arahannya, Presiden juga menegaskan bahwa pemerintah telah melakukan dan akan melanjutkan penghematan besar-besaran dalam pengelolaan anggaran negara. Presiden mengingatkan bahwa uang negara adalah uang rakyat, sehingga tidak boleh dihambat oleh birokrasi yang lamban dan kepentingan sempit.

“Kalau ada pejabat yang lambat, ragu-ragu, dan menghambat, itu berarti tidak berpihak pada rakyat,” tegas Presiden.

Presiden Prabowo juga mengkritik berbagai peraturan dan kebijakan yang tidak memberikan manfaat bagi bangsa dan rakyat. Ia menegaskan bahwa seluruh produk hukum yang merugikan rakyat wajib dievaluasi dan diperbaiki, dengan tetap berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33.

 “Tidak boleh ada korporasi yang mengalahkan negara. Sumber daya alam harus dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” kata Presiden.

Menutup Sidang Kabinet, Presiden Prabowo menyerukan kepada seluruh jajaran kabinet untuk bekerja lebih cepat, lebih berani, dan lebih bersih, serta tidak ragu mengambil langkah tegas demi kepentingan nasional.

“Bangsa ini terlalu besar untuk dikalahkan oleh mafia dan kepentingan sempit. Negara harus menang,” pungkas Presiden.


Sumber:

Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden Republik Indonesia

Pidato Presiden Republik Indonesia pada Sidang Kabinet, Istana Negara, Senin (15/12/2025).

Postingan populer dari blog ini

Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan

Gambar
 Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan Penulis : Redaksi /Bahtiar | Rabu, 8 Oktober 2025 | 18.27 WIB  Desa Panundaan, Ciwidey , Kabupaten Bandung, Jabar – Bongkarr.com  Proyek penyediaan air minum (SPAM) senilai Rp 700,8 juta dari DAK pusat menuai sorotan. Papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran, sementara di lapangan ditemukan pekerja tanpa APD berstandar SNI. Aspek transparansi dan keselamatan kerja kini menjadi perhatian publik. Proyek Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung ini dikerjakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sumber Air Kehidupan dengan nilai kontrak Rp 700.899.000 dan waktu pelaksanaan 150 hari kerja, meliputi dua titik lokasi, yaitu Kampung Rancagede RW 01 dan Kampung Salam RW 03. Namun dari hasil pantauan tim Bongkarr.com, papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran dan tahun kegiatan. Padahal, sesuai Permen PUPR No...
Baca selengkapnya

Heboh!! Pengakuan Beberapa Pengusaha Diduga Ditipu Melibatkan Bupati Bandung Dadang Supriatna, Apa Ini Benar?

Gambar
KAB BANDUNG| BONGKARR.COM Jagat Raya dibuat heboh  dari pengakuan beberapa pengusaha yang diduga terjadi penipuan terhadap mereka yang melibatkan orang nomor satu di kabupaten bandung Bupati Bandung Dadang Supriatna beredar luas di sampaikan melalui video podcast @Bambang_Widjojanto. Video yang tersebar luas di media sosial dengan tagar #SkandalPolitik #ObrolanWARAS dan #KabupatenBandung menjadi ‘buah bibir’ baru dikalangan publik. Beredarnya video podcast @Bambang_Widjojanto ada sebuah pengakuan mengejutkan dari Bu Vita, salah satu kreditur utama, yang menyebut adanya tawaran proyek sebagai ganti rugi dalam suatu perusahaan. Dalam video podcast @Bambang_Widjojanto, para pengusaha tersebut diduga menjadi korban dari PT BDS. Nilai kerugian ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah, menunjukkan bukan sekadar penyalahgunaan jabatan, tetapi juga kemungkinan kelengahan institusional dalam pengawasan dan akuntabilitas. Percakapan di podcast itu muncul nama-nama yang diduga masih dalam ling...
Baca selengkapnya

Pengamanan Ketat Sengketa Lahan Walini, SPBUN: Tidak Ada Aksi Lapangan di Luar Putusan Pengadilan

Gambar
 Pengamanan Ketat Sengketa Lahan Walini, SPBUN: Tidak Ada Aksi Lapangan di Luar Putusan Pengadilan Penulis: Lot Baktiar Sigalingging – Pimred BONGKARR.COM RANCABALI, KAB. BANDUNG | Sabtu, 20 Des 2025 | Sabtu, 12:34 WIB –  Aparat gabungan TNI, Polri, dan unsur pemerintah daerah melakukan pengamanan super ketat di kawasan Walini, Desa Patengan, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Jumat (19/12/2025). Langkah ini dilakukan menyusul rencana pemasangan tanda batas tanah yang berpotensi memicu konflik terbuka di kawasan perkebunan. Pengamanan lapangan didasari Surat Permohonan Perlindungan Hukum dari Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Bhayangkara Watch Jawa Barat, tertuang dalam Surat Nomor 310/DPP/PBW/XII/2025, tanggal 12 Desember 2025, perihal “Meminta Perlindungan Hukum Terkait Pemasangan Tanda Batas”, ditujukan kepada Kapolresta Bandung. Surat juga ditembuskan kepada Satpol PP Kabupaten Bandung, PTPN I Regional 2, Perkebunan Rancabali, BPN Kabupaten Bandung, Kecamatan Rancabali...
Baca selengkapnya