Sengketa Lahan Kopi Cibodas: Petani Tenjolaya Resah, Diduga Ada Intimidasi dan Pengalihan Hak Garap Bermasalah

 Sengketa Lahan Kopi Cibodas: Petani Tenjolaya Resah, Diduga Ada Intimidasi dan Pengalihan Hak Garap Bermasalah

Penulis: Redaksi/Bahtiar | Minggu, 5 Oktober 2025 | 21.45 WIB

Kabupaten Bandung – Bongkarr.com

Polemik sengketa lahan kopi kembali mencuat di Blok Cibodas, Desa Tenjolaya, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Konflik terjadi antara beberapa petani kopi warga asli Tenjolaya dengan NG, seorang mantan pegawai perkebunan teh yang diketahui bukan warga Desa Tenjolaya.

Kepala Desa Tenjolaya Ismanto Somantri menegaskan melalui pesan WhatsApp,

> “NG bukan warga Desa Tenjolaya.”


     Dugaan Intimidasi Petani


Pertemuan antara Tim Bongkarr.com, Nedi (petani kopi), Aki Dadi (mantan Ketua KTH periode 2007–2021), dan beberapa petani lain pada Selasa (30/9/2025) dihadiri langsung oleh Kepala Desa Tenjolaya.

Dalam kesempatan itu, Nedi dan rekan-rekannya mengaku mendapat intimidasi dari oknum purnawirawan TNI yang diduga suruhan NG.

> “Kami jadi takut, khawatir kalau terus begini bisa ada gesekan. Kami cuma mau tenang bekerja di lahan sendiri,” ujar Nedi kepada Bongkarr.com.

Akibat dugaan intimidasi tersebut, para petani kini enggan turun ke lahan karena merasa tidak nyaman dan khawatir akan keselamatan mereka.


      Data dan Dokumen yang Muncul


Dari dokumen yang diterima Redaksi Bongkarr.com, terdapat Berita Acara Pengalihan Hak Garap Lahan PHBM Berupa Tanaman Kopi di lokasi Petak 15 & 16 RPH Cibodas BKPH Ciwidey, bertanggal 6 Juli 2011.

Surat tersebut berisi pengalihan hak garap dari:

Pihak I: Rudi Rudiyat (warga Desa Tenjolaya)

Kepada: Ir. Noegroho Besar Koesnohadi, pegawai PPTK Gambung (bukan warga Tenjolaya)

Dokumen ini turut ditandatangani dan disaksikan oleh sejumlah pihak:

Asper KBKPH Ciwidey (dibubuhi tanda tangan dan cap resmi Perhutani KPH Bandung Selatan)

Petugas RPH Cibodas

Ketua LMDH Tenjolaya

Kader PHBM RPH Cibodas

Namun, tanda tangan Asper dan pejabat terkait hanya berfungsi sebagai saksi, tanpa kejelasan apakah ada persetujuan tertulis resmi dari pihak Perhutani mengenai pengalihan hak garap tersebut.



      Status Hukum Pengalihan Hak Garap


Menurut sumber Bongkarr.com di lingkungan kehutanan, pengalihan hak garap PHBM tidak dapat dilakukan secara sepihak, kecuali ada persetujuan tertulis dari Perum Perhutani dan LMDH sebagai mitra resmi.

Jika tidak ada dasar hukum atau persetujuan tertulis, maka tindakan pengalihan seperti itu berpotensi cacat administrasi dan dapat menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari.

> “Kalau hanya tanda tangan saksi tanpa surat persetujuan resmi dari Perhutani, maka pengalihan itu bisa dianggap tidak sah,” jelas seorang sumber kehutanan yang enggan disebutkan namanya.


      Dugaan Pelanggaran dan Potensi Pidana


Jika ditemukan manipulasi data, intimidasi, atau penguasaan lahan tanpa dasar hukum, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum:

Pasal 263 KUHP → Pemalsuan dokumen

Pasal 385 KUHP → Penggelapan hak atas tanah

Pasal 335 KUHP → Perbuatan tidak menyenangkan/intimidasi

UU Perkebunan Pasal 55 → Larangan merampas tanaman atau hasil kebun

Selain itu, bila ada keterlibatan oknum berseragam aktif, laporan dapat disampaikan ke Denpom TNI untuk proses hukum militer, sementara untuk purnawirawan, jalurnya melalui Polres Bandung.


      Suara Warga dan Tokoh Masyarakat


Sejumlah warga dan tokoh masyarakat Desa Tenjolaya mengaku heran mengapa NG, yang bukan warga desa, bisa masuk dalam kelompok penggarap maupun terdaftar dalam Gapoktan setempat.

Padahal, sesuai aturan, anggota Gapoktan dan program KULIN KAKa wajib warga setempat.

> “Kami tidak habis pikir. Ini desa punya aturan. Kalau orang luar bisa masuk, jelas menimbulkan kecemburuan dan masalah di bawah,” ujar seorang tokoh masyarakat kepada Bongkarr.com.


