📰 Warga Cukanggenteng Geruduk Kantor Desa, Tuntut Transparansi Tanah Carik dan Desak Kades Rosiman Mundur

 ðŸ“° Warga Cukanggenteng Geruduk Kantor Desa, Tuntut Transparansi Tanah Carik dan Desak Kades Rosiman Mundur

Penulis : Redaksi/ Bah tiarSIGALINGGING | Senin, 13 Oktober 2025 | 7.23 WIB 

Pasirjambu, Kabupaten Bandung, Jabar – Bongkarr.com

Untuk ketiga kalinya, ratusan warga Desa Cukanggenteng, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung, kembali menggelar aksi di depan kantor desa pada Jumat (10/10/2025). Massa yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat dan perwakilan RW menuntut transparansi pengelolaan tanah carik serta meminta Kepala Desa Cukanggenteng, Rosiman, mundur dari jabatannya.


Aksi ini berlangsung damai dan dikawal ketat oleh aparat gabungan dari Polsek Pasirjambu, Koramil 2412 Pasirjambu, dan Satpol PP Kecamatan Pasirjambu.


Tuntutan Warga: Transparansi dan Pertanggungjawaban Tanah Carik

Dalam aksi tersebut, warga menyoroti beberapa persoalan aset desa yang dianggap tidak transparan, termasuk tanah carik di Kampung Pasir Luhur, lahan yang disewakan kepada pihak hotel, serta bekas kantor desa lama.


Tokoh masyarakat Cecep, yang juga masih memiliki hubungan keluarga dengan Kepala Desa Rosiman, menegaskan bahwa warga tidak pernah diajak bermusyawarah mengenai penyewaan tanah kepada pihak hotel.

> “Yang rapat hanya perangkat desa dan BPD. Kami masyarakat sama sekali tidak diajak. Kalau tidak jelas, kami akan patok tanah itu,” ujar Cecep.

Warga juga mempertanyakan kejelasan proses tukar guling tanah carik yang disebut telah dilakukan tanpa sosialisasi terbuka kepada masyarakat.


Musyawarah dengan Camat dan Forkopimcam


Situasi mereda setelah dilakukan musyawarah di Aula Kantor Desa Cukanggenteng, dihadiri oleh Camat Pasirjambu Nia Kania, S.Pt., M.I.L, Kapolsek Pasirjambu AKP Asep Lesmana, dan Danramil Pasirjambu Kapten Giyar M., S.IP.

Pertemuan tersebut juga diikuti oleh tokoh masyarakat, perwakilan BPD, dan para Ketua RW.

Dalam forum tersebut, Kepala Desa Rosiman memberikan klarifikasi terkait dugaan pelanggaran prosedur dalam pengelolaan tanah desa.

> “Semua tahapan aturan terkait tukar guling, sewa lahan, dan kerja sama penggunaan aset desa sudah kami penuhi sesuai ketentuan pemerintah,” tegas Rosiman di hadapan peserta musyawarah.

Suara Warga: Desak Kades Mundur


Ketua RW 13 Yayat Hidayat yang ditemui di halaman kantor desa mengungkapkan bahwa aksi ini diikuti oleh sekitar 1.000 warga.

> “Hari ini kami dari seluruh elemen masyarakat Desa Cukanggenteng menuntut agar Rosiman sebagai Kepala Desa mundur dari jabatannya karena dianggap tidak bisa memimpin rakyat Cukanggenteng. Aset-aset desa malah hilang dan tidak jelas, seperti sound system, kursi tamu, panggung/tenda, dan tanah carik desa,” jelas Yayat.

Yayat juga meminta Bupati Bandung segera mencopot Kepala Desa karena dianggap sering menimbulkan kegaduhan di lingkungan masyarakat.


Pihak Keamanan: Situasi Aman dan Kondusif


Kapolsek Pasirjambu AKP Asep Lesmana memastikan kondisi lapangan berjalan kondusif.

> “Alhamdulillah, hari ini kami menurunkan sekitar 50 personel gabungan dari Polresta Bandung, Polsek Pasirjambu, Polsek Ciwidey, Koramil 2412, Satpol PP, dan Linmas. Situasi aman dan terkendali,” ungkapnya.


Aksi unjuk rasa berakhir dengan tertib. Warga membubarkan diri dengan damai setelah mendapat informasi akan diadakan rapat susulan untuk membahas hal-hal yang belum terselesaikan dalam forum sebelumnya.


Dasar Hukum Pengelolaan Tanah Carik

Sebagai informasi, tanah carik desa merupakan aset milik pemerintah desa yang penggunaannya diatur oleh:

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa,

serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.


Setiap bentuk penyewaan, tukar guling, atau kerja sama pemanfaatan tanah desa wajib melalui:

1. Musyawarah desa dan persetujuan BPD,

2. Rekomendasi Camat dan Bupati/Wali Kota,

3. Transparansi informasi kepada masyarakat melalui papan pengumuman atau media informasi resmi desa.

Langkah ini bertujuan memastikan akuntabilitas dan mencegah potensi penyalahgunaan aset desa.


