EDITORIAL BONGKARR.COM Dugaan Kejanggalan Mengemuka: Revitalisasi SMAN 1 Ciwidey Disinyalir Tak Sesuai Perencanaan

 EDITORIAL BONGKARR.COM

Dugaan Kejanggalan Mengemuka: Revitalisasi SMAN 1 Ciwidey Disinyalir Tak Sesuai Perencanaan


Penulis: Tim Redaksi | Editor: Lot Baktiar Sigalingging 

Kabupaten Bandung | Bongkarr.com | Kamis, 20 November 2025 | 17:17 WIB -

Pelaksanaan Program Revitalisasi di SMAN 1 Ciwidey, Kabupaten Bandung, kembali menjadi sorotan publik. Hasil penelusuran dan investigasi lapangan tim Bongkarr.com mengungkap sejumlah indikasi kejanggalan yang patut diperhatikan oleh pihak-pihak terkait.

Meskipun papan informasi proyek telah terpasang lengkap—berisi nama kegiatan, sumber anggaran, tahun anggaran, nilai proyek, serta identitas pelaksana—namun pihak sekolah tidak menampilkan gambar teknis pekerjaan, seperti tampak bangunan, gambar besi, serta gambar pondasi, yang pada umumnya dipublikasikan dalam proyek pembangunan fisik yang menggunakan anggaran negara.

Padahal, penyajian gambar teknis tersebut merupakan bagian dari keterbukaan informasi publik, memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui lingkup pekerjaan dan memastikan pembangunan berjalan sesuai dokumen perencanaan teknis.

Selain itu, tim Bongkarr.com juga menemukan beberapa pekerja di lokasi proyek tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) secara lengkap, meski standar keselamatan kerja (K3) merupakan kewajiban bagi penyedia jasa dan pengawas internal, terutama dalam pekerjaan konstruksi di lingkungan pendidikan.

Kondisi ini memperkuat dugaan bahwa pengawasan internal oleh panitia P2SP SMAN 1 Ciwidey belum berjalan optimal. Bahkan muncul dugaan ketidaksesuaian antara pagu anggaran dan kondisi fisik pekerjaan di lapangan. Hal ini wajar menimbulkan pertanyaan publik mengenai akuntabilitas pelaksanaan program revitalisasi tersebut.

Upaya konfirmasi telah dilakukan oleh Bongkarr.com. Seorang guru berinisial “I”, ketika dihubungi melalui telepon pribadi, tidak mengangkat. Tim kemudian mencoba menghubungi melalui aplikasi WhatsApp untuk menanyakan keberadaan Kepala Sekolah dan mengajukan beberapa poin klarifikasi terkait pekerjaan revitalisasi. Namun hingga berita ini diterbitkan—Kamis (20/11/2025)—tidak ada balasan yang diberikan.

Dalam program pembangunan yang bersumber dari keuangan negara, pengawasan dari semua pihak sangat diperlukan—baik dari internal sekolah, komite, masyarakat, maupun instansi pengawas. Pengawasan penting agar penggunaan anggaran benar-benar sesuai peruntukannya, dan tidak berubah menjadi ruang untuk keuntungan pribadi atau penyimpangan lainnya.

Transparansi merupakan kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Keterlambatan atau ketertutupan informasi hanya akan menimbulkan persepsi negatif di masyarakat dan mencoreng nilai akuntabilitas.

Bongkarr.com berharap pihak sekolah dan panitia P2SP lebih kooperatif, terbuka, dan responsif terhadap permintaan informasi demi menjaga kepercayaan publik terhadap pelaksanaan program revitalisasi. Bongkarr.com tetap membuka ruang klarifikasi bagi seluruh pihak agar pemberitaan tetap berimbang dan objektif.


---


TAGAR:


#BongkarrInvestigasi #RevitalisasiSekolah #Ciwidey #KabupatenBandung #KeterbukaanInformasi #KIP #TransparansiAnggaran #PendidikanJabar #PengawasanPublik #BeritaInvestigasi #BongkarrNews

Postingan populer dari blog ini

Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan

Gambar
 Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan Penulis : Redaksi /Bahtiar | Rabu, 8 Oktober 2025 | 18.27 WIB  Desa Panundaan, Ciwidey , Kabupaten Bandung, Jabar – Bongkarr.com  Proyek penyediaan air minum (SPAM) senilai Rp 700,8 juta dari DAK pusat menuai sorotan. Papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran, sementara di lapangan ditemukan pekerja tanpa APD berstandar SNI. Aspek transparansi dan keselamatan kerja kini menjadi perhatian publik. Proyek Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung ini dikerjakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sumber Air Kehidupan dengan nilai kontrak Rp 700.899.000 dan waktu pelaksanaan 150 hari kerja, meliputi dua titik lokasi, yaitu Kampung Rancagede RW 01 dan Kampung Salam RW 03. Namun dari hasil pantauan tim Bongkarr.com, papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran dan tahun kegiatan. Padahal, sesuai Permen PUPR No...
Baca selengkapnya

Heboh!! Pengakuan Beberapa Pengusaha Diduga Ditipu Melibatkan Bupati Bandung Dadang Supriatna, Apa Ini Benar?

Gambar
KAB BANDUNG| BONGKARR.COM Jagat Raya dibuat heboh  dari pengakuan beberapa pengusaha yang diduga terjadi penipuan terhadap mereka yang melibatkan orang nomor satu di kabupaten bandung Bupati Bandung Dadang Supriatna beredar luas di sampaikan melalui video podcast @Bambang_Widjojanto. Video yang tersebar luas di media sosial dengan tagar #SkandalPolitik #ObrolanWARAS dan #KabupatenBandung menjadi ‘buah bibir’ baru dikalangan publik. Beredarnya video podcast @Bambang_Widjojanto ada sebuah pengakuan mengejutkan dari Bu Vita, salah satu kreditur utama, yang menyebut adanya tawaran proyek sebagai ganti rugi dalam suatu perusahaan. Dalam video podcast @Bambang_Widjojanto, para pengusaha tersebut diduga menjadi korban dari PT BDS. Nilai kerugian ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah, menunjukkan bukan sekadar penyalahgunaan jabatan, tetapi juga kemungkinan kelengahan institusional dalam pengawasan dan akuntabilitas. Percakapan di podcast itu muncul nama-nama yang diduga masih dalam ling...
Baca selengkapnya

Proyek PLTP Geo Dipa Ganggu Warga Malam Hari: Pemerintah dan Perusahaan Dinilai Egois, Asal Bacot Tanpa Nurani

Gambar
KAB BANDUNG, 25  Juli 2025 — Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Geo Dipa Energi yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bandung kembali menuai kritik keras. Bukan hanya karena aktivitasnya yang semakin intensif, namun karena dampak serius yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar — terutama saat malam hari. Suara bising, getaran, dan gangguan lingkungan yang terus terjadi pada malam hari membuat warga kehilangan kenyamanan dan ketenangan. Mereka sudah berkali-kali menyampaikan keluhan, namun selalu berakhir di telinga yang tuli. Pemerintah dan pihak perusahaan dianggap hanya sibuk dengan laporan pencapaian dan kelancaran proyek — tanpa sedikit pun empati pada penderitaan rakyat. "Ini bukan soal proyek, ini soal nurani dan akal sehat. Mereka bertindak seperti penguasa yang tidak mengenal batas. Mau enaknya sendiri, asal bacot, merasa punya kuasa dan kebijakan, tapi tidak pernah benar-benar melihat penderitaan kami di lapangan," ujar salah satu war...
Baca selengkapnya