Revitalisasi SDN Sindang Reret di Rancabali Harus Dikawal, Jangan Jadi Ladang Korupsi!

 Revitalisasi SDN Sindang Reret di Rancabali Harus Dikawal, Jangan Jadi Ladang Korupsi!


Penulis : Redaksi/Bahtiar | Sabtu, 4 Oktober 2025 | 12.04 WIB 

Rancabali, Kabupaten Bandung – BONGKARR.COM | Program Revitalisasi Sekolah kini menyentuh SDN Sindang Reret, Desa Patenggang, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung.

Revitalisasi sekolah merupakan agenda nasional yang digulirkan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, dengan Jawa Barat tercatat sebagai provinsi penerima terbanyak di tahun 2025.


📌 Arti Revitalisasi Sekolah

Revitalisasi berarti menghidupkan kembali dan memperkuat fungsi sekolah secara menyeluruh, mulai dari bangunan, sarana prasarana, hingga mutu pembelajaran. Tujuannya bukan hanya memperbaiki gedung, tapi juga menghadirkan pendidikan yang aman, nyaman, dan relevan dengan perkembangan zaman.


📌 Dasar Hukum dan Program Nasional

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK.

Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.

UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Program Kerja Prabowo–Gibran 2025, yang menekankan revitalisasi pendidikan dasar dan menengah, perbaikan sarana sekolah, peningkatan gizi siswa, serta kurikulum berbasis teknologi dan kewirausahaan.


🗂️ Data Revitalisasi 2025

Secara nasional, 10.440 sekolah masuk program revitalisasi.

Jawa Barat menjadi provinsi penerima terbanyak dengan 1.114 sekolah.

Kabupaten Bandung, termasuk Rancabali, masuk dalam daftar penerima, meski jumlah pastinya masih menunggu konfirmasi resmi dari Dinas Pendidikan.


✅ Penanggung Jawab Anggaran

Dana revitalisasi bersumber dari APBN melalui Kemendikbudristek.

Pelaksanaan di lapangan dilakukan oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) di masing-masing sekolah.


✅ Perlu Pengawasan Ketat

Karena menyangkut uang negara, pengawasan harus dilakukan oleh semua pihak: masyarakat, komite sekolah, media, dan aparat penegak hukum. Tanpa kontrol, rawan terjadi praktik kotor seperti mark up, laporan fiktif, atau pekerjaan asal jadi.


✅ Ancaman Pidana Jika Menyimpang

UU Tipikor No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 → hukuman 4 tahun hingga seumur hidup, denda Rp200 juta – Rp1 miliar.

KUHP Pasal 372 & 374 → penggelapan dalam jabatan, ancaman penjara 4–5 tahun.

Kepala sekolah atau pengurus P2SP bisa ikut dijerat bila terbukti menyalahgunakan kewenangan.


✅ Contoh Modus Penyimpangan Revitalisasi

Mark up harga material.

Pekerjaan asal jadi dengan kualitas buruk.

Dana dipakai untuk kepentingan pribadi.

Laporan fiktif pembangunan ruang kelas.

  ✅Tanggapan Penggiat Anti Korupsi Bandung

Seorang penggiat anti korupsi di Bandung menegaskan, revitalisasi sekolah adalah program yang rawan diselewengkan bila tidak diawasi ketat.

> “Kami minta aparat penegak hukum, masyarakat, media, hingga komite sekolah mengawal seluruh program revitalisasi baik di tingkat SD, SMP, SMA hingga SMK. Jangan ada lagi praktik mark up, proyek asal jadi, atau permainan anggaran. Bila terbukti, aparat wajib menindak tegas agar ada efek jera. Pendidikan anak bangsa jangan dijadikan bancakan,” tegasnya.


