Standar SNI IPAL RSUD di Bawah 200 Kamar dan Hak Warga Terhadap Lingkungan Sehat

 📰 RUBRIK HUKUM & LINGKUNGAN


Standar SNI IPAL RSUD di Bawah 200 Kamar dan Hak Warga Terhadap Lingkungan Sehat



Reporter: Redaksi Bongkarr.com

Editor: BAH TIAR SIGALINGGING | Rabu, 15 Oktober 2025 | 08.16 WIB 


🏥 Latar Belakang


Dalam pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada rumah sakit, termasuk RSUD dengan kapasitas di bawah 200 tempat tidur, sering muncul perhatian warga terhadap potensi dampak pencemaran lingkungan.

Kekhawatiran masyarakat ini wajar karena limbah medis rumah sakit mengandung zat kimia, bakteri patogen, dan mikroorganisme berbahaya yang berpotensi mencemari air tanah atau udara jika tidak dikelola sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) dan aturan Kementerian Lingkungan Hidup.

Pembangunan IPAL wajib disertai dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL) dan melibatkan partisipasi masyarakat sekitar, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.


---

⚖️ Dasar Hukum Pembangunan IPAL Rumah Sakit


1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 65 ayat (1): Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pasal 66: Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup tidak dapat dituntut pidana maupun digugat perdata.

2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit

Rumah sakit wajib memiliki IPAL yang sesuai SNI 19-2451-2002 atau ketentuan teknis terbaru.

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor P.68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.

4. Standar Nasional Indonesia (SNI 3241:2015) tentang Tata Cara Perencanaan IPAL Rumah Sakit

Untuk RSUD di bawah 200 tempat tidur, sistem IPAL wajib menurunkan kadar BOD, COD, TSS, dan E. coli sesuai baku mutu lingkungan.


---

🧬 Jenis-Jenis IPAL dan Bakteri Berbahaya


Jenis IPAL Rumah Sakit:

Anaerobik (tanpa oksigen): Menggunakan bakteri pengurai alami tanpa udara, cocok untuk volume kecil.

Aerobik (dengan oksigen): Menggunakan blower udara untuk mempercepat penguraian biologis.

Kombinasi Anaerobik–Aerobik: Umum digunakan untuk RSUD menengah.

Biofilter / Membrane Bioreactor (MBR): Teknologi modern dengan efisiensi tinggi, limbah hasil olahan lebih bersih.

Bakteri Patogen dalam Limbah Medis:

Escherichia coli → Penyebab diare akut.

Salmonella typhi → Penyebab tifus.

Pseudomonas aeruginosa → Resisten terhadap antibiotik, sulit dimusnahkan.

Mycobacterium tuberculosis → Penyebab TBC, dapat bertahan di air limbah.

Staphylococcus aureus → Penyebab infeksi kulit dan darah.

Bakteri-bakteri ini hanya dapat dimusnahkan melalui proses pengolahan IPAL khusus bersuhu tinggi atau reaktor biokimia, bukan sekadar pembuangan ke tanah atau saluran umum.


---

👥 Hak Warga Sekitar terhadap Lingkungan Sehat

Warga yang tinggal di sekitar lokasi pembangunan RSUD berhak untuk:

1. Memperoleh informasi mengenai proyek lingkungan (Pasal 65 ayat 2 UU 32/2009).

2. Mengajukan permohonan audensi dengan pelaksana proyek atau pemerintah daerah jika menilai kegiatan berpotensi mencemari lingkungan.

3. Menyampaikan pendapat, saran, atau keberatan secara hukum (Pasal 70 ayat 1 UU 32/2009).

Hak warga tersebut dijamin oleh negara dan tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan menghalangi pembangunan, selama disampaikan secara sopan, berdasarkan data, dan melalui mekanisme hukum yang benar.


---

⛔ Prosedur Hukum untuk Memberhentikan Sementara Proyek

Bila terdapat indikasi pelanggaran atau belum lengkapnya dokumen lingkungan, warga dapat mengajukan permohonan penghentian sementara proyek melalui:

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten/Kota, atau

Bupati/Wali Kota setempat dengan melampirkan laporan tertulis dan bukti pendukung.


Dasar hukumnya:

Pasal 76 UU No. 32 Tahun 2009: Pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin, atau pencabutan izin lingkungan.

Langkah ini bersifat administratif, bukan pidana, dan bertujuan untuk memastikan proyek memenuhi syarat teknis dan tidak mencemari lingkungan.


