SK KULIN KAKa Tenjolaya Bermasalah: Pelanggaran Administrasi Bisa Berujung Pidana

 SK KULIN KAKa Tenjolaya Bermasalah: Pelanggaran Administrasi Bisa Berujung Pidana

Penulis : Redaksi/Bahtiar | Jumat, 3 Oktober 2025 | 17.45

Kabupaten Bandung – Bongkarr.com

Polemik mencuat di Desa Tenjolaya, Kecamatan Pasirjambu. Program Kemitraan Kehutanan (KULIN KAKa) yang seharusnya menjadi solusi bagi masyarakat desa sekitar hutan justru menimbulkan konflik serius.

      Aturan Tegas KLHK

Berdasarkan PermenLHK Nomor 83 Tahun 2016 dan PermenLHK Nomor 9 Tahun 2021, hanya masyarakat setempat yang berhak menjadi subjek dalam program KULIN KAKa. Prinsipnya jelas: untuk warga desa sekitar yang menggantungkan hidup dari lahan tersebut.

      Fakta Janggal di Tenjolaya

Namun, konfirmasi yang diterima Bongkarr.com menunjukkan adanya kejanggalan.

Nedi, warga asli Tenjolaya, tercatat resmi dalam SK KULIN KAKa dan sudah menanam kopi sejak 2016.

NG, yang diketahui bukan warga setempat melainkan mantan pekerja perkebunan teh, juga masuk dalam SK pada lahan yang sama.

Informasi warga menyebut NG kini menguasai sekitar 6 hektar, sebagian diperoleh lewat beli garapan.

Kepala Desa Tenjolaya menegaskan:

> “NG bukan warga Tenjolaya. Kalau mengacu aturan KLHK, jelas tidak berhak masuk SK.”

      Kriminalisasi Petani

Masalah semakin runyam ketika Nedi, anak, dan menantunya dilaporkan oleh NG ke Polsek Pasirjambu dengan tuduhan pencurian kopi. Padahal, kopi itu ditanam di lahan garapannya sendiri. Ironisnya, setelah laporan itu, anak buah NG justru memanen kopi yang ditanam Nedi.

      Pelanggaran Administrasi Bisa Berujung Pidana

Masuknya warga luar desa dalam SK KULIN KAKa dinilai sebagai cacat administrasi. Bila terbukti ada manipulasi data, hal ini berpotensi melanggar hukum:

Pasal 263 KUHP → Pemalsuan dokumen

Pasal 385 KUHP → Penggelapan hak atas tanah

Pasal 317 KUHP → Laporan palsu

UU Perkebunan Pasal 55 → Larangan merampas tanaman

     Infografis Ringkas

“SK KULIN KAKa Tenjolaya Bermasalah”

Aturan KLHK → Hanya warga setempat boleh masuk SK

Fakta Lapangan → Nama NG (bukan warga desa) masuk SK, konflik dengan Nedi (warga asli)

Pelanggaran → Administrasi cacat, potensi pidana

Kronologi:

2016 → Nedi mulai garap kopi

2024 → SK KULIN KAKa terbit, nama Nedi masuk

2025 → Nama NG muncul di SK pada lahan sama

2025 → Nedi & keluarga dilaporkan polisi, anak buah NG panen kopi

Okt 2025 → Kepala Desa tegaskan NG bukan warga Tenjolaya

🎤 Desakan Warga

Warga menuntut agar pemerintah segera melakukan audit ulang, mencoret nama yang tidak sah, serta melindungi petani kecil dari praktik kriminalisasi yang jelas merugikan.

     Langkah Konfirmasi Redaksi

Redaksi Bongkarr.com akan segera melakukan konfirmasi resmi kepada:

Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Jawa Bali Nusa Tenggara di bawah Kementerian KLHK,

Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, dan

Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bandung Selatan,

untuk memastikan kebenaran data, prosedur penerbitan SK, dan langkah tindak lanjut atas dugaan pelanggaran administrasi yang berpotensi pidana ini.

      Hak Jawab

Berita ini disusun berdasarkan hasil konfirmasi lapangan, keterangan warga, dan data yang tersedia saat penulisan.

