EDITORIAL BONGKARR.COM Sertifikat Tanah Wajib Diterbitkan Per Wilayah, Amanat Hukum yang Tidak Bisa Ditawar

 EDITORIAL BONGKARR.COM

Sertifikat Tanah Wajib Diterbitkan Per Wilayah, Amanat Hukum yang Tidak Bisa Ditawar



Penulis: Lot Baktiar Sigalingging - Pimred BONGKARR.COM

BANDUNG| Jumat , 19 Des 2025 06:19 WIB — 

Penerbitan sertifikat hak atas tanah bukan sekadar layanan administratif, melainkan keputusan hukum negara yang harus tunduk pada asas kepastian hukum, kewenangan, dan tertib administrasi. Salah satu prinsip paling fundamental dalam hukum pertanahan Indonesia adalah sertifikat wajib diterbitkan sesuai wilayah letak tanah berada.

Negara memberikan mandat pengelolaan pertanahan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Namun mandat tersebut dibatasi secara tegas oleh wilayah kerja masing-masing Kantor Pertanahan kabupaten/kota. Batas kewenangan ini dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih, konflik agraria, serta praktik administrasi yang menyimpang.

Penegasan Prinsip Kewilayahan

Tanah yang secara fisik berada di Kabupaten Bandung, secara hukum hanya dapat diterbitkan sertifikatnya oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung. Penerbitan sertifikat oleh kantor pertanahan di luar wilayah letak tanah merupakan tindakan melampaui kewenangan (ultra vires) dan berpotensi cacat hukum sejak lahir.

Seorang pegawai BPN Kabupaten Bandung yang tidak meminta identitasnya dirahasiakan menyampaikan kepada redaksi:

“Sertifikat itu dikeluarkan per wilayah. Kalau tanahnya berada di Kabupaten Bandung, maka sertifikatnya dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Bandung.”

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai penegasan normatif, bukan tudingan kepada pihak tertentu, dan sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar Hukum dan Kutipan Pasal

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA)

Pasal 19 ayat (1):

 “Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Makna: Pendaftaran tanah adalah kewenangan negara yang diatur dan dibatasi oleh hukum, bukan kewenangan bebas tanpa batas wilayah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Pasal 5:

 “Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Pemerintah.”

Pasal 6 ayat (1):

 “Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tugas pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan.”

Makna: Yang berwenang menerbitkan sertifikat adalah Kepala Kantor Pertanahan sesuai wilayah kerjanya.

3. Permen ATR/BPN Nomor 3 Tahun 1997

Pasal 2 ayat (1):

“Pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kantor Pertanahan.”

Pasal 3 huruf a:

“Kantor Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan pendaftaran tanah di wilayah kerjanya.”

Makna: Frasa “di wilayah kerjanya” adalah batas tegas kewenangan penerbitan sertifikat.

4. Permen ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelayanan Pertanahan

Pasal 3 huruf a dan huruf c:

“Pelayanan pertanahan dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum dan akuntabilitas.”

Makna: Sertifikat yang diterbitkan di luar kewenangan wilayah berpotensi melanggar asas kepastian hukum dan dapat dibatalkan.

Konsekuensi Hukum Jika Prinsip Ini Dilanggar

Penerbitan sertifikat di luar wilayah letak tanah berpotensi menimbulkan:

Cacat kewenangan administrasi

Pembatalan sertifikat secara hukum

Sengketa perdata dan tata usaha negara

Ketidakpastian hukum bagi masyarakat

Editorial ini tidak menuduh individu atau institusi tertentu, melainkan mengulas norma hukum dan prinsip umum sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial pers yang dijamin undang-undang.

Penegasan Editorial

Prinsip sertifikat per wilayah adalah garis merah hukum agraria. Mengabaikannya sama dengan melemahkan kepastian hukum dan membuka ruang konflik pertanahan. Negara wajib konsisten menegakkan aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan turunannya.