---

🧾 Kewajiban Pelaksana Proyek IPAL


Pelaksana proyek wajib:

1. Menyusun dokumen UKL-UPL atau AMDAL sesuai kapasitas rumah sakit.

2. Melaksanakan sosialisasi dan audensi publik dengan warga terdampak.

3. Menjamin seluruh komponen pembangunan sesuai SNI dan peraturan teknis Kemenkes.

4. Memastikan hasil olahan limbah memenuhi baku mutu lingkungan nasional.

5. Bertanggung jawab hukum jika terbukti lalai atau menyebabkan pencemaran.

Apabila terbukti melakukan pelanggaran lingkungan dengan sengaja, dapat dijerat Pasal 98 UU 32/2009:

> Ancaman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan denda paling sedikit Rp3 miliar bagi pihak yang dengan sengaja mencemari lingkungan.


---

📚 Edukasi Hukum: Partisipasi Masyarakat Dilindungi Undang-Undang

Keterlibatan warga dalam pengawasan pembangunan IPAL bukan bentuk perlawanan, melainkan partisipasi yang dijamin hukum.

Media, akademisi, dan masyarakat berperan penting mengedukasi publik agar pembangunan sejalan dengan perlindungan lingkungan.


---

✍️ Pernyataan Redaksi

Tulisan ini tidak mengandung opini atau pandangan pribadi penulis, melainkan disusun berdasarkan regulasi resmi dan sumber hukum yang sah seperti UU, Peraturan Menteri, dan SNI yang berlaku nasional.


---

Redaksi Bongkarr.com

> “Keadilan lingkungan adalah hak setiap warga negara.”

Postingan populer dari blog ini

Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan

Gambar
 Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan Penulis : Redaksi /Bahtiar | Rabu, 8 Oktober 2025 | 18.27 WIB  Desa Panundaan, Ciwidey , Kabupaten Bandung, Jabar – Bongkarr.com  Proyek penyediaan air minum (SPAM) senilai Rp 700,8 juta dari DAK pusat menuai sorotan. Papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran, sementara di lapangan ditemukan pekerja tanpa APD berstandar SNI. Aspek transparansi dan keselamatan kerja kini menjadi perhatian publik. Proyek Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung ini dikerjakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sumber Air Kehidupan dengan nilai kontrak Rp 700.899.000 dan waktu pelaksanaan 150 hari kerja, meliputi dua titik lokasi, yaitu Kampung Rancagede RW 01 dan Kampung Salam RW 03. Namun dari hasil pantauan tim Bongkarr.com, papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran dan tahun kegiatan. Padahal, sesuai Permen PUPR No...
Baca selengkapnya

Heboh!! Pengakuan Beberapa Pengusaha Diduga Ditipu Melibatkan Bupati Bandung Dadang Supriatna, Apa Ini Benar?

Gambar
KAB BANDUNG| BONGKARR.COM Jagat Raya dibuat heboh  dari pengakuan beberapa pengusaha yang diduga terjadi penipuan terhadap mereka yang melibatkan orang nomor satu di kabupaten bandung Bupati Bandung Dadang Supriatna beredar luas di sampaikan melalui video podcast @Bambang_Widjojanto. Video yang tersebar luas di media sosial dengan tagar #SkandalPolitik #ObrolanWARAS dan #KabupatenBandung menjadi ‘buah bibir’ baru dikalangan publik. Beredarnya video podcast @Bambang_Widjojanto ada sebuah pengakuan mengejutkan dari Bu Vita, salah satu kreditur utama, yang menyebut adanya tawaran proyek sebagai ganti rugi dalam suatu perusahaan. Dalam video podcast @Bambang_Widjojanto, para pengusaha tersebut diduga menjadi korban dari PT BDS. Nilai kerugian ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah, menunjukkan bukan sekadar penyalahgunaan jabatan, tetapi juga kemungkinan kelengahan institusional dalam pengawasan dan akuntabilitas. Percakapan di podcast itu muncul nama-nama yang diduga masih dalam ling...
Baca selengkapnya

Proyek PLTP Geo Dipa Ganggu Warga Malam Hari: Pemerintah dan Perusahaan Dinilai Egois, Asal Bacot Tanpa Nurani

Gambar
KAB BANDUNG, 25  Juli 2025 — Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Geo Dipa Energi yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bandung kembali menuai kritik keras. Bukan hanya karena aktivitasnya yang semakin intensif, namun karena dampak serius yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar — terutama saat malam hari. Suara bising, getaran, dan gangguan lingkungan yang terus terjadi pada malam hari membuat warga kehilangan kenyamanan dan ketenangan. Mereka sudah berkali-kali menyampaikan keluhan, namun selalu berakhir di telinga yang tuli. Pemerintah dan pihak perusahaan dianggap hanya sibuk dengan laporan pencapaian dan kelancaran proyek — tanpa sedikit pun empati pada penderitaan rakyat. "Ini bukan soal proyek, ini soal nurani dan akal sehat. Mereka bertindak seperti penguasa yang tidak mengenal batas. Mau enaknya sendiri, asal bacot, merasa punya kuasa dan kebijakan, tapi tidak pernah benar-benar melihat penderitaan kami di lapangan," ujar salah satu war...
Baca selengkapnya