📰 Rubrik Hukum: Aturan Lama Penahanan di Kepolisian dan Pelimpahan ke Kejaksaan — Termasuk Bagi Anak di Bawah Umur

 📰 Rubrik Hukum: Aturan Lama Penahanan di Kepolisian dan Pelimpahan ke Kejaksaan — Termasuk Bagi Anak di Bawah Umur



Penulis : Redaksi /  Saptu, 18 Oktober 2025| 10.15 WIB.                                                          Editor   : Tim Penyusun Lot Baktiar Sigalingging 

Bongkarr.com – Rubrik Hukum

Jakarta – Dalam proses penyidikan tindak pidana, termasuk perkara yang melibatkan anak di bawah umur, lamanya waktu penahanan di tingkat kepolisian hingga pelimpahan ke kejaksaan telah diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

---


⚖️ Dasar Hukum Penahanan


Berdasarkan Pasal 24 sampai 29 KUHAP, penyidik kepolisian memiliki kewenangan melakukan penahanan terhadap tersangka untuk kepentingan penyidikan.

Sementara bagi anak di bawah umur, kewenangan tersebut diatur secara lebih terbatas dalam Pasal 32 dan Pasal 33 UU SPPA.

---


👮‍♂️ Penahanan bagi Pelaku Dewasa


Pasal 24 KUHAP menyebutkan:

> “Penahanan oleh penyidik paling lama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 40 (empat puluh) hari.”


Dengan demikian, total waktu penahanan di kepolisian dapat berlangsung maksimal 60 hari.

Setelah masa itu, penyidik wajib menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan (tahap II) jika berkas perkara telah dinyatakan lengkap (P-21).

Jika masa penahanan habis sebelum pelimpahan dilakukan, tersangka wajib dilepaskan demi hukum.

---


⚖️ Tahapan Setelah Penyidikan


Setelah pelimpahan ke Kejaksaan, penuntut umum dapat menahan tersangka selama 20 hari pertama, yang dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri selama 30 hari berikutnya (Pasal 25 KUHAP).

Tahapan selanjutnya di pengadilan juga memiliki batas waktu penahanan maksimal 90 hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 KUHAP.


📌 Secara keseluruhan, maksimum waktu penahanan bagi tersangka dewasa hingga proses persidangan adalah sekitar 200 hari atau 6,5 bulan.

---


👧 Penahanan Bagi Anak di Bawah Umur


Bagi pelaku berusia di bawah 18 tahun, UU SPPA mengatur masa penahanan yang lebih singkat dan selektif.

Pasal 32 ayat (2) UU SPPA menegaskan bahwa:

> “Penahanan anak hanya dapat dilakukan jika diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana tujuh tahun atau lebih dan dilakukan dengan kekerasan.”

Durasi penahanan bagi anak:

Penyidikan oleh kepolisian: 7 hari + perpanjangan 8 hari (total 15 hari)

Penuntutan oleh kejaksaan: 5 hari + perpanjangan 10 hari (total 15 hari)

Persidangan di pengadilan: 10 hari + perpanjangan 15 hari (total 25 hari)


📍 Total maksimum penahanan bagi anak = 55 hari atau kurang dari dua bulan.


Tempat penahanan anak juga tidak boleh di sel dewasa, melainkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) atau tempat khusus yang terpisah.

---


🚨 Penangguhan Penahanan


Pasal 31 KUHAP memberikan ruang bagi tersangka untuk mengajukan penangguhan penahanan dengan syarat:


Wajib lapor,

Tidak meninggalkan wilayah hukum,

Tidak mengulangi perbuatan,

Ada jaminan dari keluarga atau penasehat hukum.

Penangguhan ini bersifat sementara dan tidak menghapus perkara pidana.

Apabila tersangka melanggar syarat wajib lapor, penangguhan dapat dicabut kapan saja oleh penyidik atau penuntut umum.

---


📜 Pelimpahan Perkara ke Kejaksaan


Sesuai Pasal 8 ayat (3) huruf b KUHAP, setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa (P-21), penyidik wajib menyerahkan tersangka, barang bukti, dan berkas perkara kepada Kejaksaan.

Tahap ini disebut pelimpahan tahap II dan wajib dilakukan sebelum masa penahanan di kepolisian berakhir.

