Penulis: Tim Editorial Editorial : "Gubernur Sumut vs PT Toba Pulp Lestari : Siapa yang Sebenarnya Dipimpin?" Bongkarr.com | Editor: Lot Baktiar Sigalingging

 Editorial : "Gubernur Sumut vs PT Toba Pulp Lestari  : Siapa yang Sebenarnya Dipimpin?"



Penulis: Tim Editorial  Bongkarr.com | Editor: Lot Baktitiar Sigalingging 

Medan | 10 November 2025 | 13:15 WIB–

Ribuan warga Sumatera Utara turun ke jalan menuntut penutupan PT Toba Pulp Lestari (TPL). Aksi yang digerakkan oleh Sekretariat Bersama Gerakan Oikumenis untuk Keadilan Ekologis ini menyoroti satu pertanyaan sederhana: Apakah pemerintah daerah berpihak pada rakyat atau perusahaan?

Sejak awal beroperasi, TPL menimbulkan konflik berkepanjangan dengan masyarakat adat di Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, dan Simalungun. Puluhan tahun perlawanan masyarakat, mulai dari gugatan hukum hingga aksi damai, seolah tak membuat pemerintah maupun perusahaan belajar. Dari penebangan pohon karet warga hingga penggusuran paksa, masyarakat terdampak menjerit tanpa suara yang cukup dari gubernur.

Koordinator aksi, Rokki Pasaribu, menegaskan:

"Kalau Gubernur tidak berpihak pada masyarakat korban, gubernur ini sebenarnya gubernur siapa? Gubernur TPL?"

—Sumber berita utama: Topmetro News

Petai Panjang: Simbol Editorial

Dalam editorial ini, “petai panjang” adalah simbol yang dipakai oleh penulis untuk menggambarkan hak masyarakat adat dan sumber daya alam yang dieksploitasi TPL. Petai hijau memanjang, berisi biji-biji yang tertutup kulit, dan memiliki aroma khas yang kuat — metafora untuk isu kompleks yang berlapis-lapis.


Sama seperti petai yang harus dibuka sebelum dimakan, hak masyarakat juga harus “dibuka” dan diperhatikan dengan cermat. Aroma petai yang menyengat tapi disukai masyarakat dianalogikan dengan isu TPL: kontroversial, memicu gesekan, namun tetap penting diperjuangkan demi kesejahteraan warga.

Simbol ini memperkuat pesan editorial: hak masyarakat adalah ‘buah’ yang harus dijaga, dipahami, dan dilestarikan, bukan diambil alih secara sepihak oleh perusahaan besar.


Kronologi Konflik TPL

1991: Konsesi TPL masuk wilayah adat Tombak Haminjon, Tapanuli Utara.

2012: Konflik resmi antara masyarakat adat vs TPL; 1.085 ha wilayah adat diklaim perusahaan.

Maret 2024: Penangkapan Ketua Komunitas Adat Sorbatua Siallagan di Dolok Parmonangan, Simalungun.

11 Agustus 2025: Penggusuran Masyarakat Adat Natinggir; 470 orang terdampak, 2 meninggal, 208 dianiaya, 260 dikriminalisasi.

22 September 2025: Serbuan sekuriti TPL di kampung Sihaporas; ibu-ibu dan anak-anak menjadi korban pemukulan.

Konflik ini telah berlangsung nyaris empat dekade, sejak 1980-an hingga 2025. Wilayah konsesi TPL lebih dari 291.263 ha, sementara 23 komunitas adat mengklaim total lahan 33.422 ha berada dalam konsesi.

—Sumber: KS PPM, AMAN



Analisis Editorial

Konflik TPL bukan hanya soal batas lahan, tetapi soal hak historis masyarakat, kelestarian lingkungan, dan keadilan agraria. Pemerintah daerah dan pusat dianggap belum menuntaskan konflik dan memberikan perlindungan yang layak.

Ketidakselesaian ini membuat mobilisasi masyarakat semakin besar dan lintas komunitas. Jika pemerintah dianggap “berpihak perusahaan”, legitimasi kepemimpinan daerah bisa dipertanyakan oleh warga.