Penutup dan Hak Jawab

Redaksi Bongkarr.com telah berupaya menghadirkan informasi secara berimbang, akurat, dan sesuai fakta lapangan.

Pihak-pihak yang disebut dalam berita ini memiliki hak jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.


---

Foto: Dok. Bongkarr.com / Warga Cukanggenteng

Rubrik: Hukum & Pemerintahan Desa

---

🔖 Hashtag & SEO Tags (untuk media sosial dan CMS)


Tagar utama (disarankan 5–10 di tiap posting):

#Cukanggenteng #Pasirjambu #KabupatenBandung #TanahCarik #TransparansiDesa #TukarGuling #AsetDesa #HakPublik #BongkarrNews #KeterbukaanInformasi


Meta Title:

Warga Cukanggenteng Desak Transparansi Tanah Carik — Bongkarr.com


Meta Description:

Ratusan warga Cukanggenteng tuntut keterbukaan pengelolaan tanah carik dan sewa lahan hotel. Forum musyawarah digelar, rapat susulan dijadwalkan.


URL Slug (rekomendasi):

warga-cukanggenteng-desak-transparansi-tanah-carik



---

Postingan populer dari blog ini

Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan

Gambar
 Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan Penulis : Redaksi /Bahtiar | Rabu, 8 Oktober 2025 | 18.27 WIB  Desa Panundaan, Ciwidey , Kabupaten Bandung, Jabar – Bongkarr.com  Proyek penyediaan air minum (SPAM) senilai Rp 700,8 juta dari DAK pusat menuai sorotan. Papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran, sementara di lapangan ditemukan pekerja tanpa APD berstandar SNI. Aspek transparansi dan keselamatan kerja kini menjadi perhatian publik. Proyek Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung ini dikerjakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sumber Air Kehidupan dengan nilai kontrak Rp 700.899.000 dan waktu pelaksanaan 150 hari kerja, meliputi dua titik lokasi, yaitu Kampung Rancagede RW 01 dan Kampung Salam RW 03. Namun dari hasil pantauan tim Bongkarr.com, papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran dan tahun kegiatan. Padahal, sesuai Permen PUPR No...
Baca selengkapnya

Heboh!! Pengakuan Beberapa Pengusaha Diduga Ditipu Melibatkan Bupati Bandung Dadang Supriatna, Apa Ini Benar?

Gambar
KAB BANDUNG| BONGKARR.COM Jagat Raya dibuat heboh  dari pengakuan beberapa pengusaha yang diduga terjadi penipuan terhadap mereka yang melibatkan orang nomor satu di kabupaten bandung Bupati Bandung Dadang Supriatna beredar luas di sampaikan melalui video podcast @Bambang_Widjojanto. Video yang tersebar luas di media sosial dengan tagar #SkandalPolitik #ObrolanWARAS dan #KabupatenBandung menjadi ‘buah bibir’ baru dikalangan publik. Beredarnya video podcast @Bambang_Widjojanto ada sebuah pengakuan mengejutkan dari Bu Vita, salah satu kreditur utama, yang menyebut adanya tawaran proyek sebagai ganti rugi dalam suatu perusahaan. Dalam video podcast @Bambang_Widjojanto, para pengusaha tersebut diduga menjadi korban dari PT BDS. Nilai kerugian ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah, menunjukkan bukan sekadar penyalahgunaan jabatan, tetapi juga kemungkinan kelengahan institusional dalam pengawasan dan akuntabilitas. Percakapan di podcast itu muncul nama-nama yang diduga masih dalam ling...
Baca selengkapnya

Proyek PLTP Geo Dipa Ganggu Warga Malam Hari: Pemerintah dan Perusahaan Dinilai Egois, Asal Bacot Tanpa Nurani

Gambar
KAB BANDUNG, 25  Juli 2025 — Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Geo Dipa Energi yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bandung kembali menuai kritik keras. Bukan hanya karena aktivitasnya yang semakin intensif, namun karena dampak serius yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar — terutama saat malam hari. Suara bising, getaran, dan gangguan lingkungan yang terus terjadi pada malam hari membuat warga kehilangan kenyamanan dan ketenangan. Mereka sudah berkali-kali menyampaikan keluhan, namun selalu berakhir di telinga yang tuli. Pemerintah dan pihak perusahaan dianggap hanya sibuk dengan laporan pencapaian dan kelancaran proyek — tanpa sedikit pun empati pada penderitaan rakyat. "Ini bukan soal proyek, ini soal nurani dan akal sehat. Mereka bertindak seperti penguasa yang tidak mengenal batas. Mau enaknya sendiri, asal bacot, merasa punya kuasa dan kebijakan, tapi tidak pernah benar-benar melihat penderitaan kami di lapangan," ujar salah satu war...
Baca selengkapnya