Astra Bandung dan Kemenko PMK Salurkan 1.200 Paket Sembako Senilai Rp36 Juta untuk Korban Banjir dan Longsor di Kabupaten Bandung

 Astra Bandung dan Kemenko PMK Salurkan 1.200 Paket Sembako Senilai Rp36 Juta untuk Korban Banjir dan Longsor di Kabupaten Bandung


Penulis: Toto 

KABUPATEN BANDUNG | Bongkarr.com | Kamis, 11 Des 2025 | 6:10 WIB — 

Grup Astra Bandung melalui program Nurani Astra bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyalurkan 1.200 paket sembako senilai Rp36 juta bagi masyarakat yang terdampak banjir dan longsor di Kabupaten Bandung.

Penyaluran ini dilakukan menyusul bencana yang terjadi sejak 5 Desember 2025 akibat hujan berintensitas tinggi yang menyebabkan banjir di 14 kecamatan dan longsor di beberapa lokasi, termasuk Kecamatan Arjasari. Lebih dari 34.000 jiwa terdampak, dan ratusan warga terpaksa mengungsi. Pemerintah Kabupaten Bandung telah menetapkan status tanggap darurat pada 6–19 Desember 2025.

Bantuan Disalurkan ke Wilayah Paling Terdampak

Bantuan paket sembako berisi beras 5 kg, minyak goreng 1 liter, gula pasir 1 kg, mie instan, dan telur 1 kg. Penyerahan simbolis dilakukan pada Minggu (7/12/2025) oleh perwakilan Astra Bandung kepada Bupati Kabupaten Bandung, Mochammad Dadang Supriatna, di kantor bupati.

Pada Selasa (9/12/2025), proses distribusi dilanjutkan langsung ke posko-posko pengungsian bersama BPBD Kabupaten Bandung, relawan, dan personel terkait. Penyaluran difokuskan ke wilayah terdampak parah seperti Arjasari, Cimahi Selatan, dan Baleendah.

Pernyataan Resmi

Romy Syaputra, perwakilan Astra Bandung, menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya mendukung warga terdampak bencana.

"Kami menyampaikan rasa prihatin dan empati yang mendalam. Semoga 1.200 paket sembako senilai Rp36 juta ini dapat meringankan beban warga selama masa tanggap darurat. Kami juga merencanakan bantuan lanjutan apabila kondisi bencana belum membaik," ujarnya.

Bupati Kabupaten Bandung, Mochammad Dadang Supriatna, mengapresiasi kepedulian Astra dan Kemenko PMK.

"Terima kasih atas kepedulian Kemenko PMK dan Nurani Astra. Bantuan ini sangat membantu masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Kami berharap kolaborasi ini berlanjut hingga masa pemulihan pasca bencana," tuturnya.

Sementara itu, perwakilan Kemenko PMK menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mengoordinasikan dukungan dari berbagai pihak.

"Kementerian akan terus memfasilitasi kolaborasi dengan sektor swasta seperti Astra dalam penanganan bencana. Bantuan sembako ini adalah langkah awal, dan kami siap mendukung upaya lanjutan sesuai kebutuhan di lapangan," ungkapnya.

Rencana Bantuan Lanjutan

Astra Bandung dan Kemenko PMK telah menyiapkan rencana bantuan lanjutan apabila kebutuhan warga masih tinggi atau masa tanggap darurat diperpanjang. Bantuan yang dipertimbangkan meliputi tambahan paket sembako, pakaian hangat, serta dukungan logistik untuk pembersihan area terdampak. Evaluasi kebutuhan akan dilakukan setiap minggu.

Upaya Pemerintah Terus Berjalan

Pemerintah Kabupaten Bandung bersama Basarnas, TNI, Polri, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus melakukan pencarian korban, evakuasi warga, serta pembersihan material longsor dan banjir. Pengiriman alat berat dan logistik tambahan juga terus digerakkan untuk mempercepat proses pemulihan.

