EDITORIAL BONGKARR.COM Proyek Jembatan Ciwidey–Tenjolaya Disorot: Tanpa Gambar Kerja, Material Bekas Dipakai Ulang, Indikasi Tidak Penuhi SNI

 EDITORIAL BONGKARR.COM

Proyek Jembatan Ciwidey–Tenjolaya Disorot: Tanpa Gambar Kerja, Material Bekas Dipakai Ulang, Indikasi Tidak Penuhi SNI


Penulis: Lot Baktiar Sigalingging - Pimred Bongkarr.com

CIWIDEY, KAB BANDUNG | Kamis, 11 Des 2025 | 22:17 WIB — 

Proyek pembangunan jembatan penghubung Desa Ciwidey–Tenjolaya di Kabupaten Bandung dengan nilai kontrak Rp 200.000.000 menuai pertanyaan publik setelah tim Bongkarr.com menemukan sejumlah ketidakwajaran pelaksanaan di lapangan.

Meski papan informasi memuat nama pelaksana dan durasi kerja 45 hari, tidak terdapat sumber anggaran maupun gambar kerja (shop drawing), padahal dua dokumen tersebut merupakan syarat wajib transparansi dan kontrol mutu.

Material Bekas untuk Pondasi, Bertentangan dengan SNI

Temuan penting lain adalah penggunaan batu sungai bekas galian pondasi untuk kembali dijadikan material pondasi. Padahal menurut ketentuan teknis:

SNI 6880:2021 mensyaratkan pondasi jembatan memakai material baru dan berkekuatan teruji.

SNI 1969:2008 mewajibkan batu pondasi memenuhi standar kekuatan tekan dan tidak lapuk.

SNI 2834:2020 menegaskan material pekerjaan konstruksi harus baru, kecuali direncanakan sejak awal dalam dokumen teknis.

Di lapangan, tidak ada dokumen yang menunjukkan izin penggunaan material bekas.

Aktivis Bandung: “Anggaran Batu Pondasi Itu Wajib Ada, Mengapa Pakai Bekas?”

Aktivis pemerhati anggaran Pemerintah Bandung, , mendesak dinas agar melakukan audit teknis.

“Pekerjaan jembatan baru pasti memiliki pos anggaran pembelian batu pondasi baru. Jadi penggunaan batu bekas galian ini harus dijelaskan. Dinas perlu memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan kontrak,” tegasnya.



Menurutnya, ketidaksesuaian material dapat berdampak langsung pada kekuatan struktur jembatan.

Warga Ciwidey Minta Pengawasan Ditingkatkan

Warga Ciwidey, Wawan, menyatakan kekhawatirannya mengenai mutu pekerjaan.

“Gambar kegiatan tidak ada, pengawasan juga tidak kelihatan. Jangan sampai hasilnya tidak sesuai perencanaan,” ujarnya, Kamis,.(11/12/2025).

Saat tim Bongkarr.com memantau lokasi, pengawas DPUTR Kabupaten Bandung tidak terlihat di area pekerjaan.

Transparansi Lemah, K3 Diabaikan

Pekerja tampak tidak menggunakan APD, menunjukkan lemahnya penerapan K3 di lapangan.

Selain itu, ketiadaan informasi sumber anggaran memperlemah prinsip keterbukaan publik dalam proyek pemerintah.(*)

Postingan populer dari blog ini

Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan

Gambar
 Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan Penulis : Redaksi /Bahtiar | Rabu, 8 Oktober 2025 | 18.27 WIB  Desa Panundaan, Ciwidey , Kabupaten Bandung, Jabar – Bongkarr.com  Proyek penyediaan air minum (SPAM) senilai Rp 700,8 juta dari DAK pusat menuai sorotan. Papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran, sementara di lapangan ditemukan pekerja tanpa APD berstandar SNI. Aspek transparansi dan keselamatan kerja kini menjadi perhatian publik. Proyek Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung ini dikerjakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sumber Air Kehidupan dengan nilai kontrak Rp 700.899.000 dan waktu pelaksanaan 150 hari kerja, meliputi dua titik lokasi, yaitu Kampung Rancagede RW 01 dan Kampung Salam RW 03. Namun dari hasil pantauan tim Bongkarr.com, papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran dan tahun kegiatan. Padahal, sesuai Permen PUPR No...
Baca selengkapnya

Heboh!! Pengakuan Beberapa Pengusaha Diduga Ditipu Melibatkan Bupati Bandung Dadang Supriatna, Apa Ini Benar?

Gambar
KAB BANDUNG| BONGKARR.COM Jagat Raya dibuat heboh  dari pengakuan beberapa pengusaha yang diduga terjadi penipuan terhadap mereka yang melibatkan orang nomor satu di kabupaten bandung Bupati Bandung Dadang Supriatna beredar luas di sampaikan melalui video podcast @Bambang_Widjojanto. Video yang tersebar luas di media sosial dengan tagar #SkandalPolitik #ObrolanWARAS dan #KabupatenBandung menjadi ‘buah bibir’ baru dikalangan publik. Beredarnya video podcast @Bambang_Widjojanto ada sebuah pengakuan mengejutkan dari Bu Vita, salah satu kreditur utama, yang menyebut adanya tawaran proyek sebagai ganti rugi dalam suatu perusahaan. Dalam video podcast @Bambang_Widjojanto, para pengusaha tersebut diduga menjadi korban dari PT BDS. Nilai kerugian ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah, menunjukkan bukan sekadar penyalahgunaan jabatan, tetapi juga kemungkinan kelengahan institusional dalam pengawasan dan akuntabilitas. Percakapan di podcast itu muncul nama-nama yang diduga masih dalam ling...
Baca selengkapnya

Pengamanan Ketat Sengketa Lahan Walini, SPBUN: Tidak Ada Aksi Lapangan di Luar Putusan Pengadilan

Gambar
 Pengamanan Ketat Sengketa Lahan Walini, SPBUN: Tidak Ada Aksi Lapangan di Luar Putusan Pengadilan Penulis: Lot Baktiar Sigalingging – Pimred BONGKARR.COM RANCABALI, KAB. BANDUNG | Sabtu, 20 Des 2025 | Sabtu, 12:34 WIB –  Aparat gabungan TNI, Polri, dan unsur pemerintah daerah melakukan pengamanan super ketat di kawasan Walini, Desa Patengan, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Jumat (19/12/2025). Langkah ini dilakukan menyusul rencana pemasangan tanda batas tanah yang berpotensi memicu konflik terbuka di kawasan perkebunan. Pengamanan lapangan didasari Surat Permohonan Perlindungan Hukum dari Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Bhayangkara Watch Jawa Barat, tertuang dalam Surat Nomor 310/DPP/PBW/XII/2025, tanggal 12 Desember 2025, perihal “Meminta Perlindungan Hukum Terkait Pemasangan Tanda Batas”, ditujukan kepada Kapolresta Bandung. Surat juga ditembuskan kepada Satpol PP Kabupaten Bandung, PTPN I Regional 2, Perkebunan Rancabali, BPN Kabupaten Bandung, Kecamatan Rancabali...
Baca selengkapnya