Tindak Lanjut Aspirasi Warga, Camat dan Kades Mekarsari Pimpin Pengerukan Sungai Ciburandul

 Tindak Lanjut Aspirasi Warga, Camat dan Kades Mekarsari Pimpin Pengerukan Sungai Ciburandul



Penulis : Endang Komara

Editor    : Redaksi

Rabu, 8 Oktober 2025

Ngamprah, 7 Oktober 2025 — Pemerintah Kecamatan Ngamprah bersama Pemerintah Desa Mekarsari, Kabupaten Bandung Barat, melaksanakan kegiatan pengerukan Sungai Ciburandul pada Selasa (7/10/2025).

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari aspirasi masyarakat yang meminta penataan sungai setelah pembongkaran bangunan liar di area pinggir jalan underpass KAI dan KCIC.

Dalam video yang terekam di lapangan, Camat Ngamprah, Agnes Virganty, menyampaikan bahwa kegiatan pengerukan dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) serta Satpol PP, setelah sebelumnya dilaksanakan penertiban bangunan liar di bantaran sungai.

> “Kami ingin mengakselerasi pengerukan dari proses pendangkalan melalui DPUTR, dan kemarin juga Satpol PP telah melakukan penertiban bangunan liar. Di sini hadir Pemerintah Desa Mekarsari yang sangat baik dalam mendukung kegiatan ini. Mudah-mudahan dengan kerja sama ini tidak terjadi banjir lagi di wilayah Mekarsari,” ujar Camat Ngamprah dalam sambutannya.

Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, termasuk petugas lapangan dan operator alat berat yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

> “Mohon doanya semoga pekerjaan ini diberikan kelancaran dan hasilnya bisa dirasakan oleh masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Desa Mekarsari menyatakan bahwa pihaknya siap mendukung penuh upaya pemerintah kecamatan dalam menormalisasi Sungai Ciburandul.

> “Kami dari Pemerintah Desa Mekarsari sangat mendukung langkah Camat Ngamprah dan DPUTR dalam melakukan pengerukan sungai ini. Selama ini warga memang mengeluhkan pendangkalan yang menyebabkan air mudah meluap saat hujan deras. Kami berharap masyarakat ikut menjaga hasil pekerjaan ini dan tidak lagi membangun di bantaran sungai,” ujar Kepala Desa Mekarsari di lokasi kegiatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Pasal 55 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu fungsi sungai.

Selain itu, Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) melarang pendirian bangunan yang dapat menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan.

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 98 dan 99 UU PPLH, dengan ancaman penjara hingga tiga tahun dan/atau denda hingga Rp3 miliar.

Warga sekitar menyambut baik kegiatan normalisasi ini dan berharap pekerjaan serupa dilakukan secara berkala, terutama menjelang musim hujan, agar Sungai Ciburandul kembali berfungsi optimal.

Informasi kegiatan ini diperoleh dari wartawan Bongkarr.com yang memantau langsung proses pengerukan Sungai Ciburandul di wilayah Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat.***

Postingan populer dari blog ini

Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan

Gambar
 Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan Penulis : Redaksi /Bahtiar | Rabu, 8 Oktober 2025 | 18.27 WIB  Desa Panundaan, Ciwidey , Kabupaten Bandung, Jabar – Bongkarr.com  Proyek penyediaan air minum (SPAM) senilai Rp 700,8 juta dari DAK pusat menuai sorotan. Papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran, sementara di lapangan ditemukan pekerja tanpa APD berstandar SNI. Aspek transparansi dan keselamatan kerja kini menjadi perhatian publik. Proyek Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung ini dikerjakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sumber Air Kehidupan dengan nilai kontrak Rp 700.899.000 dan waktu pelaksanaan 150 hari kerja, meliputi dua titik lokasi, yaitu Kampung Rancagede RW 01 dan Kampung Salam RW 03. Namun dari hasil pantauan tim Bongkarr.com, papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran dan tahun kegiatan. Padahal, sesuai Permen PUPR No...
Baca selengkapnya

Heboh!! Pengakuan Beberapa Pengusaha Diduga Ditipu Melibatkan Bupati Bandung Dadang Supriatna, Apa Ini Benar?

Gambar
KAB BANDUNG| BONGKARR.COM Jagat Raya dibuat heboh  dari pengakuan beberapa pengusaha yang diduga terjadi penipuan terhadap mereka yang melibatkan orang nomor satu di kabupaten bandung Bupati Bandung Dadang Supriatna beredar luas di sampaikan melalui video podcast @Bambang_Widjojanto. Video yang tersebar luas di media sosial dengan tagar #SkandalPolitik #ObrolanWARAS dan #KabupatenBandung menjadi ‘buah bibir’ baru dikalangan publik. Beredarnya video podcast @Bambang_Widjojanto ada sebuah pengakuan mengejutkan dari Bu Vita, salah satu kreditur utama, yang menyebut adanya tawaran proyek sebagai ganti rugi dalam suatu perusahaan. Dalam video podcast @Bambang_Widjojanto, para pengusaha tersebut diduga menjadi korban dari PT BDS. Nilai kerugian ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah, menunjukkan bukan sekadar penyalahgunaan jabatan, tetapi juga kemungkinan kelengahan institusional dalam pengawasan dan akuntabilitas. Percakapan di podcast itu muncul nama-nama yang diduga masih dalam ling...
Baca selengkapnya

Proyek PLTP Geo Dipa Ganggu Warga Malam Hari: Pemerintah dan Perusahaan Dinilai Egois, Asal Bacot Tanpa Nurani

Gambar
KAB BANDUNG, 25  Juli 2025 — Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Geo Dipa Energi yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bandung kembali menuai kritik keras. Bukan hanya karena aktivitasnya yang semakin intensif, namun karena dampak serius yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar — terutama saat malam hari. Suara bising, getaran, dan gangguan lingkungan yang terus terjadi pada malam hari membuat warga kehilangan kenyamanan dan ketenangan. Mereka sudah berkali-kali menyampaikan keluhan, namun selalu berakhir di telinga yang tuli. Pemerintah dan pihak perusahaan dianggap hanya sibuk dengan laporan pencapaian dan kelancaran proyek — tanpa sedikit pun empati pada penderitaan rakyat. "Ini bukan soal proyek, ini soal nurani dan akal sehat. Mereka bertindak seperti penguasa yang tidak mengenal batas. Mau enaknya sendiri, asal bacot, merasa punya kuasa dan kebijakan, tapi tidak pernah benar-benar melihat penderitaan kami di lapangan," ujar salah satu war...
Baca selengkapnya