Postingan populer dari blog ini

Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan

Gambar
 Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan Penulis : Redaksi /Bahtiar | Rabu, 8 Oktober 2025 | 18.27 WIB  Desa Panundaan, Ciwidey , Kabupaten Bandung, Jabar – Bongkarr.com  Proyek penyediaan air minum (SPAM) senilai Rp 700,8 juta dari DAK pusat menuai sorotan. Papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran, sementara di lapangan ditemukan pekerja tanpa APD berstandar SNI. Aspek transparansi dan keselamatan kerja kini menjadi perhatian publik. Proyek Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung ini dikerjakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sumber Air Kehidupan dengan nilai kontrak Rp 700.899.000 dan waktu pelaksanaan 150 hari kerja, meliputi dua titik lokasi, yaitu Kampung Rancagede RW 01 dan Kampung Salam RW 03. Namun dari hasil pantauan tim Bongkarr.com, papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran dan tahun kegiatan. Padahal, sesuai Permen PUPR No...
Baca selengkapnya

Heboh!! Pengakuan Beberapa Pengusaha Diduga Ditipu Melibatkan Bupati Bandung Dadang Supriatna, Apa Ini Benar?

Gambar
KAB BANDUNG| BONGKARR.COM Jagat Raya dibuat heboh  dari pengakuan beberapa pengusaha yang diduga terjadi penipuan terhadap mereka yang melibatkan orang nomor satu di kabupaten bandung Bupati Bandung Dadang Supriatna beredar luas di sampaikan melalui video podcast @Bambang_Widjojanto. Video yang tersebar luas di media sosial dengan tagar #SkandalPolitik #ObrolanWARAS dan #KabupatenBandung menjadi ‘buah bibir’ baru dikalangan publik. Beredarnya video podcast @Bambang_Widjojanto ada sebuah pengakuan mengejutkan dari Bu Vita, salah satu kreditur utama, yang menyebut adanya tawaran proyek sebagai ganti rugi dalam suatu perusahaan. Dalam video podcast @Bambang_Widjojanto, para pengusaha tersebut diduga menjadi korban dari PT BDS. Nilai kerugian ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah, menunjukkan bukan sekadar penyalahgunaan jabatan, tetapi juga kemungkinan kelengahan institusional dalam pengawasan dan akuntabilitas. Percakapan di podcast itu muncul nama-nama yang diduga masih dalam ling...
Baca selengkapnya

Pengamanan Ketat Sengketa Lahan Walini, SPBUN: Tidak Ada Aksi Lapangan di Luar Putusan Pengadilan

Gambar
 Pengamanan Ketat Sengketa Lahan Walini, SPBUN: Tidak Ada Aksi Lapangan di Luar Putusan Pengadilan Penulis: Lot Baktiar Sigalingging – Pimred BONGKARR.COM RANCABALI, KAB. BANDUNG | Sabtu, 20 Des 2025 | Sabtu, 12:34 WIB –  Aparat gabungan TNI, Polri, dan unsur pemerintah daerah melakukan pengamanan super ketat di kawasan Walini, Desa Patengan, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Jumat (19/12/2025). Langkah ini dilakukan menyusul rencana pemasangan tanda batas tanah yang berpotensi memicu konflik terbuka di kawasan perkebunan. Pengamanan lapangan didasari Surat Permohonan Perlindungan Hukum dari Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Bhayangkara Watch Jawa Barat, tertuang dalam Surat Nomor 310/DPP/PBW/XII/2025, tanggal 12 Desember 2025, perihal “Meminta Perlindungan Hukum Terkait Pemasangan Tanda Batas”, ditujukan kepada Kapolresta Bandung. Surat juga ditembuskan kepada Satpol PP Kabupaten Bandung, PTPN I Regional 2, Perkebunan Rancabali, BPN Kabupaten Bandung, Kecamatan Rancabali...
Baca selengkapnya