SK Pemotongan Tukin 30 Persen di Kabupaten Bandung Jadi Sorotan, ASN Minta Kebijakan Ditinjau Ulang

 SK Pemotongan Tukin 30 Persen di Kabupaten Bandung Jadi Sorotan, ASN Minta Kebijakan Ditinjau Ulang



    Dokumen Resmi Pemkab Bandung - Sumber :      SK Bupati Bandung Nomor : 800.1.10.3./KEP.      - 629 - ORG / 2025


Penulis : Redaksi/Bahtiar | Jumat, 10 Oktober 2025 | 8.31 WIB 

Kabupaten Bandung, Jabar — Bongkarr.com

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung yang menetapkan pemotongan Tunjangan Kinerja (Tukin) atau Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar 30 persen menimbulkan gelombang keluhan di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pemotongan tersebut tertuang dalam Keputusan Bupati Bandung Nomor 800.1.10.3/KEP.629-ORG/2025 tentang Penyesuaian Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2025, yang ditandatangani Bupati Bandung Mochammad Dadang Supriatna pada 7 Oktober 2025 di Soreang.


Dalam salinan SK tersebut disebutkan:

> “Menetapkan:

KESATU, Penyesuaian besaran tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung tahun 2025.

KEDUA, Penyesuaian besaran tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu sebesar 30 persen (tiga puluh persen) dari pagu yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati sebelumnya, dilakukan terhadap kinerja bulan September, Oktober, November dan Desember tahun 2025.”

Bupati Bandung dalam SK itu menimbang bahwa kondisi keuangan daerah tidak mencukupi sehingga perlu dilakukan penyesuaian agar pembayaran TPP ASN tetap dapat dilaksanakan.

> “...dalam hal kondisi keuangan daerah tidak mencukupi sehingga berakibat pada terbatasnya kemampuan daerah dalam melakukan pembayaran tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara, dapat dilakukan penyesuaian yang ditetapkan oleh Bupati,” tertulis dalam bagian Menimbang huruf a.

Kebijakan ini langsung memunculkan reaksi dari ASN di sejumlah dinas. Salah seorang ASN berinisial K (50) mengatakan kepada Bongkarr.com bahwa dirinya kecewa atas kebijakan tersebut karena berdampak pada keuangan keluarganya.

> “Saya kecewa dengan kebijakan ini. Masih banyak cara lain yang bisa ditempuh selain memotong Tukin ASN,” ujarnya, Kamis (9/10/2025).

“Kami ASN ada yang bekerja sama dengan Bank BJB, Koperasi, dan BPR Kertas Raharja. Tukin saya sudah dijaminkan untuk kebutuhan keluarga. Dengan adanya potongan 30 persen, tentu berpengaruh terhadap kemampuan kami memenuhi kewajiban angsuran,” tambahnya.

Ia berharap agar Bupati Bandung mempertimbangkan kembali keputusan tersebut.

> “Saya mohon Bupati mempertimbangkan lagi supaya hak Tukin dikembalikan seperti semula tanpa potongan,” pungkasnya.


     "Dokumen Resmi Pemkab Bandung  -                     Sumber : SK Bupati Bandung Nomor :                     800.1.10.3./KEP.629 - ORG /2025"

Perbandingan Daerah Lain: Tidak Semua Terapkan Pemotongan Tetap

Langkah pemotongan TPP sebesar 30 persen di Kabupaten Bandung ini berbeda dengan kebijakan di beberapa daerah sekitar.

Di Kabupaten Bandung Barat, pemerintah daerah menerbitkan Surat Edaran Nomor 800/1201-BKPSDM/2024 yang mengatur penyesuaian TPP ASN berdasarkan disiplin dan kehadiran kerja, bukan pemotongan tetap. Sekretaris Daerah Bandung Barat bahkan menegaskan bahwa pemotongan TPP hanya berlaku bagi ASN yang tidak disiplin, bukan bagi seluruh pegawai.

Sementara di Kota Bandung, rencana pemangkasan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) sempat muncul saat APBD mengalami defisit, namun dibatalkan karena dianggap akan berdampak sosial dan menurunkan motivasi pegawai.

Adapun di Kabupaten Serang dan Provinsi Banten, wacana pengurangan Tukin hingga 50 persen masih dalam tahap pembahasan di tingkat DPRD dan belum menjadi keputusan resmi.

