🛡️ SOP POLRI: PEMANGGILAN DAN PEMERIKSAAN ANAK DI BAWAH UMUR

 🛡️ SOP POLRI: PEMANGGILAN DAN PEMERIKSAAN ANAK DI BAWAH UMUR


(Serta sanksi hukum dan disiplin bagi anggota Polri yang melanggar SOP)



Penulis : Redaksi/ BAH TIAR SIGALINGGING | Rabu, 15 Oktober 2025 | 22.50 WIB 

BONGKARR.COM — Rubrik Hukum.

Tulisan ini disusun tanpa opini penulis, seluruhnya berdasarkan peraturan hukum dan pedoman resmi Kepolisian Negara Republik Indonesia, KPAI, dan Komnas HAM. Tujuannya murni untuk edukasi publik agar masyarakat memahami prosedur hukum dan perlindungan anak di bawah umur sesuai ketentuan yang berlaku.


🧾 A. DASAR HUKUM


1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

3. Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

4. Perkap No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Restorative Justice.

5. Perkap No. 2 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara di Lingkungan Polri.

6. PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

7. Perkap No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

8. Pedoman KPAI dan Komnas HAM tentang perlindungan hak anak dalam proses hukum.


👶 B. PRINSIP DASAR PEMANGGILAN ANAK


Dalam setiap proses pemanggilan, pemeriksaan, atau penyidikan terhadap anak di bawah umur, Polri wajib mematuhi prinsip:


1. Kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child).

2. Anak bukan miniatur orang dewasa — proses harus ramah anak.

3. Dilarang intimidasi atau tekanan psikis/fisik.

4. Anak wajib didampingi orangtua/wali, pekerja sosial, penasihat hukum, atau pembimbing kemasyarakatan (BAPAS).

5. Pemanggilan wajib tertulis, resmi, dan etis.


🧩 C. TATA CARA & SOP PEMANGGILAN ANAK DI BAWAH UMUR


1️⃣ Pemanggilan Pertama


Berdasarkan Surat Panggilan I resmi yang ditandatangani penyidik berwenang, mencantumkan: identitas anak, waktu, tempat, tujuan pemanggilan, dan pasal yang disangkakan.

Surat panggilan tidak boleh diserahkan langsung ke anak, melainkan kepada orangtua, wali, atau pihak sekolah.


2️⃣ Pemanggilan Kedua


Dapat dilakukan bila panggilan pertama tidak dihadiri, tanpa pemanggilan paksa kecuali atas izin pengadilan anak.

Pemanggilan paksa terhadap anak tanpa pendamping hukum dilarang keras.


3️⃣ Pemeriksaan Anak (Pasal 27–30 UU SPPA)


Dilakukan di ruang ramah anak.


Dihadiri oleh: penyidik bersertifikat SPPA, orangtua/wali, BAPAS, penasihat hukum, atau pendamping sosial.

Dilarang menakut-nakuti, mengancam, atau memaksa anak membuat pengakuan.


4️⃣ Durasi Pemeriksaan


Maksimal 8 jam per hari, dengan waktu istirahat.


Dilarang malam hari (18.00–06.00) kecuali mendesak dan disetujui orangtua serta pendamping hukum.


5️⃣ Hak Anak Selama Proses


Berhak mengetahui tuduhan dengan bahasa sederhana.

Didampingi penasihat hukum gratis bila tidak mampu.

Tidak boleh diborgol atau disatukan dengan tahanan dewasa.

Bila ditahan, harus di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak), bukan sel umum.



