EDITORIAL BONGKARR.COM AUDIT DIPERLUKAN, PUBLIK MINTA KPK TELUSURI KUALITAS PEMBANGUNAN IPAL DAN FASILITAS RSUD PACIRA
EDITORIAL BONGKARR.COM
AUDIT DIPERLUKAN, PUBLIK MINTA KPK TELUSURI KUALITAS PEMBANGUNAN IPAL DAN FASILITAS RSUD PACIRA
Penulis: Tim Redaksi | Editor: Lot Baktiar Sigalingging
CIWIDEY, KAB BANDUNG | Bongkarr.com | Senin, 8 Des 2025 –
Kualitas pembangunan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) PACIRA kembali menjadi perhatian publik menjelang berakhirnya pekerjaan konstruksi. Salah satu fokus sorotan adalah pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang foto konstruksinya beredar di masyarakat dan memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian struktur dengan standar teknis dan penggunaan material ber-SNI.
Warga Kecamatan Ciwidey, Wawan, bersama warga Desa Sukawening, Ian, menyampaikan pandangan bahwa meskipun pekerjaan bangunan telah berada pada tahap akhir (finishing), pemerintah tetap berkewajiban memberikan penjelasan teknis secara terbuka.
“Pekerjaan fisik memang hampir selesai, tetapi masyarakat tetap perlu kepastian bahwa seluruh fasilitas, termasuk IPAL, dibangun sesuai standar SNI. Ini menyangkut keselamatan lingkungan dan mutu layanan rumah sakit,” ujar Wawan, Senin 8 Desember 2025.
Ian menambahkan bahwa IPAL merupakan fasilitas sensitif yang memerlukan verifikasi teknis mendalam meski proyek secara keseluruhan terlihat rampung. “Kami berharap ada klarifikasi resmi terkait spesifikasi material dan konstruksi. Jika ada bagian yang diragukan, seperti penggunaan material berpori, harus ada penjelasan teknis yang akurat dari pihak berwenang,” ujarnya.
Standar Teknis IPAL untuk Rumah Sakit Kapasitas di Bawah 100 Tempat Tidur
Menurut ketentuan umum teknis pengolahan limbah medis, IPAL untuk rumah sakit dengan kapasitas ≤100 tempat tidur wajib memenuhi beberapa parameter dasar, antara lain:
sistem pengolahan biologis lengkap (anaerob–aerob),
konstruksi bak yang kedap air,
struktur beton yang memenuhi standar SNI terkait tekanan hidrostatik,
kualitas air buangan sesuai baku mutu limbah medis,
dan desain teknis yang didasarkan pada debit harian sesuai kapasitas operasional rumah sakit.
Pertanyaan publik yang muncul saat ini berkaitan dengan apakah IPAL RSUD PACIRA telah melalui uji kesesuaian berdasarkan parameter tersebut.
Aktivis Pemerhati Anggaran: Audit Menyeluruh Diperlukan, KPK Diminta Ikut Menelusuri Bila Ada Potensi Ketidaksesuaian
Seorang aktivis pemerhati anggaran negara di Bandung menyampaikan bahwa audit menyeluruh atas pekerjaan konstruksi RSUD PACIRA perlu dilakukan sebagai langkah memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
“Proyek layanan kesehatan memiliki sensitivitas tinggi karena berkaitan dengan keselamatan publik. Kami meminta pemerintah melakukan audit teknis dan audit material. Bila dalam proses audit ditemukan potensi ketidaksesuaian dengan spesifikasi, kami meminta KPK melakukan penelusuran lanjutan dalam ranah pencegahan,” ujarnya.
Aktivis tersebut menegaskan bahwa permintaan keterlibatan KPK tidak dimaksudkan sebagai tuduhan, melainkan mekanisme pengawasan yang sah dalam penggunaan anggaran publik.
“Prinsip transparansi harus dijaga. Kehadiran lembaga pengawasan independen justru akan memperkuat kepercayaan masyarakat,” katanya.
Publik Menunggu Klarifikasi Resmi dari Pemerintah Kabupaten Bandung
Masyarakat menilai bahwa pemerintah daerah dan pihak penyelenggara proyek perlu menyampaikan penjelasan publik secara formal terkait:
kesesuaian material dan konstruksi IPAL dengan standar SNI,
hasil kajian teknis mutu bangunan dan pengolahan limbah,
proses evaluasi teknis sebelum operasional fasilitas,
serta langkah pengawasan di tahap akhir pembangunan.
“Kami tidak menghakimi dan tidak menuduh pihak mana pun. Kami hanya memohon kepastian teknis dan administrasi agar fasilitas publik ini benar-benar memenuhi standar,” ujar warga Ciwidey lainnya.
Hingga editorial ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Dinas PUTR, Dinas Kesehatan, maupun pihak rekanan terkait kelayakan teknis dan material konstruksi IPAL RSUD PACIRA.(*)