Dengan demikian, kebijakan pemotongan 30 persen TPP di Kabupaten Bandung tercatat sebagai satu dari sedikit keputusan daerah di Jawa Barat yang sudah dituangkan dalam SK resmi Bupati dan mulai berlaku sejak Oktober 2025.



Catatan Redaksi:

Bongkarr.com berkomitmen menjaga keberimbangan informasi dan membuka ruang klarifikasi bagi pihak Pemerintah Kabupaten Bandung, BKPSDM, dan BPKAD, untuk memberikan penjelasan resmi terkait kebijakan penyesuaian Tukin ASN tahun 2025 ini.

Postingan populer dari blog ini

Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan

Gambar
 Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan Penulis : Redaksi /Bahtiar | Rabu, 8 Oktober 2025 | 18.27 WIB  Desa Panundaan, Ciwidey , Kabupaten Bandung, Jabar – Bongkarr.com  Proyek penyediaan air minum (SPAM) senilai Rp 700,8 juta dari DAK pusat menuai sorotan. Papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran, sementara di lapangan ditemukan pekerja tanpa APD berstandar SNI. Aspek transparansi dan keselamatan kerja kini menjadi perhatian publik. Proyek Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung ini dikerjakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sumber Air Kehidupan dengan nilai kontrak Rp 700.899.000 dan waktu pelaksanaan 150 hari kerja, meliputi dua titik lokasi, yaitu Kampung Rancagede RW 01 dan Kampung Salam RW 03. Namun dari hasil pantauan tim Bongkarr.com, papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran dan tahun kegiatan. Padahal, sesuai Permen PUPR No...
Baca selengkapnya

Heboh!! Pengakuan Beberapa Pengusaha Diduga Ditipu Melibatkan Bupati Bandung Dadang Supriatna, Apa Ini Benar?

Gambar
KAB BANDUNG| BONGKARR.COM Jagat Raya dibuat heboh  dari pengakuan beberapa pengusaha yang diduga terjadi penipuan terhadap mereka yang melibatkan orang nomor satu di kabupaten bandung Bupati Bandung Dadang Supriatna beredar luas di sampaikan melalui video podcast @Bambang_Widjojanto. Video yang tersebar luas di media sosial dengan tagar #SkandalPolitik #ObrolanWARAS dan #KabupatenBandung menjadi ‘buah bibir’ baru dikalangan publik. Beredarnya video podcast @Bambang_Widjojanto ada sebuah pengakuan mengejutkan dari Bu Vita, salah satu kreditur utama, yang menyebut adanya tawaran proyek sebagai ganti rugi dalam suatu perusahaan. Dalam video podcast @Bambang_Widjojanto, para pengusaha tersebut diduga menjadi korban dari PT BDS. Nilai kerugian ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah, menunjukkan bukan sekadar penyalahgunaan jabatan, tetapi juga kemungkinan kelengahan institusional dalam pengawasan dan akuntabilitas. Percakapan di podcast itu muncul nama-nama yang diduga masih dalam ling...
Baca selengkapnya

Proyek PLTP Geo Dipa Ganggu Warga Malam Hari: Pemerintah dan Perusahaan Dinilai Egois, Asal Bacot Tanpa Nurani

Gambar
KAB BANDUNG, 25  Juli 2025 — Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Geo Dipa Energi yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bandung kembali menuai kritik keras. Bukan hanya karena aktivitasnya yang semakin intensif, namun karena dampak serius yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar — terutama saat malam hari. Suara bising, getaran, dan gangguan lingkungan yang terus terjadi pada malam hari membuat warga kehilangan kenyamanan dan ketenangan. Mereka sudah berkali-kali menyampaikan keluhan, namun selalu berakhir di telinga yang tuli. Pemerintah dan pihak perusahaan dianggap hanya sibuk dengan laporan pencapaian dan kelancaran proyek — tanpa sedikit pun empati pada penderitaan rakyat. "Ini bukan soal proyek, ini soal nurani dan akal sehat. Mereka bertindak seperti penguasa yang tidak mengenal batas. Mau enaknya sendiri, asal bacot, merasa punya kuasa dan kebijakan, tapi tidak pernah benar-benar melihat penderitaan kami di lapangan," ujar salah satu war...
Baca selengkapnya