      Langkah Redaksi Bongkarr.com


Redaksi Bongkarr.com akan segera melakukan konfirmasi resmi kepada:

Asper KBKPH Ciwidey,

Perhutani KPH Bandung Selatan, dan

Balai PSKL Jawa Bali Nusa Tenggara (KLHK)

untuk memastikan apakah ada surat persetujuan tertulis terkait pengalihan hak garap tahun 2011 tersebut dan menelusuri dugaan adanya penyimpangan administrasi maupun intimidasi terhadap petani.


     Hak Jawab


Berita ini disusun berdasarkan hasil konfirmasi lapangan, keterangan warga, dan dokumen yang tersedia.

Bongkarr.com membuka ruang hak jawab bagi semua pihak yang disebut, termasuk NG maupun pihak-pihak yang tercantum dalam dokumen pengalihan, untuk memberikan klarifikasi atau tanggapan resmi.

Hak jawab dapat disampaikan melalui Redaksi Bongkarr.com, sesuai ketentuan UU Pers Nomor 40 Tahun 1999.


✍️ BONGKARR.COM – Investigasi tanpa kompromi, tajam & akurat.

Postingan populer dari blog ini

Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan

Gambar
 Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan Penulis : Redaksi /Bahtiar | Rabu, 8 Oktober 2025 | 18.27 WIB  Desa Panundaan, Ciwidey , Kabupaten Bandung, Jabar – Bongkarr.com  Proyek penyediaan air minum (SPAM) senilai Rp 700,8 juta dari DAK pusat menuai sorotan. Papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran, sementara di lapangan ditemukan pekerja tanpa APD berstandar SNI. Aspek transparansi dan keselamatan kerja kini menjadi perhatian publik. Proyek Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung ini dikerjakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sumber Air Kehidupan dengan nilai kontrak Rp 700.899.000 dan waktu pelaksanaan 150 hari kerja, meliputi dua titik lokasi, yaitu Kampung Rancagede RW 01 dan Kampung Salam RW 03. Namun dari hasil pantauan tim Bongkarr.com, papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran dan tahun kegiatan. Padahal, sesuai Permen PUPR No...
Baca selengkapnya

Heboh!! Pengakuan Beberapa Pengusaha Diduga Ditipu Melibatkan Bupati Bandung Dadang Supriatna, Apa Ini Benar?

Gambar
KAB BANDUNG| BONGKARR.COM Jagat Raya dibuat heboh  dari pengakuan beberapa pengusaha yang diduga terjadi penipuan terhadap mereka yang melibatkan orang nomor satu di kabupaten bandung Bupati Bandung Dadang Supriatna beredar luas di sampaikan melalui video podcast @Bambang_Widjojanto. Video yang tersebar luas di media sosial dengan tagar #SkandalPolitik #ObrolanWARAS dan #KabupatenBandung menjadi ‘buah bibir’ baru dikalangan publik. Beredarnya video podcast @Bambang_Widjojanto ada sebuah pengakuan mengejutkan dari Bu Vita, salah satu kreditur utama, yang menyebut adanya tawaran proyek sebagai ganti rugi dalam suatu perusahaan. Dalam video podcast @Bambang_Widjojanto, para pengusaha tersebut diduga menjadi korban dari PT BDS. Nilai kerugian ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah, menunjukkan bukan sekadar penyalahgunaan jabatan, tetapi juga kemungkinan kelengahan institusional dalam pengawasan dan akuntabilitas. Percakapan di podcast itu muncul nama-nama yang diduga masih dalam ling...
Baca selengkapnya

Proyek PLTP Geo Dipa Ganggu Warga Malam Hari: Pemerintah dan Perusahaan Dinilai Egois, Asal Bacot Tanpa Nurani

Gambar
KAB BANDUNG, 25  Juli 2025 — Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Geo Dipa Energi yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bandung kembali menuai kritik keras. Bukan hanya karena aktivitasnya yang semakin intensif, namun karena dampak serius yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar — terutama saat malam hari. Suara bising, getaran, dan gangguan lingkungan yang terus terjadi pada malam hari membuat warga kehilangan kenyamanan dan ketenangan. Mereka sudah berkali-kali menyampaikan keluhan, namun selalu berakhir di telinga yang tuli. Pemerintah dan pihak perusahaan dianggap hanya sibuk dengan laporan pencapaian dan kelancaran proyek — tanpa sedikit pun empati pada penderitaan rakyat. "Ini bukan soal proyek, ini soal nurani dan akal sehat. Mereka bertindak seperti penguasa yang tidak mengenal batas. Mau enaknya sendiri, asal bacot, merasa punya kuasa dan kebijakan, tapi tidak pernah benar-benar melihat penderitaan kami di lapangan," ujar salah satu war...
Baca selengkapnya