Bentrokan Sengit Pecah di Lahan Suka Haji Bandung, Video Viral Picu Sorotan Nasional

 Bentrokan Sengit Pecah di Lahan Suka Haji Bandung, Video Viral Picu Sorotan Nasional

Penulis: Toto 

Bandung | Bongkarr.com  | Rabu, 3 Desember 2025 | 22:48 WIB — 

Bentrokan keras antara warga dan sekelompok orang yang diduga berasal dari organisasi masyarakat (ormas) pecah di kawasan sengketa Lahan Suka Haji, Kecamatan Babakan Ciparai, Kota Bandung, Rabu siang sampai Sore, 3 Desember 2025. Kericuhan yang terekam dalam sejumlah video warga dan viral di media sosial itu memperlihatkan dua kubu saling melempar batu serta menggunakan sejumlah benda tumpul dan tajam.

Hingga Rabu sore, situasi di lokasi masih mencekam. Aparat kepolisian bersama Satpol PP dikerahkan untuk memisahkan massa, sementara upaya negosiasi terus dilakukan. Belum ada laporan korban jiwa, namun beberapa orang disebut mengalami luka ringan akibat lemparan benda keras.

Akar Konflik: Status Lahan Diperdebatkan Sejak 1985

Sengketa Lahan Suka Haji telah berlangsung selama puluhan tahun. Warga mengaku sudah menempati area itu sejak 1985 sebagai lahan garapan, dan secara bertahap mendirikan bangunan permanen maupun semi permanen. Selama bertahun-tahun, tidak ada pihak yang mengklaim kepemilikan resmi, sehingga warga menjadikan kawasan tersebut sebagai permukiman dan bahkan memperjualbelikan sebagian lahan garapan.

Ketegangan meningkat pada periode 2010–2013, ketika dua individu—Junus Jen Suherman dan Juliana Iskandar—mengaku sebagai pemilik sah atas lahan seluas sekitar 70 ribu meter persegi, dengan total 83 sertifikat hak milik. Warga diminta mengosongkan area dengan kompensasi uang kerohiman, namun penolakan meluas.

Upaya pengosongan kembali terjadi pada 2018, termasuk insiden kebakaran yang sempat terjadi di kawasan tersebut. Tahun 2025, perselisihan memasuki babak baru setelah warga mendapat permintaan lanjutan untuk mengosongkan lahan, sehingga mereka mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Bandung, melalui kuasa hukum Fredy Panggabean.

Pihak Perusahaan dan Verifikasi Sertifikat Masih Diperdebatkan

Warga menyebut klaim kepemilikan PT Sakura atas lahan tersebut masih menyisakan tanda tanya, terutama terkait validitas sertifikat. Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyatakan masih menunggu proses hukum dan penyelidikan kepolisian untuk memastikan keabsahan dokumen pertanahan yang dipersoalkan.

Di tengah ketidakjelasan status hukum, kedatangan kelompok yang diduga ormas untuk memasang batas lahan pada Rabu siang disebut warga sebagai bentuk intimidasi, yang kemudian memicu bentrokan massal.

Pemerintah Daerah Serukan Tenang, Mediasi Jadi Kunci

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebelumnya telah turun melakukan mediasi pada April 2025, berjanji mempertemukan warga dan pihak perusahaan demi mencari solusi damai. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan kembali menegaskan bahwa perkara ini merupakan ranah perdata yang harus diselesaikan melalui jalur hukum.

Pemkot Bandung juga menjanjikan bantuan Rp10 juta per orang bagi warga yang terdampak penggusuran. Meski demikian, ketegangan sosial terus meningkat di tengah proses hukum yang belum tuntas.

LSM dan sejumlah akademisi mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap riwayat lahan, terutama sejak perubahan status dari lahan pertanian ke pemukiman pada 1992. Pemerintah pusat diminta segera turun sebagai mediator final untuk mencegah eskalasi lebih besar.

Video Viral Ditelusuri Aparat

Pihak kepolisian kini menelusuri video bentrokan yang beredar luas di media sosial untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam aksi kekerasan. Masyarakat diminta tidak terpancing provokasi dan menunggu hasil penyelidikan resmi.

 “Kami fokus mengamankan lokasi dan mencegah konflik meluas. Setiap pelaku kekerasan akan diproses sesuai hukum,” ujar perwakilan kepolisian setempat.

Konflik Lahan Bandung Jadi Sorotan

Kasus Suka Haji kembali menegaskan maraknya konflik pertanahan di Kota Bandung, yang kerap dikaitkan dengan mafia tanah dan tumpang tindih sertifikat. Pemerintah menekankan bahwa proses verifikasi dan jalan mediasi adalah satu-satunya jalur agar tidak muncul korban jiwa di tengah masyarakat.

Hingga laporan ini disusun, situasi masih dipantau ketat oleh aparat keamanan.