---


🧭 Kesimpulan Hukum


1. Masa penahanan di kepolisian maksimal 60 hari untuk pelaku dewasa, sedangkan anak di bawah umur maksimal 15 hari.

2. Jika penyidik melewati batas waktu, tersangka harus dilepaskan demi hukum.

3. Penangguhan penahanan dapat diberikan dengan syarat tertentu dan bersifat sementara.

4. Pelimpahan perkara ke Kejaksaan (tahap II) wajib dilakukan sebelum masa penahanan habis.

5. Tempat penahanan anak wajib terpisah dari tahanan dewasa, sesuai amanat UU SPPA.


---


📍 Rubrik Hukum Bongkarr.com

Artikel ini bersifat edukatif dan disusun berdasarkan regulasi hukum yang berlaku, tanpa opini penulis, sesuai dengan ketentuan KEJ dan UU ITE.



---


🔖 Tagar:


#RubrikHukum #BongkarrCom #KUHAP #SPPA #Penahanan #Kejaksaan #Penyidikan #TahapII #AnakBerhadapanDenganHukum #EdukasiHukum #UUITE #HukumPidana #KeadilanAnak #Polri #TahapanHukum

Postingan populer dari blog ini

Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan

Gambar
 Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan Penulis : Redaksi /Bahtiar | Rabu, 8 Oktober 2025 | 18.27 WIB  Desa Panundaan, Ciwidey , Kabupaten Bandung, Jabar – Bongkarr.com  Proyek penyediaan air minum (SPAM) senilai Rp 700,8 juta dari DAK pusat menuai sorotan. Papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran, sementara di lapangan ditemukan pekerja tanpa APD berstandar SNI. Aspek transparansi dan keselamatan kerja kini menjadi perhatian publik. Proyek Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung ini dikerjakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sumber Air Kehidupan dengan nilai kontrak Rp 700.899.000 dan waktu pelaksanaan 150 hari kerja, meliputi dua titik lokasi, yaitu Kampung Rancagede RW 01 dan Kampung Salam RW 03. Namun dari hasil pantauan tim Bongkarr.com, papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran dan tahun kegiatan. Padahal, sesuai Permen PUPR No...
Baca selengkapnya

Heboh!! Pengakuan Beberapa Pengusaha Diduga Ditipu Melibatkan Bupati Bandung Dadang Supriatna, Apa Ini Benar?

Gambar
KAB BANDUNG| BONGKARR.COM Jagat Raya dibuat heboh  dari pengakuan beberapa pengusaha yang diduga terjadi penipuan terhadap mereka yang melibatkan orang nomor satu di kabupaten bandung Bupati Bandung Dadang Supriatna beredar luas di sampaikan melalui video podcast @Bambang_Widjojanto. Video yang tersebar luas di media sosial dengan tagar #SkandalPolitik #ObrolanWARAS dan #KabupatenBandung menjadi ‘buah bibir’ baru dikalangan publik. Beredarnya video podcast @Bambang_Widjojanto ada sebuah pengakuan mengejutkan dari Bu Vita, salah satu kreditur utama, yang menyebut adanya tawaran proyek sebagai ganti rugi dalam suatu perusahaan. Dalam video podcast @Bambang_Widjojanto, para pengusaha tersebut diduga menjadi korban dari PT BDS. Nilai kerugian ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah, menunjukkan bukan sekadar penyalahgunaan jabatan, tetapi juga kemungkinan kelengahan institusional dalam pengawasan dan akuntabilitas. Percakapan di podcast itu muncul nama-nama yang diduga masih dalam ling...
Baca selengkapnya

Proyek PLTP Geo Dipa Ganggu Warga Malam Hari: Pemerintah dan Perusahaan Dinilai Egois, Asal Bacot Tanpa Nurani

Gambar
KAB BANDUNG, 25  Juli 2025 — Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Geo Dipa Energi yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bandung kembali menuai kritik keras. Bukan hanya karena aktivitasnya yang semakin intensif, namun karena dampak serius yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar — terutama saat malam hari. Suara bising, getaran, dan gangguan lingkungan yang terus terjadi pada malam hari membuat warga kehilangan kenyamanan dan ketenangan. Mereka sudah berkali-kali menyampaikan keluhan, namun selalu berakhir di telinga yang tuli. Pemerintah dan pihak perusahaan dianggap hanya sibuk dengan laporan pencapaian dan kelancaran proyek — tanpa sedikit pun empati pada penderitaan rakyat. "Ini bukan soal proyek, ini soal nurani dan akal sehat. Mereka bertindak seperti penguasa yang tidak mengenal batas. Mau enaknya sendiri, asal bacot, merasa punya kuasa dan kebijakan, tapi tidak pernah benar-benar melihat penderitaan kami di lapangan," ujar salah satu war...
Baca selengkapnya