“Waspada! Foto KTP untuk Masuk Gedung Bisa Langgar Hukum Bila Disalahgunakan”


 “Waspada! Foto KTP untuk Masuk Gedung Bisa Langgar Hukum Bila Disalahgunakan”


Penulis: Redaksi Bongkarr.com | Editor: Lot Baktiar Sigalingging 

Bandung | Minggu, 2 November 2025 | 11:09 WIB 

Masyarakat kini kerap diminta menunjukkan atau menyerahkan foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk keperluan administrasi, keamanan, atau sekadar masuk ke gedung pemerintah dan perkantoran.

Namun, tidak semua prosedur ini sesuai hukum, karena foto KTP termasuk data pribadi sensitif yang diatur ketat dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

 Apa yang Boleh dan Tidak Boleh Dilakukan

Menurut Pasal 1 ayat (1) dan (2) UU PDP, data pribadi mencakup segala informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang, termasuk nama, NIK, foto, alamat, dan tanda tangan elektronik pada KTP.

Boleh dilakukan jika:

1. Foto KTP hanya digunakan untuk verifikasi identitas pengunjung.

2. Pengelola menjelaskan tujuan pengambilan data.

3. Data tidak disimpan atau disebarluaskan tanpa izin pemilik.

4. Setelah keperluan selesai, data segera dihapus atau dimusnahkan.

Tidak boleh dilakukan jika:

Foto KTP disimpan di sistem internal tanpa izin tertulis.

Digunakan untuk kepentingan lain (registrasi, pinjaman online, dll).

Dikirim melalui media sosial atau grup internal.

Menurut Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016, setiap pengelola data wajib meminta persetujuan eksplisit dari pemilik data dan menjamin keamanan penyimpanan.

Sanksi Hukum bagi Penyalahgunaan

UU PDP memberikan ancaman pidana berat bagi pihak yang mengumpulkan atau menyalahgunakan data pribadi tanpa dasar hukum.

Pasal 65 – 67 UU PDP menyebut:

Pelaku dapat dipidana penjara hingga 5 (lima) tahun,

dan/atau denda maksimal Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

Selain itu, sanksi administratif juga dapat dijatuhkan, berupa:

Teguran tertulis,

Penghentian sementara kegiatan pengolahan data,

Penghapusan data pribadi,

Hingga pencabutan izin operasional.

Pakar Hukum dan Keamanan Siber Angkat Bicara

Pakar keamanan siber Pratama Persadha, dikutip dari Antaranews.com (2024) menegaskan bahwa pemerintah dan pelaku usaha harus mematuhi prinsip minimalisasi data.

> “Data pribadi tidak boleh dikumpulkan melebihi kebutuhan, dan penggunaan di luar tujuan awal bisa dikategorikan pelanggaran,” ujarnya.

Dalam pemberitaan Hukumonline.com, pakar hukum privasi juga menyoroti bahwa data pribadi adalah bagian dari hak privasi konstitusional.

> “Privasi adalah hak kita untuk menentukan apakah data pribadi boleh atau tidak digunakan oleh pihak lain,” tulis Hukumonline, mengutip analisis pakar hukum data pribadi (2023).

Sementara itu, Kementerian Kominfo RI melalui situs resminya pdp.kominfo.go.id menjelaskan bahwa pengendali data wajib menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pengambilan data pribadi.

 Edukasi untuk Masyarakat

Redaksi Bongkarr.com mengingatkan bahwa masyarakat berhak menolak jika diminta menyerahkan atau mengirim foto KTP tanpa alasan tertulis.

Menunjukkan KTP untuk verifikasi cukup dilakukan secara langsung, tanpa harus difoto ulang atau dikirim secara digital.

Langkah bijak bagi masyarakat:

Jangan kirim foto KTP ke pihak yang tidak resmi.

Pastikan alasan penggunaan data tertulis dan jelas.

Laporkan dugaan penyalahgunaan ke Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo atau Unit Siber Polri.


