EDITORIAL: Diduga Lemahnya Pengawasan DPUTR Kabupaten Bandung, Publik Berhak Tahu Asal Usul Proyek, Korwil di Pertanyakan

 EDITORIAL: Diduga Lemahnya Pengawasan DPUTR Kabupaten Bandung, Publik Berhak Tahu Asal Usul Proyek, Korwil di Pertanyakan 


Kabupaten Bandung | Bongkarr.com | Selasa, 4 November 2025 | 10:34 WIB 

EDITORIAL INVESTIGASI BONGKARR.COM

Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di wilayah Kampung Ciwaru Leuwiliang, RW 11, Desa Mekarsari, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat kembali menjadi sorotan publik. Warga mendapati adanya pekerjaan pembangunan tanpa papan proyek yang jelas, sehingga tidak diketahui siapa pelaksana dan berapa besar nilai anggarannya.

Di lokasi, terlihat tumpukan material batu belah berwarna merah dan keputih-putihan.

Ujang, warga Desa Mekarsari, mengatakan kepada Bongkarr.com bahwa ia tidak pernah melihat papan proyek di tempat tersebut.

> “Kami hanya melihat ada pekerjaan dengan tumpukan batu belah, tapi tidak tahu proyek apa dan siapa yang mengerjakan. Kami berharap papan proyek dipasang supaya warga tahu,” ujarnya, Selasa (4/11/2025).

Sementara salah seorang pekerja di lokasi mengatakan bahwa pekerjaan TPT sudah berlangsung beberapa minggu dan saat ini sedang dilakukan penambahan volume bangunan.

> “Sekarang sedang ada penambahan volume TPT,” katanya, Selasa (4/11/2025).




Kasus seperti ini bukan yang pertama. Sejumlah proyek tanpa papan informasi sebelumnya juga pernah ditemukan di wilayah Kabupaten Bandung. Kondisi ini menimbulkan dugaan publik adanya pembiaran dari instansi teknis terkait, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Bandung.

 Konfirmasi ke Korwil PUTR Kabupaten Bandung

Redaksi Bongkarr.com telah melakukan konfirmasi kepada Kepala Korwil PUTR Kabupaten Bandung berinisial “HSH” pada Rabu (5/11/2025) melalui aplikasi WhatsApp.

Dalam pesan tersebut, redaksi mengirimkan beberapa foto dokumentasi kegiatan dan material batu belah serta menyampaikan beberapa pertanyaan, antara lain:

1. Apakah tanpa papan proyek termasuk pelanggaran aturan?

2. Apakah Bapak telah melakukan pengawasan ke lokasi tersebut?

3. Mengapa kejadian seperti ini terus berulang di lapangan?

4. Apakah Korwil memiliki kewajiban melakukan pengawasan terhadap proyek TPT di wilayah PACIRA (Pasirjambu, Ciwidey, Rancabali)?

Namun hingga berita ini diterbitkan, HSH  belum memberikan jawaban, meskipun pesan WhatsApp yang dikirim terlihat sudah centang dua.

Tanggapan Penggiat Anti-Korupsi Kabupaten Bandung

Seorang penggiat anti-korupsi Kabupaten Bandung menilai bahwa fungsi Korwil DPUTR selama ini sepertinya tidak berjalan efektif.

> “Kalau fungsi Korwil tidak berjalan dan kejadian seperti ini terus berulang, lebih baik dibubarkan saja. Pengawasan bisa diserahkan kepada UPTD di masing-masing wilayah,” ujarnya.


Analisis Redaksi

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), setiap kegiatan pembangunan yang bersumber dari anggaran negara wajib menampilkan papan proyek yang berisi nama kegiatan, nilai anggaran, waktu pelaksanaan, dan nama pelaksana.

Ketidakhadiran papan proyek di lokasi pekerjaan TPT Desa Mekarsari bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi juga pelanggaran terhadap prinsip transparansi publik. Masyarakat berhak mengetahui setiap proyek yang menggunakan dana negara, baik melalui APBD maupun sumber lainnya.

Bongkarr.com menilai lemahnya pengawasan serta berulangnya temuan serupa menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan internal DPUTR Kabupaten Bandung. Transparansi dan keterbukaan informasi publik harus menjadi prioritas agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah tidak terus menurun.


