EDITORIAL INVESTIGASI BONGKARR.COM — EDISI III Diharapkan APH Periksa DPUTR Kabupaten Bandung, Beberapa Titik TPT di Wilayah PACIRA Diduga Gunakan Batu Belah Tidak Sesuai SNI, Tanpa Papan Proyek, Diduga Korwil Lakukan Pembiaran

 EDITORIAL INVESTIGASI BONGKARR.COM — EDISI III

Diharapkan APH Periksa DPUTR Kabupaten Bandung, Beberapa Titik TPT di Wilayah PACIRA Diduga Gunakan Batu Belah Tidak Sesuai SNI, Tanpa Papan Proyek, Diduga Korwil Lakukan Pembiaran


Penulis: Tim Redaksi

Editor: Lot Baktiar Sigalingging

Kabupaten Bandung | Bongkarr.com | Kamis, 6 November 2025

Laporan dan Temuan Lapangan

Pekerjaan pembangunan tembok penahan tanah (TPT) di beberapa titik wilayah PACIRA (Pasirjambu, Ciwidey, Rancabali), Kabupaten Bandung, kembali menjadi sorotan publik. Berdasarkan pantauan tim redaksi Bongkarr.com, ditemukan adanya proyek tanpa papan informasi serta penggunaan batu belah berwarna merah kecokelatan yang diduga tidak memenuhi standar SNI.

Di lapangan, permukaan pasangan batu yang baru dikerjakan beberapa minggu sudah tampak ada ditumbuhi lumut. Kondisi ini mengindikasikan bahwa material yang digunakan memiliki daya serap air tinggi dan berpori, sehingga berpotensi mengurangi kekuatan struktur penahan tanah.

Menurut salah satu penggiat anti-korupsi Kabupaten Bandung, penggunaan material di luar standar merupakan bentuk pelanggaran terhadap aturan teknis konstruksi.

> “Kalau materialnya tidak sesuai SNI dan pengawas tidak tegas, ini bisa berakibat fatal. APH harus memeriksa proyek-proyek TPT di wilayah PACIRA karena sudah berulang. Bila perlu, Korwil dievaluasi dan fungsi pengawasan dikembalikan ke UPTD seperti dulu,” ujarnya.




Tanggapan Warga dan Tokoh Masyarakat PACIRA

Warga sekitar juga menyoroti minimnya transparansi di lapangan.

> “Proyeknya tidak ada papan informasi, kami tidak tahu siapa pelaksananya dan berapa nilainya. Sekarang sudah kelihatan ada batu dan semen ditumbuhi lumut padahal baru beberapa minggu,” kata salah satu warga Desa Mekarsari.

Sementara itu, Sulaiman, salah satu tokoh masyarakat PACIRA, menegaskan agar aparat penegak hukum segera turun tangan melakukan audit terhadap proyek-proyek DPUTR di wilayah PACIRA.

> “APH harus memeriksa dan mengaudit proyek DPUTR di PACIRA. Jika benar ditemukan pelanggaran, harus ada langkah tegas. Berharap kepada Kadis DPUTR supaya Korwil di Evaluasi karena masih ditemukan penggunaan matrial diduga tidak sesuai standar, dan tanpa papan proyek. Kami juga mendorong agar pengawasan dikembalikan ke UPTD seperti dulu karena lebih dekat ke lapangan dan lebih mudah dikontrol,” tegas Sulaiman.

Kasus serupa sebelumnya juga ditemukan di beberapa titik pekerjaan TPT lainnya di Kabupaten Bandung, memperkuat dugaan lemahnya pengawasan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Bandung, khususnya di wilayah Korwil PACIRA.

Regulasi dan Ketentuan Teknis

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), setiap kegiatan pembangunan wajib menampilkan papan proyek berisi nama kegiatan, nilai anggaran, waktu pelaksanaan, dan nama pelaksana.

Selain itu, Peraturan Menteri PUPR Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi mewajibkan setiap material yang digunakan dalam pekerjaan konstruksi harus memiliki sertifikat hasil uji laboratorium dan memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).

Penggunaan material yang tidak memenuhi standar dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun ASN yang lalai dalam pengawasan juga dapat dijatuhi sanksi disiplin berat, sesuai PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, termasuk penurunan jabatan atau pemberhentian dari jabatan.

Analisis Redaksi Bongkarr.com

Berdasarkan hasil investigasi dan konfirmasi yang belum dijawab oleh Korwil PUTR Kabupaten Bandung, redaksi menilai lemahnya pengawasan menjadi faktor utama berulangnya temuan proyek tanpa papan informasi dan penggunaan material tidak sesuai standar.



Transparansi publik dan kualitas pekerjaan konstruksi merupakan tanggung jawab moral dan hukum pemerintah daerah. Aparat penegak hukum (APH) diharapkan segera melakukan audit dan pemeriksaan menyeluruh terhadap proyek-proyek TPT di wilayah PACIRA agar penggunaan anggaran publik benar-benar tepat sasaran dan sesuai aturan teknis.