👉 BONGKARR.COM menegaskan, Program Revitalisasi SDN Sindang Reret bukan sekadar proyek fisik, melainkan amanat besar negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Redaksi akan terus mengawal jalannya program ini agar tidak dicederai oleh tangan-tangan kotor yang haus keuntungan pribadi. Bila ada penyimpangan, jangan ragu: bongkar, seret ke meja hukum, dan pastikan uang negara kembali untuk rakyat!

Postingan populer dari blog ini

Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan

Gambar
 Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan Penulis : Redaksi /Bahtiar | Rabu, 8 Oktober 2025 | 18.27 WIB  Desa Panundaan, Ciwidey , Kabupaten Bandung, Jabar – Bongkarr.com  Proyek penyediaan air minum (SPAM) senilai Rp 700,8 juta dari DAK pusat menuai sorotan. Papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran, sementara di lapangan ditemukan pekerja tanpa APD berstandar SNI. Aspek transparansi dan keselamatan kerja kini menjadi perhatian publik. Proyek Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung ini dikerjakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sumber Air Kehidupan dengan nilai kontrak Rp 700.899.000 dan waktu pelaksanaan 150 hari kerja, meliputi dua titik lokasi, yaitu Kampung Rancagede RW 01 dan Kampung Salam RW 03. Namun dari hasil pantauan tim Bongkarr.com, papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran dan tahun kegiatan. Padahal, sesuai Permen PUPR No...
Baca selengkapnya

Heboh!! Pengakuan Beberapa Pengusaha Diduga Ditipu Melibatkan Bupati Bandung Dadang Supriatna, Apa Ini Benar?

Gambar
KAB BANDUNG| BONGKARR.COM Jagat Raya dibuat heboh  dari pengakuan beberapa pengusaha yang diduga terjadi penipuan terhadap mereka yang melibatkan orang nomor satu di kabupaten bandung Bupati Bandung Dadang Supriatna beredar luas di sampaikan melalui video podcast @Bambang_Widjojanto. Video yang tersebar luas di media sosial dengan tagar #SkandalPolitik #ObrolanWARAS dan #KabupatenBandung menjadi ‘buah bibir’ baru dikalangan publik. Beredarnya video podcast @Bambang_Widjojanto ada sebuah pengakuan mengejutkan dari Bu Vita, salah satu kreditur utama, yang menyebut adanya tawaran proyek sebagai ganti rugi dalam suatu perusahaan. Dalam video podcast @Bambang_Widjojanto, para pengusaha tersebut diduga menjadi korban dari PT BDS. Nilai kerugian ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah, menunjukkan bukan sekadar penyalahgunaan jabatan, tetapi juga kemungkinan kelengahan institusional dalam pengawasan dan akuntabilitas. Percakapan di podcast itu muncul nama-nama yang diduga masih dalam ling...
Baca selengkapnya

Proyek PLTP Geo Dipa Ganggu Warga Malam Hari: Pemerintah dan Perusahaan Dinilai Egois, Asal Bacot Tanpa Nurani

Gambar
KAB BANDUNG, 25  Juli 2025 — Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Geo Dipa Energi yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bandung kembali menuai kritik keras. Bukan hanya karena aktivitasnya yang semakin intensif, namun karena dampak serius yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar — terutama saat malam hari. Suara bising, getaran, dan gangguan lingkungan yang terus terjadi pada malam hari membuat warga kehilangan kenyamanan dan ketenangan. Mereka sudah berkali-kali menyampaikan keluhan, namun selalu berakhir di telinga yang tuli. Pemerintah dan pihak perusahaan dianggap hanya sibuk dengan laporan pencapaian dan kelancaran proyek — tanpa sedikit pun empati pada penderitaan rakyat. "Ini bukan soal proyek, ini soal nurani dan akal sehat. Mereka bertindak seperti penguasa yang tidak mengenal batas. Mau enaknya sendiri, asal bacot, merasa punya kuasa dan kebijakan, tapi tidak pernah benar-benar melihat penderitaan kami di lapangan," ujar salah satu war...
Baca selengkapnya