---


 Editorial Bongkarr.com

 Penulis: Tim Redaksi | Editor: Lot Baktiar Sigalingging

 Tulisan ini merupakan pandangan resmi Redaksi Bongkarr.com terhadap isu publik. Disusun berdasarkan fakta lapangan dan regulasi yang berlaku, sesuai Kode Etik Jurnalistik, UU Pers, dan UU ITE.


 Editorial ini tidak memihak pihak manapun. Redaksi Bongkarr.com menulis demi kepentingan publik dan keterbukaan penyelenggaraan pembangunan di daerah.

Postingan populer dari blog ini

Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan

Gambar
 Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan Penulis : Redaksi /Bahtiar | Rabu, 8 Oktober 2025 | 18.27 WIB  Desa Panundaan, Ciwidey , Kabupaten Bandung, Jabar – Bongkarr.com  Proyek penyediaan air minum (SPAM) senilai Rp 700,8 juta dari DAK pusat menuai sorotan. Papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran, sementara di lapangan ditemukan pekerja tanpa APD berstandar SNI. Aspek transparansi dan keselamatan kerja kini menjadi perhatian publik. Proyek Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung ini dikerjakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sumber Air Kehidupan dengan nilai kontrak Rp 700.899.000 dan waktu pelaksanaan 150 hari kerja, meliputi dua titik lokasi, yaitu Kampung Rancagede RW 01 dan Kampung Salam RW 03. Namun dari hasil pantauan tim Bongkarr.com, papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran dan tahun kegiatan. Padahal, sesuai Permen PUPR No...
Baca selengkapnya

Heboh!! Pengakuan Beberapa Pengusaha Diduga Ditipu Melibatkan Bupati Bandung Dadang Supriatna, Apa Ini Benar?

Gambar
KAB BANDUNG| BONGKARR.COM Jagat Raya dibuat heboh  dari pengakuan beberapa pengusaha yang diduga terjadi penipuan terhadap mereka yang melibatkan orang nomor satu di kabupaten bandung Bupati Bandung Dadang Supriatna beredar luas di sampaikan melalui video podcast @Bambang_Widjojanto. Video yang tersebar luas di media sosial dengan tagar #SkandalPolitik #ObrolanWARAS dan #KabupatenBandung menjadi ‘buah bibir’ baru dikalangan publik. Beredarnya video podcast @Bambang_Widjojanto ada sebuah pengakuan mengejutkan dari Bu Vita, salah satu kreditur utama, yang menyebut adanya tawaran proyek sebagai ganti rugi dalam suatu perusahaan. Dalam video podcast @Bambang_Widjojanto, para pengusaha tersebut diduga menjadi korban dari PT BDS. Nilai kerugian ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah, menunjukkan bukan sekadar penyalahgunaan jabatan, tetapi juga kemungkinan kelengahan institusional dalam pengawasan dan akuntabilitas. Percakapan di podcast itu muncul nama-nama yang diduga masih dalam ling...
Baca selengkapnya

Proyek PLTP Geo Dipa Ganggu Warga Malam Hari: Pemerintah dan Perusahaan Dinilai Egois, Asal Bacot Tanpa Nurani

Gambar
KAB BANDUNG, 25  Juli 2025 — Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Geo Dipa Energi yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bandung kembali menuai kritik keras. Bukan hanya karena aktivitasnya yang semakin intensif, namun karena dampak serius yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar — terutama saat malam hari. Suara bising, getaran, dan gangguan lingkungan yang terus terjadi pada malam hari membuat warga kehilangan kenyamanan dan ketenangan. Mereka sudah berkali-kali menyampaikan keluhan, namun selalu berakhir di telinga yang tuli. Pemerintah dan pihak perusahaan dianggap hanya sibuk dengan laporan pencapaian dan kelancaran proyek — tanpa sedikit pun empati pada penderitaan rakyat. "Ini bukan soal proyek, ini soal nurani dan akal sehat. Mereka bertindak seperti penguasa yang tidak mengenal batas. Mau enaknya sendiri, asal bacot, merasa punya kuasa dan kebijakan, tapi tidak pernah benar-benar melihat penderitaan kami di lapangan," ujar salah satu war...
Baca selengkapnya