Kesimpulan Editorial

Bongkarr.com menegaskan, praktik pembangunan yang tidak transparan dan tidak sesuai SNI berpotensi merugikan negara serta membahayakan keselamatan masyarakat. Pengawasan yang lemah adalah bentuk pembiaran yang harus segera dievaluasi oleh pemerintah daerah.


Redaksi mendorong APH untuk memeriksa setiap proyek TPT di wilayah PACIRA secara komprehensif, termasuk memeriksa dokumen pengadaan, jenis material, dan pelaksana lapangan, guna memastikan semua berjalan sesuai regulasi.


---


Tagar 

#BongkarrInvestigasi #EditorialInvestigasi #PACIRA #DPUTRBandung #ProyekTPT #AuditProyek #KorwilDPUTR #AntiKorupsi #MaterialTidakSNI #TransparansiPublik #APHPeriksa #KabupatenBandung #Ciwidey #Pasirjambu #Rancabali #SulaimanPACIRA #PengawasanProyek #PPKDanASN #UjiLaboratorium #KonstruksiAman #EvaluasiKorwil #UPTD

---

🗞️ Catatan Redaksi:

Tulisan ini merupakan pandangan resmi Redaksi Bongkarr.com terhadap isu publik, disusun berdasarkan fakta lapangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Tidak berpihak kepada pihak manapun, serta tunduk pada Kode Etik Jurnalistik, UU Pers Nomor 40 Tahun 1999, dan UU ITE.

Postingan populer dari blog ini

Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan

Gambar
 Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan Penulis : Redaksi /Bahtiar | Rabu, 8 Oktober 2025 | 18.27 WIB  Desa Panundaan, Ciwidey , Kabupaten Bandung, Jabar – Bongkarr.com  Proyek penyediaan air minum (SPAM) senilai Rp 700,8 juta dari DAK pusat menuai sorotan. Papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran, sementara di lapangan ditemukan pekerja tanpa APD berstandar SNI. Aspek transparansi dan keselamatan kerja kini menjadi perhatian publik. Proyek Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung ini dikerjakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sumber Air Kehidupan dengan nilai kontrak Rp 700.899.000 dan waktu pelaksanaan 150 hari kerja, meliputi dua titik lokasi, yaitu Kampung Rancagede RW 01 dan Kampung Salam RW 03. Namun dari hasil pantauan tim Bongkarr.com, papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran dan tahun kegiatan. Padahal, sesuai Permen PUPR No...
Baca selengkapnya

Heboh!! Pengakuan Beberapa Pengusaha Diduga Ditipu Melibatkan Bupati Bandung Dadang Supriatna, Apa Ini Benar?

Gambar
KAB BANDUNG| BONGKARR.COM Jagat Raya dibuat heboh  dari pengakuan beberapa pengusaha yang diduga terjadi penipuan terhadap mereka yang melibatkan orang nomor satu di kabupaten bandung Bupati Bandung Dadang Supriatna beredar luas di sampaikan melalui video podcast @Bambang_Widjojanto. Video yang tersebar luas di media sosial dengan tagar #SkandalPolitik #ObrolanWARAS dan #KabupatenBandung menjadi ‘buah bibir’ baru dikalangan publik. Beredarnya video podcast @Bambang_Widjojanto ada sebuah pengakuan mengejutkan dari Bu Vita, salah satu kreditur utama, yang menyebut adanya tawaran proyek sebagai ganti rugi dalam suatu perusahaan. Dalam video podcast @Bambang_Widjojanto, para pengusaha tersebut diduga menjadi korban dari PT BDS. Nilai kerugian ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah, menunjukkan bukan sekadar penyalahgunaan jabatan, tetapi juga kemungkinan kelengahan institusional dalam pengawasan dan akuntabilitas. Percakapan di podcast itu muncul nama-nama yang diduga masih dalam ling...
Baca selengkapnya

Proyek PLTP Geo Dipa Ganggu Warga Malam Hari: Pemerintah dan Perusahaan Dinilai Egois, Asal Bacot Tanpa Nurani

Gambar
KAB BANDUNG, 25  Juli 2025 — Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Geo Dipa Energi yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bandung kembali menuai kritik keras. Bukan hanya karena aktivitasnya yang semakin intensif, namun karena dampak serius yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar — terutama saat malam hari. Suara bising, getaran, dan gangguan lingkungan yang terus terjadi pada malam hari membuat warga kehilangan kenyamanan dan ketenangan. Mereka sudah berkali-kali menyampaikan keluhan, namun selalu berakhir di telinga yang tuli. Pemerintah dan pihak perusahaan dianggap hanya sibuk dengan laporan pencapaian dan kelancaran proyek — tanpa sedikit pun empati pada penderitaan rakyat. "Ini bukan soal proyek, ini soal nurani dan akal sehat. Mereka bertindak seperti penguasa yang tidak mengenal batas. Mau enaknya sendiri, asal bacot, merasa punya kuasa dan kebijakan, tapi tidak pernah benar-benar melihat penderitaan kami di lapangan," ujar salah satu war...
Baca selengkapnya