🚫 D. LARANGAN KERAS BAGI ANGGOTA POLRI


Anggota Polri dilarang:


1. Melakukan pemanggilan lisan atau melalui telepon tanpa surat resmi.

2. Memanggil anak tanpa izin orangtua/wali.

3. Melakukan pemeriksaan tanpa pendamping hukum/psikolog.

4. Mengintimidasi atau memaksa anak membuat pengakuan.

5. Mengumbar identitas anak kepada media publik.

6. Melakukan pemeriksaan malam hari tanpa izin resmi.


📌 Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikategorikan:


Pelanggaran Disiplin (PP No. 2 Tahun 2003),

Pelanggaran Kode Etik Profesi (Perkap No. 14 Tahun 2011), dan

Pelanggaran HAM terhadap anak (UU No. 39/1999 dan UU Perlindungan Anak).

---

⚖️ E. SANKSI BAGI ANGGOTA POLRI YANG MELANGGAR SOP


1️⃣ Sanksi Disiplin (PP No. 2 Tahun 2003)


Berlaku bila pelanggaran bersifat administratif atau prosedural:


Teguran tertulis.


Penundaan kenaikan gaji/pangkat.

Penempatan dalam tempat khusus maksimal 21 hari.

Pemberhentian sementara dari jabatan.


👉 Dikenakan melalui pemeriksaan PROPAM/PAMINAL.


2️⃣ Sanksi Kode Etik Profesi (Perkap No. 14 Tahun 2011)

Jika pelanggaran menurunkan kehormatan institusi:

Pernyataan pelanggaran etik.

Permintaan maaf terbuka.

Penurunan pangkat atau jabatan.

Rekomendasi PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat).


3️⃣ Sanksi Pidana (KUHP & UU Perlindungan Anak)

Bila terjadi kekerasan atau penyalahgunaan wewenang:

Pasal 421 KUHP: Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat.

Pasal 80 UU Perlindungan Anak:

> Setiap orang yang melakukan kekerasan terhadap anak dipidana penjara 3–15 tahun dan/atau denda Rp3–300 juta.


4️⃣ Sanksi HAM dan Pengawasan Eksternal

KPAI dapat memberikan rekomendasi kepada Kapolri, Kejaksaan, atau Komnas HAM.

Komnas HAM berwenang menyelidiki pelanggaran HAM.

Ombudsman RI menindaklanjuti laporan maladministrasi jika prosedur pemanggilan dilanggar.


📋 F. MEKANISME PENGADUAN MASYARAKAT


Jika ditemukan dugaan pelanggaran SOP oleh anggota Polri, masyarakat dapat melapor melalui:

1. Divpropam Polri: Hotline 0813-70002-000 atau aplikasi Propam Presisi.

2. KPAI: Call center 147 / situs resmi kpai.go.id.

3. Komnas HAM: Untuk dugaan pelanggaran hak asasi anak.

4. Ombudsman RI: Untuk pelanggaran prosedur dan maladministrasi.


🧭 G. RINGKASAN ALUR BENAR PEMANGGILAN ANAK


Tahap Prosedur Wajib Pendamping Larangan

Pemanggilan Surat resmi diserahkan ke orangtua/wali Orangtua, Bapas, Pengacara Tidak boleh via telepon/lisan

Pemeriksaan Ruang ramah anak Psikolog/Pendamping hukum Dilarang intimidasi

Penahanan Di LPKA, bukan sel umum Didampingi Tidak boleh disatukan dengan dewasa

Publikasi Identitas anak dirahasiakan – Dilarang ekspos media


📚 H. PASAL PENTING


Pasal 27 UU SPPA: Pemeriksaan anak wajib dihadiri pendamping hukum dan BAPAS.

Pasal 30 UU SPPA: Pemeriksaan anak dilakukan secara ramah anak dan tertutup.

Pasal 4 PP No. 2 Tahun 2003: Anggota Polri wajib menghormati hukum, HAM, dan martabat manusia.

Pasal 13 PP No. 2 Tahun 2003: Pelanggaran dapat berakibat penempatan khusus atau PTDH.


✳️ PENUTUP


Setiap anggota Polri wajib bersikap profesional, proporsional, dan prosedural dalam menangani perkara anak.

