Masukan untuk Pemda: Percepat Perizinan Wisata Demi Penguatan UMKM dan Ekonomi Rakyat Rancabali

 Masukan untuk Pemda: Percepat Perizinan Wisata Demi Penguatan UMKM dan Ekonomi Rakyat Rancabali


Penulis: Toto  

Kabupaten Bandung | Bongkarr.com | 16 November 2025 -

Sektor pariwisata kembali menjadi sorotan setelah Jaringan Rakyat bersama para pengelola wisata di Kecamatan Rancabali menggelar pertemuan strategis pada Sabtu (14/11/2025). Forum tersebut menegaskan satu pesan penting: pemerintah daerah harus mempercepat proses perizinan wisata untuk menjaga stabilitas ekonomi lokal dan mendukung pelaku usaha kecil.

Ketua Jaringan Rakyat, Andy, bersama Sekretaris Jenderal Insan, menekankan bahwa lambatnya alur perizinan telah menimbulkan kekhawatiran serius bagi pengelola wisata, UMKM, serta masyarakat sekitar.

> “Jika masalah ini dibiarkan berlarut, bukan hanya operasional pengelola wisata yang terganggu. Iklim investasi bisa merosot dan ekonomi rakyat akan terkena dampaknya,” ujar Andy.

Perizinan Lengkap, Izin Tak Terbit–Pengelola Wisata Pertanyakan Koordinasi Pemda

Para pengelola wisata mengungkapkan bahwa selama empat tahun mereka telah mengikuti seluruh proses teknis sesuai ketentuan: RINTEK, PU, LH, hingga penyelesaian proses sanksi.

Namun, izin usaha tetap belum diperoleh akibat lemahnya koordinasi antar-dinas. Mereka menegaskan tidak meminta diskresi, melainkan kepastian prosedur dan ketetapan kebijakan.

Kondisi ini membuat investasi menjadi rentan, sementara masyarakat—terutama pelaku UMKM—menjadi pihak yang paling dirugikan.

Solusi: Forum Kolaboratif Pemerintah–Pelaku Usaha

Untuk menghentikan konflik perizinan berkepanjangan, Jaringan Rakyat dan pengelola wisata mengusulkan pembentukan Forum Kolaboratif. Forum ini diharapkan mampu menghadirkan koordinasi terpadu, mempercepat perizinan, meningkatkan transparansi, dan memastikan bahwa pengawasan berjalan sesuai regulasi.

Regulasi Sudah Ada, Pelaksanaan Perlu Diperkuat

Kerangka hukum yang menjadi dasar percepatan layanan perizinan meliputi:

UU No. 10/2009 tentang Kepariwisataan,

Perda Pariwisata Kabupaten Bandung,

TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata),

Permenpar No. 6/2025 tentang standar usaha, pengawasan, dan sanksi administratif.

Aspirasi yang disampaikan pengelola wisata Rancabali sejalan dengan amanat regulasi tersebut: alurnya harus jelas dan pengawasannya harus terukur.

Harapan untuk Rancabali

Dengan sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha, sektor wisata Rancabali dapat terus menjadi motor ekonomi Bandung Selatan menguatkan UMKM, membuka lapangan kerja, dan menjaga keberlanjutan lingkungan.


---


Tagar:


#BongkarrPariwisata #PerizinanCepat #RancabaliBangkit #UMKMBerdaya #EkonomiRakyat #InvestasiWisata #PemdaHarusTegas #WisataKabBandung #StopLambatIzin #ForumKolaboratif #DukungPengelolaWisata #PariwisataBerkelanjutan #JaringanRakyat #IklimInvestasiSehat #BandungSelatanMaju


Postingan populer dari blog ini

Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan

Gambar
 Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan Penulis : Redaksi /Bahtiar | Rabu, 8 Oktober 2025 | 18.27 WIB  Desa Panundaan, Ciwidey , Kabupaten Bandung, Jabar – Bongkarr.com  Proyek penyediaan air minum (SPAM) senilai Rp 700,8 juta dari DAK pusat menuai sorotan. Papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran, sementara di lapangan ditemukan pekerja tanpa APD berstandar SNI. Aspek transparansi dan keselamatan kerja kini menjadi perhatian publik. Proyek Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung ini dikerjakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sumber Air Kehidupan dengan nilai kontrak Rp 700.899.000 dan waktu pelaksanaan 150 hari kerja, meliputi dua titik lokasi, yaitu Kampung Rancagede RW 01 dan Kampung Salam RW 03. Namun dari hasil pantauan tim Bongkarr.com, papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran dan tahun kegiatan. Padahal, sesuai Permen PUPR No...
Baca selengkapnya

Heboh!! Pengakuan Beberapa Pengusaha Diduga Ditipu Melibatkan Bupati Bandung Dadang Supriatna, Apa Ini Benar?

Gambar
KAB BANDUNG| BONGKARR.COM Jagat Raya dibuat heboh  dari pengakuan beberapa pengusaha yang diduga terjadi penipuan terhadap mereka yang melibatkan orang nomor satu di kabupaten bandung Bupati Bandung Dadang Supriatna beredar luas di sampaikan melalui video podcast @Bambang_Widjojanto. Video yang tersebar luas di media sosial dengan tagar #SkandalPolitik #ObrolanWARAS dan #KabupatenBandung menjadi ‘buah bibir’ baru dikalangan publik. Beredarnya video podcast @Bambang_Widjojanto ada sebuah pengakuan mengejutkan dari Bu Vita, salah satu kreditur utama, yang menyebut adanya tawaran proyek sebagai ganti rugi dalam suatu perusahaan. Dalam video podcast @Bambang_Widjojanto, para pengusaha tersebut diduga menjadi korban dari PT BDS. Nilai kerugian ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah, menunjukkan bukan sekadar penyalahgunaan jabatan, tetapi juga kemungkinan kelengahan institusional dalam pengawasan dan akuntabilitas. Percakapan di podcast itu muncul nama-nama yang diduga masih dalam ling...
Baca selengkapnya

Proyek PLTP Geo Dipa Ganggu Warga Malam Hari: Pemerintah dan Perusahaan Dinilai Egois, Asal Bacot Tanpa Nurani

Gambar
KAB BANDUNG, 25  Juli 2025 — Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Geo Dipa Energi yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bandung kembali menuai kritik keras. Bukan hanya karena aktivitasnya yang semakin intensif, namun karena dampak serius yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar — terutama saat malam hari. Suara bising, getaran, dan gangguan lingkungan yang terus terjadi pada malam hari membuat warga kehilangan kenyamanan dan ketenangan. Mereka sudah berkali-kali menyampaikan keluhan, namun selalu berakhir di telinga yang tuli. Pemerintah dan pihak perusahaan dianggap hanya sibuk dengan laporan pencapaian dan kelancaran proyek — tanpa sedikit pun empati pada penderitaan rakyat. "Ini bukan soal proyek, ini soal nurani dan akal sehat. Mereka bertindak seperti penguasa yang tidak mengenal batas. Mau enaknya sendiri, asal bacot, merasa punya kuasa dan kebijakan, tapi tidak pernah benar-benar melihat penderitaan kami di lapangan," ujar salah satu war...
Baca selengkapnya