SOP POLISI DIUJI DALAM DUGAAN KEKERASAN TERHADAP ANAK PEREMPUAN DIBAWAH UMUR

 🛡️ SOP POLISI DIUJI DALAM DUGAAN KEKERASAN TERHADAP ANAK PEREMPUAN DI BAWAH UMUR


Foto Ilustrasi Gerbang Polresta Deli Serdang — digunakan untuk kepentingan edukasi dalam Rubrik Hukum Bongkarr.com. Tidak menggambarkan peristiwa atau pihak tertentu secara nyata.



Penulis : Redaksi/BAH TIAR SIGALINGGING | Kamis, 16 Oktober 2025 

Bandung - Bongkarr.com

⚖️ KRONOLOGI ILUSTRASI KASUS


Dalam simulasi edukatif hukum ini, seorang anak perempuan berinisial E (16 tahun) menjadi korban penganiayaan di depan umum oleh tiga orang pelaku satu keluarga.

Pelaku pertama berinisial A (50 tahun) melakukan penamparan keras disertai gerakan seperti menendang tubuh korban.

Pelaku kedua, B (25 tahun), turut memukul korban, sementara pelaku ketiga C (22 tahun) menampar korban secara berulang.

Peristiwa ini disaksikan masyarakat dan terekam hingga beredar di media sosial.

Korban E, dalam kondisi terpojok, membalas dengan satu kali tamparan kepada pelaku A sebagai reaksi spontan membela diri.


---

📜 DASAR HUKUM DAN PASAL YANG TERKAIT


Berdasarkan ilustrasi tersebut, tindakan para pelaku memenuhi unsur tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur, sebagaimana diatur dalam:

1. Pasal 76C jo. Pasal 80 ayat (1), (2), (3) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

> “Setiap orang yang melakukan kekerasan terhadap anak dipidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp72 juta.”

Jika mengakibatkan luka berat atau trauma psikologis berat, ancaman meningkat hingga 15 tahun penjara.


2. Pasal 351 KUHP – Penganiayaan:

> “Barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang lain, diancam pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan.”

3. Pasal 55 KUHP – Turut serta melakukan perbuatan pidana:

> “Mereka yang turut serta atau membantu perbuatan pidana, dipidana sebagai pelaku.”


⚖️ PEMBELAAN DIRI ANAK KORBAN


Tindakan korban E yang menampar pelaku A merupakan pembelaan diri spontan (noodweer) sesuai:


Pasal 49 KUHP:

> “Barang siapa melakukan pembelaan terpaksa untuk mempertahankan diri atau orang lain dari serangan yang melanggar hukum, tidak dapat dihukum.”

Dengan demikian, E tidak dapat dijerat pidana, karena tindakannya merupakan reaksi alami mempertahankan diri.


👮 SOP POLRI DALAM PENANGANAN KASUS ANAK PEREMPUAN


Mengacu pada Perkap No. 8 Tahun 2021 dan Perkap No. 6 Tahun 2019, penyidik wajib menjunjung prinsip “kepentingan terbaik bagi anak” (best interest of the child) dengan ketentuan:


Pemanggilan dilakukan melalui orang tua atau wali, bukan langsung ke anak;

Pemeriksaan dilakukan oleh penyidik perempuan (Polwan) di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA);

Dihadiri oleh pendamping hukum, psikolog anak, pekerja sosial, serta pembimbing kemasyarakatan (BAPAS);

Pemeriksaan tidak dilakukan malam hari dan di ruang ramah anak;

Dilarang keras ada intimidasi atau tekanan terhadap korban.


---


🚫 SANKSI BAGI PENYIDIK YANG MELANGGAR SOP


Apabila penyidik mengabaikan SOP tersebut, maka dapat dijerat sanksi:

1. Disiplin (PP No. 2 Tahun 2003)


Teguran tertulis,


Penundaan kenaikan pangkat,

Penempatan khusus,

Pemberhentian sementara.


2. Kode Etik Profesi (Perkap No. 14 Tahun 2011)


Pernyataan pelanggaran KEPP,

Permintaan maaf terbuka,

Penurunan pangkat,

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

3. Pidana (Pasal 421 KUHP) – Penyalahgunaan wewenang terhadap anak:

> “Pegawai negeri yang menyalahgunakan kekuasaan, diancam pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan.”


🔍 ANALISIS REDAKSI


Redaksi Bongkarr.com menilai bahwa kasus kekerasan terhadap anak sering kali menjadi tolok ukur profesionalitas penyidik Polri.

Anak tidak boleh dikriminalisasi, terutama jika terbukti bertindak dalam pembelaan diri.

