Bangunan Liar di Kawasan BKSDA Cimanggu, Satgas PPR-PBG-PB dan Pamong Praja Diminta Tindak Tegas

Bangunan Liar di Kawasan BKSDA Cimanggu, Satgas PPR-PBG-PB dan Pamong Praja Diminta Tindak Tegas


Penulis : Redaksi/ BAH TIAR SIGALINGGING| Jumat, 17 Oktober 2025| 17.47 WIB 

Rancabali — Bongkarr.com

Kasus pembangunan tanpa izin di kawasan bekas wisata air panas Cimanggu, Desa Patenggang, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, kembali menjadi sorotan publik.

Meski telah diberitakan pada edisi sebelumnya (11 Oktober 2025), aktivitas pembangunan di lahan milik Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Barat masih terus berlangsung.

Belum Ada Dokumen Izin dan Kajian Lingkungan

Pantauan lapangan menunjukkan tidak adanya papan proyek, izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), maupun dokumen AMDAL.

Padahal, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung, setiap pembangunan wajib memperoleh PBG dari pemerintah daerah sebelum pelaksanaan fisik dimulai.

Ketiadaan izin tersebut membuat kegiatan di kawasan konservasi itu masuk kategori Bangunan Liar, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 276 PP 16/2021, yaitu bangunan yang tidak memiliki dokumen perizinan dan tidak sesuai rencana tata ruang wilayah.





Kawasan Konservasi BKSDA Tidak Boleh Dimanfaatkan Sembarangan

Menurut UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta PP Nomor 28 Tahun 2011, setiap kegiatan di kawasan konservasi, termasuk pembangunan fasilitas wisata, wajib mendapatkan izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Jika di dalamnya terdapat potensi pemanfaatan air panas bumi, maka wajib pula memiliki izin sesuai UU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan PP Nomor 7 Tahun 2017.

Tanpa izin tersebut, aktivitas pembangunan dianggap melanggar ketentuan konservasi dan tata ruang, yang dapat dikenai sanksi administratif, pembongkaran, bahkan pidana lingkungan apabila terbukti merusak fungsi konservasi alam.

Satgas PPR-PBG-PB Didorong Bertindak

Sejumlah warga Rancabali meminta agar pemerintah tidak tinggal diam.

Seorang warga berinisial UJ (50) mengatakan:

> “Kalau memang tidak ada izin PBG, ya dihentikan dulu. Emang tidak ada lagi fungsi Pamong Praja? Dan apakah sudah tidak ada Satgas Pengendalian Penataan Ruang, Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Perizinan Berusaha (Satgas PPR-PBG-PB)? Kalau masih ada, buktikan dong. Jangan diam saja,” ujarnya kepada Bongkarr.com.

Konfirmasi Dinas PUTR Kabupaten Bandung

Dalam pesan WhatsApp kepada redaksi, Kabid Bangunan Gedung Dinas PUTR Kabupaten Bandung menanggapi laporan wartawan Bongkarr.com dengan singkat:

> “Nuhun, kami cek pak.”

Namun hasil pemantauan lanjutan memperlihatkan aktivitas pembangunan masih berlangsung, menimbulkan pertanyaan apakah pengawasan dan tindak lanjut Satgas sudah berjalan sesuai ketentuan.

Peringatan Hukum dan Kewenangan Penindakan

Dalam konteks hukum tata bangunan dan ruang, Satgas PPR-PBG-PB, Satpol PP, dan Dinas PUTR memiliki kewenangan untuk:

1. Melakukan penghentian kegiatan pembangunan sementara,

2. Melakukan pembongkaran bangunan liar, dan

3. Melaporkan pelanggaran tata ruang kepada aparat penegak hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 277–281 PP Nomor 16 Tahun 2021.

Langkah ini menjadi penting agar penegakan hukum berjalan transparan, serta menghindari preseden buruk di kawasan konservasi nasional.


Catatan Redaksi

Rubrik Hukum Bongkarr.com menegaskan bahwa kegiatan pembangunan di kawasan konservasi tanpa izin lengkap melanggar ketentuan perundang-undangan dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum serius.

