Bupati Bandung Tegaskan SK Perhutanan Sosial Bisa Dicabut Jika Disalahgunakan

 Bupati Bandung Tegaskan SK Perhutanan Sosial Bisa Dicabut Jika Disalahgunakan




Penulis: Tim Redaksi | Editor| Lot Baktiar Sigalingging 

KAB BANDUNG | Bongkrarr.com | Kamis, 11 Des 2025 | 19:39 WIB - 

Bupati Bandung Dadang Supriatna menegaskan bahwa penerbitan SK Perhutanan Sosial untuk 661 petani di Desa Tarumajaya bukan berarti memberikan hak yang tidak dapat diganggu gugat. Hal itu disampaikan dalam agenda penyerahan SK pada Kamis (11/12/25).

Menurut Kang DS, SK dapat dicabut kapan pun apabila ditemukan pelanggaran dalam pengelolaan lahan.

“Jika ada pelanggaran, saya bisa langsung sampaikan ke Menteri Kehutanan untuk mencabut SK,” tegasnya.

Meski dokumen resmi telah diserahkan, pengawasan tetap dilakukan ketat. Ia meminta Camat Kertasari dan LPHD Al Fatih memastikan seluruh aturan Perhutanan Sosial dipahami dan dijalankan oleh para penerima manfaat, terutama dalam menjaga kelestarian kawasan hutan.

Bupati juga melarang penanaman hortikultura di lahan curam seperti kol, bawang, dan buncis karena dinilai berpotensi merusak lingkungan. Ia mengarahkan petani agar beralih pada tanaman keras produktif seperti kopi, alpukat, gula aren dan tanaman konservasi lainnya.

Ia kembali menegaskan bahwa lahan Perhutanan Sosial tidak boleh diperjualbelikan. Segala bentuk transaksi atau pemindahan hak garap akan ditindak tegas.

“Kalau terbukti ada transaksi lahan, SK dicabut,” ujarnya.

PW NU Jawa Barat melalui Wakil Ketua KH. Ahmad Husein mengapresiasi langkah tegas Pemkab Bandung dan menyebut Kabupaten Bandung kini menjadi contoh pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang lebih berkelanjutan.


---


Tagar:


#BupatiBandung #KangDS #PerhutananSosial #Tarumajaya #Kertasari #PetaniBandung #LingkunganHidup #HutanLestari #PemkabBandung #BongkarrNews #BongkarrCom

Postingan populer dari blog ini

Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan

Gambar
 Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan Penulis : Redaksi /Bahtiar | Rabu, 8 Oktober 2025 | 18.27 WIB  Desa Panundaan, Ciwidey , Kabupaten Bandung, Jabar – Bongkarr.com  Proyek penyediaan air minum (SPAM) senilai Rp 700,8 juta dari DAK pusat menuai sorotan. Papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran, sementara di lapangan ditemukan pekerja tanpa APD berstandar SNI. Aspek transparansi dan keselamatan kerja kini menjadi perhatian publik. Proyek Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung ini dikerjakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sumber Air Kehidupan dengan nilai kontrak Rp 700.899.000 dan waktu pelaksanaan 150 hari kerja, meliputi dua titik lokasi, yaitu Kampung Rancagede RW 01 dan Kampung Salam RW 03. Namun dari hasil pantauan tim Bongkarr.com, papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran dan tahun kegiatan. Padahal, sesuai Permen PUPR No...
Baca selengkapnya

Heboh!! Pengakuan Beberapa Pengusaha Diduga Ditipu Melibatkan Bupati Bandung Dadang Supriatna, Apa Ini Benar?

Gambar
KAB BANDUNG| BONGKARR.COM Jagat Raya dibuat heboh  dari pengakuan beberapa pengusaha yang diduga terjadi penipuan terhadap mereka yang melibatkan orang nomor satu di kabupaten bandung Bupati Bandung Dadang Supriatna beredar luas di sampaikan melalui video podcast @Bambang_Widjojanto. Video yang tersebar luas di media sosial dengan tagar #SkandalPolitik #ObrolanWARAS dan #KabupatenBandung menjadi ‘buah bibir’ baru dikalangan publik. Beredarnya video podcast @Bambang_Widjojanto ada sebuah pengakuan mengejutkan dari Bu Vita, salah satu kreditur utama, yang menyebut adanya tawaran proyek sebagai ganti rugi dalam suatu perusahaan. Dalam video podcast @Bambang_Widjojanto, para pengusaha tersebut diduga menjadi korban dari PT BDS. Nilai kerugian ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah, menunjukkan bukan sekadar penyalahgunaan jabatan, tetapi juga kemungkinan kelengahan institusional dalam pengawasan dan akuntabilitas. Percakapan di podcast itu muncul nama-nama yang diduga masih dalam ling...
Baca selengkapnya

Pengamanan Ketat Sengketa Lahan Walini, SPBUN: Tidak Ada Aksi Lapangan di Luar Putusan Pengadilan

Gambar
 Pengamanan Ketat Sengketa Lahan Walini, SPBUN: Tidak Ada Aksi Lapangan di Luar Putusan Pengadilan Penulis: Lot Baktiar Sigalingging – Pimred BONGKARR.COM RANCABALI, KAB. BANDUNG | Sabtu, 20 Des 2025 | Sabtu, 12:34 WIB –  Aparat gabungan TNI, Polri, dan unsur pemerintah daerah melakukan pengamanan super ketat di kawasan Walini, Desa Patengan, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Jumat (19/12/2025). Langkah ini dilakukan menyusul rencana pemasangan tanda batas tanah yang berpotensi memicu konflik terbuka di kawasan perkebunan. Pengamanan lapangan didasari Surat Permohonan Perlindungan Hukum dari Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Bhayangkara Watch Jawa Barat, tertuang dalam Surat Nomor 310/DPP/PBW/XII/2025, tanggal 12 Desember 2025, perihal “Meminta Perlindungan Hukum Terkait Pemasangan Tanda Batas”, ditujukan kepada Kapolresta Bandung. Surat juga ditembuskan kepada Satpol PP Kabupaten Bandung, PTPN I Regional 2, Perkebunan Rancabali, BPN Kabupaten Bandung, Kecamatan Rancabali...
Baca selengkapnya