Bongkarr.com memberikan ruang seluas-luasnya bagi pihak-pihak yang disebut dalam berita ini, termasuk NG maupun instansi terkait, untuk memberikan klarifikasi, bantahan, atau penjelasan resmi.

Hak jawab dapat disampaikan melalui redaksi Bongkarr.com, dan akan dipublikasikan sesuai ketentuan UU Pers Nomor 40 Tahun 1999.


✍️ Bongkarr.com – Investigasi tanpa kompromi, tajam & akurat.

Postingan populer dari blog ini

Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan

Gambar
 Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan Penulis : Redaksi /Bahtiar | Rabu, 8 Oktober 2025 | 18.27 WIB  Desa Panundaan, Ciwidey , Kabupaten Bandung, Jabar – Bongkarr.com  Proyek penyediaan air minum (SPAM) senilai Rp 700,8 juta dari DAK pusat menuai sorotan. Papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran, sementara di lapangan ditemukan pekerja tanpa APD berstandar SNI. Aspek transparansi dan keselamatan kerja kini menjadi perhatian publik. Proyek Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung ini dikerjakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sumber Air Kehidupan dengan nilai kontrak Rp 700.899.000 dan waktu pelaksanaan 150 hari kerja, meliputi dua titik lokasi, yaitu Kampung Rancagede RW 01 dan Kampung Salam RW 03. Namun dari hasil pantauan tim Bongkarr.com, papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran dan tahun kegiatan. Padahal, sesuai Permen PUPR No...
Baca selengkapnya

Heboh!! Pengakuan Beberapa Pengusaha Diduga Ditipu Melibatkan Bupati Bandung Dadang Supriatna, Apa Ini Benar?

Gambar
KAB BANDUNG| BONGKARR.COM Jagat Raya dibuat heboh  dari pengakuan beberapa pengusaha yang diduga terjadi penipuan terhadap mereka yang melibatkan orang nomor satu di kabupaten bandung Bupati Bandung Dadang Supriatna beredar luas di sampaikan melalui video podcast @Bambang_Widjojanto. Video yang tersebar luas di media sosial dengan tagar #SkandalPolitik #ObrolanWARAS dan #KabupatenBandung menjadi ‘buah bibir’ baru dikalangan publik. Beredarnya video podcast @Bambang_Widjojanto ada sebuah pengakuan mengejutkan dari Bu Vita, salah satu kreditur utama, yang menyebut adanya tawaran proyek sebagai ganti rugi dalam suatu perusahaan. Dalam video podcast @Bambang_Widjojanto, para pengusaha tersebut diduga menjadi korban dari PT BDS. Nilai kerugian ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah, menunjukkan bukan sekadar penyalahgunaan jabatan, tetapi juga kemungkinan kelengahan institusional dalam pengawasan dan akuntabilitas. Percakapan di podcast itu muncul nama-nama yang diduga masih dalam ling...
Baca selengkapnya

Proyek PLTP Geo Dipa Ganggu Warga Malam Hari: Pemerintah dan Perusahaan Dinilai Egois, Asal Bacot Tanpa Nurani

Gambar
KAB BANDUNG, 25  Juli 2025 — Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Geo Dipa Energi yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bandung kembali menuai kritik keras. Bukan hanya karena aktivitasnya yang semakin intensif, namun karena dampak serius yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar — terutama saat malam hari. Suara bising, getaran, dan gangguan lingkungan yang terus terjadi pada malam hari membuat warga kehilangan kenyamanan dan ketenangan. Mereka sudah berkali-kali menyampaikan keluhan, namun selalu berakhir di telinga yang tuli. Pemerintah dan pihak perusahaan dianggap hanya sibuk dengan laporan pencapaian dan kelancaran proyek — tanpa sedikit pun empati pada penderitaan rakyat. "Ini bukan soal proyek, ini soal nurani dan akal sehat. Mereka bertindak seperti penguasa yang tidak mengenal batas. Mau enaknya sendiri, asal bacot, merasa punya kuasa dan kebijakan, tapi tidak pernah benar-benar melihat penderitaan kami di lapangan," ujar salah satu war...
Baca selengkapnya