RUU KUHAP Baru Disahkan di Tingkat I, Siap Dibawa ke Paripurna 2025

 RUU KUHAP Baru Disahkan di Tingkat I, Siap Dibawa ke Paripurna 2025


Penulis: Toto 

Jakarta | Bongkarr.com | 17 November 2025 -

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) akhirnya disahkan pada tahap pembahasan tingkat I dan akan segera dibawa ke tahap II untuk pengesahan dalam Rapat Paripurna DPR pada tahun 2025. Setelah melalui proses panjang selama puluhan tahun, pemerintah dan DPR menyatakan bahwa revisi ini menjadi tonggak penting reformasi hukum acara pidana di Indonesia.

Salah satu pertanyaan mendasar dalam proses revisi adalah perbedaan antara sistem hukum sebelumnya yang telah berumur 44 tahun dengan konsep baru yang diusung dalam RUU KUHAP. Selama ini, makna dan posisi tersangka, terdakwa, maupun saksi sering dinilai tidak setara ketika berhadapan dengan negara yang diwakili oleh aparat penegak hukum seperti polisi atau jaksa. Ketidakseimbangan ini kerap menyebabkan hak-hak warga negara diabaikan.

Melalui KUHAP baru, setiap warga negara yang berhadapan dengan hukum diwajibkan untuk mendapat pendampingan hukum oleh pengacara atau advokat sejak awal proses. Dengan demikian, posisi warga negara saat berhadapan dengan penyidik menjadi lebih setara. Seorang tersangka tidak lagi dibiarkan menghadapi pemeriksaan seorang diri, melainkan berhak membela diri secara terbuka dan memastikan prosedur pemeriksaan berjalan sesuai ketentuan serta menghormati hak asasi manusia.

Selain itu, KUHAP baru memberikan perhatian lebih besar terhadap penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Mereka kini memperoleh jaminan perlakuan yang layak, setara, dan manusiawi selama proses hukum berlangsung.

Reformasi berikutnya adalah penguatan prinsip restorative justice. KUHAP baru mendorong penyelesaian perkara melalui musyawarah dan pendekatan kearifan lokal sejak tahap paling awal, sehingga proses pidana dijadikan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium). Beberapa mekanisme baru, seperti pengakuan bersalah yang terformulasi serta penuntutan yang ditunda (deferred prosecution), juga diperkenalkan guna memperbaiki efektivitas dan keadilan proses hukum.

RUU KUHAP ini direncanakan akan berlaku serentak dengan KUHP baru pada 2 Januari 2026. Pemerintah masih memiliki waktu untuk melakukan sosialisasi menyeluruh sebelum aturan ini diberlakukan.

Postingan populer dari blog ini

Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan

Gambar
 Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan Penulis : Redaksi /Bahtiar | Rabu, 8 Oktober 2025 | 18.27 WIB  Desa Panundaan, Ciwidey , Kabupaten Bandung, Jabar – Bongkarr.com  Proyek penyediaan air minum (SPAM) senilai Rp 700,8 juta dari DAK pusat menuai sorotan. Papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran, sementara di lapangan ditemukan pekerja tanpa APD berstandar SNI. Aspek transparansi dan keselamatan kerja kini menjadi perhatian publik. Proyek Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung ini dikerjakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sumber Air Kehidupan dengan nilai kontrak Rp 700.899.000 dan waktu pelaksanaan 150 hari kerja, meliputi dua titik lokasi, yaitu Kampung Rancagede RW 01 dan Kampung Salam RW 03. Namun dari hasil pantauan tim Bongkarr.com, papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran dan tahun kegiatan. Padahal, sesuai Permen PUPR No...
Baca selengkapnya

Heboh!! Pengakuan Beberapa Pengusaha Diduga Ditipu Melibatkan Bupati Bandung Dadang Supriatna, Apa Ini Benar?

Gambar
KAB BANDUNG| BONGKARR.COM Jagat Raya dibuat heboh  dari pengakuan beberapa pengusaha yang diduga terjadi penipuan terhadap mereka yang melibatkan orang nomor satu di kabupaten bandung Bupati Bandung Dadang Supriatna beredar luas di sampaikan melalui video podcast @Bambang_Widjojanto. Video yang tersebar luas di media sosial dengan tagar #SkandalPolitik #ObrolanWARAS dan #KabupatenBandung menjadi ‘buah bibir’ baru dikalangan publik. Beredarnya video podcast @Bambang_Widjojanto ada sebuah pengakuan mengejutkan dari Bu Vita, salah satu kreditur utama, yang menyebut adanya tawaran proyek sebagai ganti rugi dalam suatu perusahaan. Dalam video podcast @Bambang_Widjojanto, para pengusaha tersebut diduga menjadi korban dari PT BDS. Nilai kerugian ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah, menunjukkan bukan sekadar penyalahgunaan jabatan, tetapi juga kemungkinan kelengahan institusional dalam pengawasan dan akuntabilitas. Percakapan di podcast itu muncul nama-nama yang diduga masih dalam ling...
Baca selengkapnya

Proyek PLTP Geo Dipa Ganggu Warga Malam Hari: Pemerintah dan Perusahaan Dinilai Egois, Asal Bacot Tanpa Nurani

Gambar
KAB BANDUNG, 25  Juli 2025 — Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Geo Dipa Energi yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bandung kembali menuai kritik keras. Bukan hanya karena aktivitasnya yang semakin intensif, namun karena dampak serius yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar — terutama saat malam hari. Suara bising, getaran, dan gangguan lingkungan yang terus terjadi pada malam hari membuat warga kehilangan kenyamanan dan ketenangan. Mereka sudah berkali-kali menyampaikan keluhan, namun selalu berakhir di telinga yang tuli. Pemerintah dan pihak perusahaan dianggap hanya sibuk dengan laporan pencapaian dan kelancaran proyek — tanpa sedikit pun empati pada penderitaan rakyat. "Ini bukan soal proyek, ini soal nurani dan akal sehat. Mereka bertindak seperti penguasa yang tidak mengenal batas. Mau enaknya sendiri, asal bacot, merasa punya kuasa dan kebijakan, tapi tidak pernah benar-benar melihat penderitaan kami di lapangan," ujar salah satu war...
Baca selengkapnya