Pelanggaran SOP bukan hanya mencoreng institusi, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM terhadap anak.

Rubrik ini dimaksudkan untuk edukasi hukum masyarakat sesuai KEJ dan UU ITE, agar publik memahami hak anak serta batas kewenangan aparat penegak hukum.

Postingan populer dari blog ini

Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan

Gambar
 Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan Penulis : Redaksi /Bahtiar | Rabu, 8 Oktober 2025 | 18.27 WIB  Desa Panundaan, Ciwidey , Kabupaten Bandung, Jabar – Bongkarr.com  Proyek penyediaan air minum (SPAM) senilai Rp 700,8 juta dari DAK pusat menuai sorotan. Papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran, sementara di lapangan ditemukan pekerja tanpa APD berstandar SNI. Aspek transparansi dan keselamatan kerja kini menjadi perhatian publik. Proyek Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung ini dikerjakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sumber Air Kehidupan dengan nilai kontrak Rp 700.899.000 dan waktu pelaksanaan 150 hari kerja, meliputi dua titik lokasi, yaitu Kampung Rancagede RW 01 dan Kampung Salam RW 03. Namun dari hasil pantauan tim Bongkarr.com, papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran dan tahun kegiatan. Padahal, sesuai Permen PUPR No...
Baca selengkapnya

Heboh!! Pengakuan Beberapa Pengusaha Diduga Ditipu Melibatkan Bupati Bandung Dadang Supriatna, Apa Ini Benar?

Gambar
KAB BANDUNG| BONGKARR.COM Jagat Raya dibuat heboh  dari pengakuan beberapa pengusaha yang diduga terjadi penipuan terhadap mereka yang melibatkan orang nomor satu di kabupaten bandung Bupati Bandung Dadang Supriatna beredar luas di sampaikan melalui video podcast @Bambang_Widjojanto. Video yang tersebar luas di media sosial dengan tagar #SkandalPolitik #ObrolanWARAS dan #KabupatenBandung menjadi ‘buah bibir’ baru dikalangan publik. Beredarnya video podcast @Bambang_Widjojanto ada sebuah pengakuan mengejutkan dari Bu Vita, salah satu kreditur utama, yang menyebut adanya tawaran proyek sebagai ganti rugi dalam suatu perusahaan. Dalam video podcast @Bambang_Widjojanto, para pengusaha tersebut diduga menjadi korban dari PT BDS. Nilai kerugian ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah, menunjukkan bukan sekadar penyalahgunaan jabatan, tetapi juga kemungkinan kelengahan institusional dalam pengawasan dan akuntabilitas. Percakapan di podcast itu muncul nama-nama yang diduga masih dalam ling...
Baca selengkapnya

Proyek PLTP Geo Dipa Ganggu Warga Malam Hari: Pemerintah dan Perusahaan Dinilai Egois, Asal Bacot Tanpa Nurani

Gambar
KAB BANDUNG, 25  Juli 2025 — Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Geo Dipa Energi yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bandung kembali menuai kritik keras. Bukan hanya karena aktivitasnya yang semakin intensif, namun karena dampak serius yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar — terutama saat malam hari. Suara bising, getaran, dan gangguan lingkungan yang terus terjadi pada malam hari membuat warga kehilangan kenyamanan dan ketenangan. Mereka sudah berkali-kali menyampaikan keluhan, namun selalu berakhir di telinga yang tuli. Pemerintah dan pihak perusahaan dianggap hanya sibuk dengan laporan pencapaian dan kelancaran proyek — tanpa sedikit pun empati pada penderitaan rakyat. "Ini bukan soal proyek, ini soal nurani dan akal sehat. Mereka bertindak seperti penguasa yang tidak mengenal batas. Mau enaknya sendiri, asal bacot, merasa punya kuasa dan kebijakan, tapi tidak pernah benar-benar melihat penderitaan kami di lapangan," ujar salah satu war...
Baca selengkapnya