Redaksi Bongkarr.com

Editorial ini disusun berdasarkan kepentingan publik, bersifat edukatif, dan memenuhi prinsip kehati-hatian sesuai UU ITE dan Kode Etik Jurnalistik.


---

Tagar

#SertifikatPerWilayah #BPN #ATRBPN

#HukumPertanahan #KepastianHukum

#AntiMafiaTanah #PengawasanPublik

#EditorialBongkarr #BongkarrCom

Postingan populer dari blog ini

Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan

Gambar
 Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan Penulis : Redaksi /Bahtiar | Rabu, 8 Oktober 2025 | 18.27 WIB  Desa Panundaan, Ciwidey , Kabupaten Bandung, Jabar – Bongkarr.com  Proyek penyediaan air minum (SPAM) senilai Rp 700,8 juta dari DAK pusat menuai sorotan. Papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran, sementara di lapangan ditemukan pekerja tanpa APD berstandar SNI. Aspek transparansi dan keselamatan kerja kini menjadi perhatian publik. Proyek Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung ini dikerjakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sumber Air Kehidupan dengan nilai kontrak Rp 700.899.000 dan waktu pelaksanaan 150 hari kerja, meliputi dua titik lokasi, yaitu Kampung Rancagede RW 01 dan Kampung Salam RW 03. Namun dari hasil pantauan tim Bongkarr.com, papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran dan tahun kegiatan. Padahal, sesuai Permen PUPR No...
Baca selengkapnya

Heboh!! Pengakuan Beberapa Pengusaha Diduga Ditipu Melibatkan Bupati Bandung Dadang Supriatna, Apa Ini Benar?

Gambar
KAB BANDUNG| BONGKARR.COM Jagat Raya dibuat heboh  dari pengakuan beberapa pengusaha yang diduga terjadi penipuan terhadap mereka yang melibatkan orang nomor satu di kabupaten bandung Bupati Bandung Dadang Supriatna beredar luas di sampaikan melalui video podcast @Bambang_Widjojanto. Video yang tersebar luas di media sosial dengan tagar #SkandalPolitik #ObrolanWARAS dan #KabupatenBandung menjadi ‘buah bibir’ baru dikalangan publik. Beredarnya video podcast @Bambang_Widjojanto ada sebuah pengakuan mengejutkan dari Bu Vita, salah satu kreditur utama, yang menyebut adanya tawaran proyek sebagai ganti rugi dalam suatu perusahaan. Dalam video podcast @Bambang_Widjojanto, para pengusaha tersebut diduga menjadi korban dari PT BDS. Nilai kerugian ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah, menunjukkan bukan sekadar penyalahgunaan jabatan, tetapi juga kemungkinan kelengahan institusional dalam pengawasan dan akuntabilitas. Percakapan di podcast itu muncul nama-nama yang diduga masih dalam ling...
Baca selengkapnya

Proyek PLTP Geo Dipa Ganggu Warga Malam Hari: Pemerintah dan Perusahaan Dinilai Egois, Asal Bacot Tanpa Nurani

Gambar
KAB BANDUNG, 25  Juli 2025 — Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Geo Dipa Energi yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bandung kembali menuai kritik keras. Bukan hanya karena aktivitasnya yang semakin intensif, namun karena dampak serius yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar — terutama saat malam hari. Suara bising, getaran, dan gangguan lingkungan yang terus terjadi pada malam hari membuat warga kehilangan kenyamanan dan ketenangan. Mereka sudah berkali-kali menyampaikan keluhan, namun selalu berakhir di telinga yang tuli. Pemerintah dan pihak perusahaan dianggap hanya sibuk dengan laporan pencapaian dan kelancaran proyek — tanpa sedikit pun empati pada penderitaan rakyat. "Ini bukan soal proyek, ini soal nurani dan akal sehat. Mereka bertindak seperti penguasa yang tidak mengenal batas. Mau enaknya sendiri, asal bacot, merasa punya kuasa dan kebijakan, tapi tidak pernah benar-benar melihat penderitaan kami di lapangan," ujar salah satu war...
Baca selengkapnya