Redaksi akan menyurati Satgas PPR-PBG-PB, Pamong Praja, dan Inspektorat Kabupaten Bandung untuk meminta klarifikasi dan tindakan resmi.


Sebagai media kontrol sosial, Bongkarr.com berkomitmen menyampaikan informasi hukum tanpa opini, sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta menjaga prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE).





Postingan populer dari blog ini

Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan

Gambar
 Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan Penulis : Redaksi /Bahtiar | Rabu, 8 Oktober 2025 | 18.27 WIB  Desa Panundaan, Ciwidey , Kabupaten Bandung, Jabar – Bongkarr.com  Proyek penyediaan air minum (SPAM) senilai Rp 700,8 juta dari DAK pusat menuai sorotan. Papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran, sementara di lapangan ditemukan pekerja tanpa APD berstandar SNI. Aspek transparansi dan keselamatan kerja kini menjadi perhatian publik. Proyek Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung ini dikerjakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sumber Air Kehidupan dengan nilai kontrak Rp 700.899.000 dan waktu pelaksanaan 150 hari kerja, meliputi dua titik lokasi, yaitu Kampung Rancagede RW 01 dan Kampung Salam RW 03. Namun dari hasil pantauan tim Bongkarr.com, papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran dan tahun kegiatan. Padahal, sesuai Permen PUPR No...
Baca selengkapnya

Heboh!! Pengakuan Beberapa Pengusaha Diduga Ditipu Melibatkan Bupati Bandung Dadang Supriatna, Apa Ini Benar?

Gambar
KAB BANDUNG| BONGKARR.COM Jagat Raya dibuat heboh  dari pengakuan beberapa pengusaha yang diduga terjadi penipuan terhadap mereka yang melibatkan orang nomor satu di kabupaten bandung Bupati Bandung Dadang Supriatna beredar luas di sampaikan melalui video podcast @Bambang_Widjojanto. Video yang tersebar luas di media sosial dengan tagar #SkandalPolitik #ObrolanWARAS dan #KabupatenBandung menjadi ‘buah bibir’ baru dikalangan publik. Beredarnya video podcast @Bambang_Widjojanto ada sebuah pengakuan mengejutkan dari Bu Vita, salah satu kreditur utama, yang menyebut adanya tawaran proyek sebagai ganti rugi dalam suatu perusahaan. Dalam video podcast @Bambang_Widjojanto, para pengusaha tersebut diduga menjadi korban dari PT BDS. Nilai kerugian ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah, menunjukkan bukan sekadar penyalahgunaan jabatan, tetapi juga kemungkinan kelengahan institusional dalam pengawasan dan akuntabilitas. Percakapan di podcast itu muncul nama-nama yang diduga masih dalam ling...
Baca selengkapnya

Proyek PLTP Geo Dipa Ganggu Warga Malam Hari: Pemerintah dan Perusahaan Dinilai Egois, Asal Bacot Tanpa Nurani

Gambar
KAB BANDUNG, 25  Juli 2025 — Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Geo Dipa Energi yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bandung kembali menuai kritik keras. Bukan hanya karena aktivitasnya yang semakin intensif, namun karena dampak serius yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar — terutama saat malam hari. Suara bising, getaran, dan gangguan lingkungan yang terus terjadi pada malam hari membuat warga kehilangan kenyamanan dan ketenangan. Mereka sudah berkali-kali menyampaikan keluhan, namun selalu berakhir di telinga yang tuli. Pemerintah dan pihak perusahaan dianggap hanya sibuk dengan laporan pencapaian dan kelancaran proyek — tanpa sedikit pun empati pada penderitaan rakyat. "Ini bukan soal proyek, ini soal nurani dan akal sehat. Mereka bertindak seperti penguasa yang tidak mengenal batas. Mau enaknya sendiri, asal bacot, merasa punya kuasa dan kebijakan, tapi tidak pernah benar-benar melihat penderitaan kami di lapangan," ujar salah satu war...
Baca selengkapnya