🏛️ Dasar Hukum dan Referensi Resmi


1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)

– Sumber: Kemenkominfo RI – pdp.kominfo.go.id

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE

– Sumber: JDIH Setneg RI – jdih.setneg.go.id

3. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

4. Pakar Keamanan Siber Pratama Persadha, kutipan dari Antaranews.com, 2024

5. Analisis Hukum Privasi, Hukumonline.com, 2023

Postingan populer dari blog ini

Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan

Gambar
 Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan Penulis : Redaksi /Bahtiar | Rabu, 8 Oktober 2025 | 18.27 WIB  Desa Panundaan, Ciwidey , Kabupaten Bandung, Jabar – Bongkarr.com  Proyek penyediaan air minum (SPAM) senilai Rp 700,8 juta dari DAK pusat menuai sorotan. Papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran, sementara di lapangan ditemukan pekerja tanpa APD berstandar SNI. Aspek transparansi dan keselamatan kerja kini menjadi perhatian publik. Proyek Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung ini dikerjakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sumber Air Kehidupan dengan nilai kontrak Rp 700.899.000 dan waktu pelaksanaan 150 hari kerja, meliputi dua titik lokasi, yaitu Kampung Rancagede RW 01 dan Kampung Salam RW 03. Namun dari hasil pantauan tim Bongkarr.com, papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran dan tahun kegiatan. Padahal, sesuai Permen PUPR No...
Baca selengkapnya

Heboh!! Pengakuan Beberapa Pengusaha Diduga Ditipu Melibatkan Bupati Bandung Dadang Supriatna, Apa Ini Benar?

Gambar
KAB BANDUNG| BONGKARR.COM Jagat Raya dibuat heboh  dari pengakuan beberapa pengusaha yang diduga terjadi penipuan terhadap mereka yang melibatkan orang nomor satu di kabupaten bandung Bupati Bandung Dadang Supriatna beredar luas di sampaikan melalui video podcast @Bambang_Widjojanto. Video yang tersebar luas di media sosial dengan tagar #SkandalPolitik #ObrolanWARAS dan #KabupatenBandung menjadi ‘buah bibir’ baru dikalangan publik. Beredarnya video podcast @Bambang_Widjojanto ada sebuah pengakuan mengejutkan dari Bu Vita, salah satu kreditur utama, yang menyebut adanya tawaran proyek sebagai ganti rugi dalam suatu perusahaan. Dalam video podcast @Bambang_Widjojanto, para pengusaha tersebut diduga menjadi korban dari PT BDS. Nilai kerugian ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah, menunjukkan bukan sekadar penyalahgunaan jabatan, tetapi juga kemungkinan kelengahan institusional dalam pengawasan dan akuntabilitas. Percakapan di podcast itu muncul nama-nama yang diduga masih dalam ling...
Baca selengkapnya

Proyek PLTP Geo Dipa Ganggu Warga Malam Hari: Pemerintah dan Perusahaan Dinilai Egois, Asal Bacot Tanpa Nurani

Gambar
KAB BANDUNG, 25  Juli 2025 — Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Geo Dipa Energi yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bandung kembali menuai kritik keras. Bukan hanya karena aktivitasnya yang semakin intensif, namun karena dampak serius yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar — terutama saat malam hari. Suara bising, getaran, dan gangguan lingkungan yang terus terjadi pada malam hari membuat warga kehilangan kenyamanan dan ketenangan. Mereka sudah berkali-kali menyampaikan keluhan, namun selalu berakhir di telinga yang tuli. Pemerintah dan pihak perusahaan dianggap hanya sibuk dengan laporan pencapaian dan kelancaran proyek — tanpa sedikit pun empati pada penderitaan rakyat. "Ini bukan soal proyek, ini soal nurani dan akal sehat. Mereka bertindak seperti penguasa yang tidak mengenal batas. Mau enaknya sendiri, asal bacot, merasa punya kuasa dan kebijakan, tapi tidak pernah benar-benar melihat penderitaan kami di lapangan," ujar salah satu war...
Baca selengkapnya