TPL bisa menjadi simbol kemakmuran, tetapi hanya jika ada keadilan. Jika tidak, sejarah panjang konflik ini akan terus menjadi catatan kelam bagi Sumatera Utara — dan bagi setiap gubernur yang memilih diam di tengah ketidakadilan.


Tags: #TobaPulpLestari #Sumut #MasyarakatAdat #Editorial #PetaiPanjang

Postingan populer dari blog ini

Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan

Gambar
 Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan Penulis : Redaksi /Bahtiar | Rabu, 8 Oktober 2025 | 18.27 WIB  Desa Panundaan, Ciwidey , Kabupaten Bandung, Jabar – Bongkarr.com  Proyek penyediaan air minum (SPAM) senilai Rp 700,8 juta dari DAK pusat menuai sorotan. Papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran, sementara di lapangan ditemukan pekerja tanpa APD berstandar SNI. Aspek transparansi dan keselamatan kerja kini menjadi perhatian publik. Proyek Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung ini dikerjakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sumber Air Kehidupan dengan nilai kontrak Rp 700.899.000 dan waktu pelaksanaan 150 hari kerja, meliputi dua titik lokasi, yaitu Kampung Rancagede RW 01 dan Kampung Salam RW 03. Namun dari hasil pantauan tim Bongkarr.com, papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran dan tahun kegiatan. Padahal, sesuai Permen PUPR No...
Baca selengkapnya

Heboh!! Pengakuan Beberapa Pengusaha Diduga Ditipu Melibatkan Bupati Bandung Dadang Supriatna, Apa Ini Benar?

Gambar
KAB BANDUNG| BONGKARR.COM Jagat Raya dibuat heboh  dari pengakuan beberapa pengusaha yang diduga terjadi penipuan terhadap mereka yang melibatkan orang nomor satu di kabupaten bandung Bupati Bandung Dadang Supriatna beredar luas di sampaikan melalui video podcast @Bambang_Widjojanto. Video yang tersebar luas di media sosial dengan tagar #SkandalPolitik #ObrolanWARAS dan #KabupatenBandung menjadi ‘buah bibir’ baru dikalangan publik. Beredarnya video podcast @Bambang_Widjojanto ada sebuah pengakuan mengejutkan dari Bu Vita, salah satu kreditur utama, yang menyebut adanya tawaran proyek sebagai ganti rugi dalam suatu perusahaan. Dalam video podcast @Bambang_Widjojanto, para pengusaha tersebut diduga menjadi korban dari PT BDS. Nilai kerugian ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah, menunjukkan bukan sekadar penyalahgunaan jabatan, tetapi juga kemungkinan kelengahan institusional dalam pengawasan dan akuntabilitas. Percakapan di podcast itu muncul nama-nama yang diduga masih dalam ling...
Baca selengkapnya

Proyek PLTP Geo Dipa Ganggu Warga Malam Hari: Pemerintah dan Perusahaan Dinilai Egois, Asal Bacot Tanpa Nurani

Gambar
KAB BANDUNG, 25  Juli 2025 — Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Geo Dipa Energi yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bandung kembali menuai kritik keras. Bukan hanya karena aktivitasnya yang semakin intensif, namun karena dampak serius yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar — terutama saat malam hari. Suara bising, getaran, dan gangguan lingkungan yang terus terjadi pada malam hari membuat warga kehilangan kenyamanan dan ketenangan. Mereka sudah berkali-kali menyampaikan keluhan, namun selalu berakhir di telinga yang tuli. Pemerintah dan pihak perusahaan dianggap hanya sibuk dengan laporan pencapaian dan kelancaran proyek — tanpa sedikit pun empati pada penderitaan rakyat. "Ini bukan soal proyek, ini soal nurani dan akal sehat. Mereka bertindak seperti penguasa yang tidak mengenal batas. Mau enaknya sendiri, asal bacot, merasa punya kuasa dan kebijakan, tapi tidak pernah benar-benar melihat penderitaan kami di lapangan," ujar salah satu war...
Baca selengkapnya