SDN Baru Tunggul 02 Diduga Gunakan Batu Belah Tak Sesuai SNI pada Program Revitalisasi Ruang UKS

 📰 Bongkarr.com — Rubrik Hukum & Investigasi


SDN Baru Tunggul 02 Diduga Gunakan Batu Belah Tak Sesuai SNI pada Program Revitalisasi Ruang UKS


Redaksi :  Minggu, 19 Oktober 2025. 28:16 WIB.  Editor     :  Bah Tiar Sigalingging 

Kabupaten Bandung — Bongkarr.com

Sekolah Dasar Negeri (SDN) Baru Tunggul 02, yang berlokasi di Desa Alamendah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, diketahui menerima Program Revitalisasi Sekolah dari pemerintah.

Namun, dalam pelaksanaan pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS), tim Bongkarr.com menemukan dugaan penggunaan batu belah yang tidak sesuai dengan standar SNI, Jumat (17/10/2025).

Dari hasil pengamatan di lapangan, sebagian material batu belah yang digunakan berwarna putih, ringan, dan mengeluarkan debu ketika dipukul menggunakan martil.

Jenis batu tersebut diduga tidak memiliki kekuatan tekan yang memadai untuk konstruksi pondasi bangunan gedung sekolah.

Seorang ahli bangunan Rahmat yang dimintai pendapat menjelaskan:

> “Batu pondasi wajib memenuhi standar kekuatan dan kepadatan sesuai SNI 03-2834-2000 dan SNI 03-1969-1990. Batu yang berwarna putih dan mudah hancur itu tidak masuk spesifikasi teknis bangunan pemerintah. Kalau dipakai untuk pondasi, bisa berakibat keretakan atau penurunan struktur di masa depan.”



⚖️ Pelanggaran SNI Bisa Masuk Unsur Pidana


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, setiap pelaku konstruksi wajib melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi teknis dan standar keamanan bangunan (Pasal 24 ayat 2).

Apabila terbukti menggunakan material di bawah standar dan mengakibatkan kerusakan, pelaksana dapat dijerat pidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda hingga Rp10 miliar (Pasal 100 ayat 2).

Lebih jauh, karena proyek ini dibiayai dari dana revitalisasi pemerintah (APBD/APBN), maka penggunaan material tidak sesuai spesifikasi dapat dianggap perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 3 UU Tipikor, dengan ancaman pidana hingga 20 tahun penjara.


🏗️ Pengawas Wajib Hentikan Pekerjaan


Sesuai Permen PUPR Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Teknis Bangunan Gedung Negara, pengawas lapangan memiliki kewajiban:

> “Menghentikan sementara pekerjaan apabila ditemukan ketidaksesuaian terhadap spesifikasi teknis atau standar mutu.”

Karena itu, jika batu pondasi di lapangan terbukti tidak memenuhi standar SNI, maka penghentian sementara pekerjaan wajib dilakukan, untuk memastikan keselamatan bangunan sekolah dan mencegah kerugian negara.


📌 Catatan Redaksi


Tim Bongkarr.com telah berusaha mengonfirmasi kepada Kepala Sekolah SDN Baru Tunggul 02 dan Ketua P2SP, namun keduanya tidak berada di sekolah karena tugas luar pada saat pengecekan lapangan, Jumat (17/10/2025).

Redaksi akan terus mengawal proses ini agar pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung serta Inspektorat Daerah segera turun melakukan pemeriksaan material pondasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.


---


🕵️‍♂️ Tagar:


#BongkarrInvestigasi #RevitalisasiSekolah #PendidikanBersih #StandarSNIWajib #PengawasanKonstruksi #RancabaliBandung

Postingan populer dari blog ini

Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan

Gambar
 Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan Penulis : Redaksi /Bahtiar | Rabu, 8 Oktober 2025 | 18.27 WIB  Desa Panundaan, Ciwidey , Kabupaten Bandung, Jabar – Bongkarr.com  Proyek penyediaan air minum (SPAM) senilai Rp 700,8 juta dari DAK pusat menuai sorotan. Papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran, sementara di lapangan ditemukan pekerja tanpa APD berstandar SNI. Aspek transparansi dan keselamatan kerja kini menjadi perhatian publik. Proyek Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung ini dikerjakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sumber Air Kehidupan dengan nilai kontrak Rp 700.899.000 dan waktu pelaksanaan 150 hari kerja, meliputi dua titik lokasi, yaitu Kampung Rancagede RW 01 dan Kampung Salam RW 03. Namun dari hasil pantauan tim Bongkarr.com, papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran dan tahun kegiatan. Padahal, sesuai Permen PUPR No...
Baca selengkapnya

Heboh!! Pengakuan Beberapa Pengusaha Diduga Ditipu Melibatkan Bupati Bandung Dadang Supriatna, Apa Ini Benar?

Gambar
KAB BANDUNG| BONGKARR.COM Jagat Raya dibuat heboh  dari pengakuan beberapa pengusaha yang diduga terjadi penipuan terhadap mereka yang melibatkan orang nomor satu di kabupaten bandung Bupati Bandung Dadang Supriatna beredar luas di sampaikan melalui video podcast @Bambang_Widjojanto. Video yang tersebar luas di media sosial dengan tagar #SkandalPolitik #ObrolanWARAS dan #KabupatenBandung menjadi ‘buah bibir’ baru dikalangan publik. Beredarnya video podcast @Bambang_Widjojanto ada sebuah pengakuan mengejutkan dari Bu Vita, salah satu kreditur utama, yang menyebut adanya tawaran proyek sebagai ganti rugi dalam suatu perusahaan. Dalam video podcast @Bambang_Widjojanto, para pengusaha tersebut diduga menjadi korban dari PT BDS. Nilai kerugian ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah, menunjukkan bukan sekadar penyalahgunaan jabatan, tetapi juga kemungkinan kelengahan institusional dalam pengawasan dan akuntabilitas. Percakapan di podcast itu muncul nama-nama yang diduga masih dalam ling...
Baca selengkapnya

Proyek PLTP Geo Dipa Ganggu Warga Malam Hari: Pemerintah dan Perusahaan Dinilai Egois, Asal Bacot Tanpa Nurani

Gambar
KAB BANDUNG, 25  Juli 2025 — Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Geo Dipa Energi yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bandung kembali menuai kritik keras. Bukan hanya karena aktivitasnya yang semakin intensif, namun karena dampak serius yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar — terutama saat malam hari. Suara bising, getaran, dan gangguan lingkungan yang terus terjadi pada malam hari membuat warga kehilangan kenyamanan dan ketenangan. Mereka sudah berkali-kali menyampaikan keluhan, namun selalu berakhir di telinga yang tuli. Pemerintah dan pihak perusahaan dianggap hanya sibuk dengan laporan pencapaian dan kelancaran proyek — tanpa sedikit pun empati pada penderitaan rakyat. "Ini bukan soal proyek, ini soal nurani dan akal sehat. Mereka bertindak seperti penguasa yang tidak mengenal batas. Mau enaknya sendiri, asal bacot, merasa punya kuasa dan kebijakan, tapi tidak pernah benar-benar melihat penderitaan kami di lapangan," ujar salah satu war...
Baca selengkapnya