Presiden Prabowo Tegaskan Efisiensi Anggaran, Wamen Bima Arya: “Setiap Rupiah Adalah Amanah Rakyat”

 Presiden Prabowo Tegaskan Efisiensi Anggaran, Wamen Bima Arya: “Setiap Rupiah Adalah Amanah Rakyat”



Penulis: Tim Redaksi | Editor: Lot Baktiar Sigalingging 

Jakarta | Bongkarr.com | Rabu, 5 November 2025 | 13:38 WIB —

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pentingnya efisiensi dan penghematan anggaran di seluruh jajaran pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Arahan tegas tersebut disampaikan Presiden dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, yang turut dihadiri para pimpinan kementerian, lembaga negara, dan perwakilan daerah.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menjelaskan, Presiden menuntut agar tidak ada lagi anggaran yang dihambur-hamburkan untuk kegiatan yang tidak produktif. Setiap belanja negara, tegasnya, harus memberi manfaat nyata bagi rakyat.

> “Presiden mengingatkan bahwa setiap rupiah dalam APBN dan APBD adalah amanah rakyat yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab,” ujar Bima Arya dalam konferensi pers di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat.

Presiden Prabowo menyoroti masih lemahnya efisiensi tata kelola pemerintahan yang mengakibatkan potensi pembangunan nasional belum termanfaatkan secara optimal. Ia menilai, praktik pemborosan dan pengeluaran tidak produktif masih kerap terjadi di berbagai sektor.

> “Banyak potensi yang bisa diselamatkan kalau pemerintah bekerja lebih efisien,” tegas Presiden dalam rapat tersebut.

Presiden juga menginstruksikan agar seluruh aparatur negara — termasuk TNI dan Polri — menjaga soliditas dalam mengawal program pemerintah. Efisiensi, kata Prabowo, bukan pengurangan kinerja, melainkan cara untuk memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar memberi dampak positif bagi masyarakat.

> “Pemerintah harus bekerja cepat, hemat, dan tepat agar manfaat kebijakan dirasakan rakyat di seluruh penjuru negeri,” lanjutnya.

Sebagai tindak lanjut arahan tersebut, pemerintah akan memangkas anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen. Selain itu, belanja seremonial, konsumsi berlebihan, serta pengadaan alat tulis kantor (ATK) juga akan dibatasi.

Langkah ini, menurut Bima Arya, dilakukan agar dana negara lebih difokuskan untuk program prioritas dan pelayanan publik.

> “Kita ingin memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat, bukan habis di meja birokrasi,” ungkapnya.

Anggaran hasil efisiensi itu akan dialihkan untuk memperkuat sektor pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur dasar di daerah. Pemerintah juga memperkuat sistem pengawasan internal agar kebijakan efisiensi berjalan transparan di seluruh lini.

Kebijakan ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD yang telah resmi ditandatangani Presiden Prabowo.

Bima Arya menegaskan bahwa efisiensi bukan sekadar pemotongan anggaran, melainkan bentuk loyalitas aparatur sipil negara terhadap rakyat.

> “Presiden menekankan, uang negara adalah amanah rakyat. Tidak boleh ada lagi pemborosan. Setiap rupiah harus digunakan untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkas Bima Arya.


---


🔖 Tagar:


#BongkarrNews #PresidenPrabowo #EfisiensiAnggaranNegara #SetiapRupiahUntukRakyat #InstruksiPresiden2025 #BimaAryaWamenDagri #StopPemborosanAnggaran #AnggaranTepatGuna #PemerintahEfisien #TransparansiAnggaran #BelanjaNegaraBersih #AmanahRakyat #ReformasiBirokrasi #KinerjaUntukRakyat #PrabowoTegasHematAnggaran


Postingan populer dari blog ini

Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan

Gambar
 Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan Penulis : Redaksi /Bahtiar | Rabu, 8 Oktober 2025 | 18.27 WIB  Desa Panundaan, Ciwidey , Kabupaten Bandung, Jabar – Bongkarr.com  Proyek penyediaan air minum (SPAM) senilai Rp 700,8 juta dari DAK pusat menuai sorotan. Papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran, sementara di lapangan ditemukan pekerja tanpa APD berstandar SNI. Aspek transparansi dan keselamatan kerja kini menjadi perhatian publik. Proyek Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung ini dikerjakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sumber Air Kehidupan dengan nilai kontrak Rp 700.899.000 dan waktu pelaksanaan 150 hari kerja, meliputi dua titik lokasi, yaitu Kampung Rancagede RW 01 dan Kampung Salam RW 03. Namun dari hasil pantauan tim Bongkarr.com, papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran dan tahun kegiatan. Padahal, sesuai Permen PUPR No...
Baca selengkapnya

Heboh!! Pengakuan Beberapa Pengusaha Diduga Ditipu Melibatkan Bupati Bandung Dadang Supriatna, Apa Ini Benar?

Gambar
KAB BANDUNG| BONGKARR.COM Jagat Raya dibuat heboh  dari pengakuan beberapa pengusaha yang diduga terjadi penipuan terhadap mereka yang melibatkan orang nomor satu di kabupaten bandung Bupati Bandung Dadang Supriatna beredar luas di sampaikan melalui video podcast @Bambang_Widjojanto. Video yang tersebar luas di media sosial dengan tagar #SkandalPolitik #ObrolanWARAS dan #KabupatenBandung menjadi ‘buah bibir’ baru dikalangan publik. Beredarnya video podcast @Bambang_Widjojanto ada sebuah pengakuan mengejutkan dari Bu Vita, salah satu kreditur utama, yang menyebut adanya tawaran proyek sebagai ganti rugi dalam suatu perusahaan. Dalam video podcast @Bambang_Widjojanto, para pengusaha tersebut diduga menjadi korban dari PT BDS. Nilai kerugian ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah, menunjukkan bukan sekadar penyalahgunaan jabatan, tetapi juga kemungkinan kelengahan institusional dalam pengawasan dan akuntabilitas. Percakapan di podcast itu muncul nama-nama yang diduga masih dalam ling...
Baca selengkapnya

Proyek PLTP Geo Dipa Ganggu Warga Malam Hari: Pemerintah dan Perusahaan Dinilai Egois, Asal Bacot Tanpa Nurani

Gambar
KAB BANDUNG, 25  Juli 2025 — Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Geo Dipa Energi yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bandung kembali menuai kritik keras. Bukan hanya karena aktivitasnya yang semakin intensif, namun karena dampak serius yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar — terutama saat malam hari. Suara bising, getaran, dan gangguan lingkungan yang terus terjadi pada malam hari membuat warga kehilangan kenyamanan dan ketenangan. Mereka sudah berkali-kali menyampaikan keluhan, namun selalu berakhir di telinga yang tuli. Pemerintah dan pihak perusahaan dianggap hanya sibuk dengan laporan pencapaian dan kelancaran proyek — tanpa sedikit pun empati pada penderitaan rakyat. "Ini bukan soal proyek, ini soal nurani dan akal sehat. Mereka bertindak seperti penguasa yang tidak mengenal batas. Mau enaknya sendiri, asal bacot, merasa punya kuasa dan kebijakan, tapi tidak pernah benar-benar melihat penderitaan kami di lapangan," ujar salah satu war...
Baca selengkapnya