Restorative Justice perlu diterapkan dengan mengedepankan pemulihan psikologis anak dan penyelesaian yang adil.

---

🧭 PANDANGAN HUKUM

Ahli pidana menegaskan, pelaporan balik terhadap korban anak dalam situasi pembelaan diri dapat dikategorikan penyalahgunaan proses hukum (abuse of process).

Karena tidak ada unsur kesengajaan, tindakan anak korban tidak memenuhi unsur delik pidana.


---


🧾 CATATAN REDAKSI


Tulisan ini disusun sebagai simulasi edukasi hukum publik untuk memahami penerapan SOP Polri dan pasal pidana dalam penanganan kekerasan terhadap anak.

Artikel ini tidak menggambarkan peristiwa nyata, melainkan bertujuan mendidik masyarakat agar memahami hak-hak anak dan prosedur hukum yang benar.


---


Penyusun: Tim Redaksi Bongkarr.com

Editor: Lot Baktiar Sigalingging

© Bongkarr.com 2025 – Rubrik Hukum dan Etika Publik


Postingan populer dari blog ini

Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan

Gambar
 Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan Penulis : Redaksi /Bahtiar | Rabu, 8 Oktober 2025 | 18.27 WIB  Desa Panundaan, Ciwidey , Kabupaten Bandung, Jabar – Bongkarr.com  Proyek penyediaan air minum (SPAM) senilai Rp 700,8 juta dari DAK pusat menuai sorotan. Papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran, sementara di lapangan ditemukan pekerja tanpa APD berstandar SNI. Aspek transparansi dan keselamatan kerja kini menjadi perhatian publik. Proyek Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung ini dikerjakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sumber Air Kehidupan dengan nilai kontrak Rp 700.899.000 dan waktu pelaksanaan 150 hari kerja, meliputi dua titik lokasi, yaitu Kampung Rancagede RW 01 dan Kampung Salam RW 03. Namun dari hasil pantauan tim Bongkarr.com, papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran dan tahun kegiatan. Padahal, sesuai Permen PUPR No...
Baca selengkapnya

Heboh!! Pengakuan Beberapa Pengusaha Diduga Ditipu Melibatkan Bupati Bandung Dadang Supriatna, Apa Ini Benar?

Gambar
KAB BANDUNG| BONGKARR.COM Jagat Raya dibuat heboh  dari pengakuan beberapa pengusaha yang diduga terjadi penipuan terhadap mereka yang melibatkan orang nomor satu di kabupaten bandung Bupati Bandung Dadang Supriatna beredar luas di sampaikan melalui video podcast @Bambang_Widjojanto. Video yang tersebar luas di media sosial dengan tagar #SkandalPolitik #ObrolanWARAS dan #KabupatenBandung menjadi ‘buah bibir’ baru dikalangan publik. Beredarnya video podcast @Bambang_Widjojanto ada sebuah pengakuan mengejutkan dari Bu Vita, salah satu kreditur utama, yang menyebut adanya tawaran proyek sebagai ganti rugi dalam suatu perusahaan. Dalam video podcast @Bambang_Widjojanto, para pengusaha tersebut diduga menjadi korban dari PT BDS. Nilai kerugian ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah, menunjukkan bukan sekadar penyalahgunaan jabatan, tetapi juga kemungkinan kelengahan institusional dalam pengawasan dan akuntabilitas. Percakapan di podcast itu muncul nama-nama yang diduga masih dalam ling...
Baca selengkapnya

Proyek PLTP Geo Dipa Ganggu Warga Malam Hari: Pemerintah dan Perusahaan Dinilai Egois, Asal Bacot Tanpa Nurani

Gambar
KAB BANDUNG, 25  Juli 2025 — Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Geo Dipa Energi yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bandung kembali menuai kritik keras. Bukan hanya karena aktivitasnya yang semakin intensif, namun karena dampak serius yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar — terutama saat malam hari. Suara bising, getaran, dan gangguan lingkungan yang terus terjadi pada malam hari membuat warga kehilangan kenyamanan dan ketenangan. Mereka sudah berkali-kali menyampaikan keluhan, namun selalu berakhir di telinga yang tuli. Pemerintah dan pihak perusahaan dianggap hanya sibuk dengan laporan pencapaian dan kelancaran proyek — tanpa sedikit pun empati pada penderitaan rakyat. "Ini bukan soal proyek, ini soal nurani dan akal sehat. Mereka bertindak seperti penguasa yang tidak mengenal batas. Mau enaknya sendiri, asal bacot, merasa punya kuasa dan kebijakan, tapi tidak pernah benar-benar melihat penderitaan kami di lapangan," ujar salah satu war...
Baca selengkapnya