Proyek PJU di Rancabali Diduga Tertutup, Pekerja Tak Lengkap APD dan Gunakan Mobil Berlogo Dishub

 

Penulis : Redaksi/Bahtiar | Senin, 6 Oktober 2025 | 07.58 WIB 

Bongkarr.com - Kabupaten Bandung, Jabar

Proyek pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) di beberapa titik wilayah Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, kembali menjadi sorotan. Berdasarkan hasil investigasi lanjutan tim Bongkarr.com, ditemukan sejumlah kejanggalan di lapangan.

Proyek terlihat tidak mencantumkan papan informasi kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PUPR tentang keterbukaan informasi publik pada pekerjaan konstruksi. Selain itu, sejumlah pekerja tampak tidak lengkap menggunakan alat pelindung diri (APD) seperti helm keselamatan dan rompi proyek saat bekerja di jalan raya, padahal cuaca dalam keadaan cerah.

Sebelumnya, pekerja sempat beralasan bahwa APD tidak digunakan karena kondisi hujan. Namun, hasil pantauan lanjutan menunjukkan ketidakdisiplinan itu terjadi kembali saat kondisi cerah. Hal ini menimbulkan dugaan adanya pelanggaran terhadap peraturan keselamatan kerja sebagaimana diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Permenaker No. 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja.

Menurut salah seorang pekerja yang ditemui di lokasi, mereka berasal dari Bogor dan mengaku bahwa kendaraan yang digunakan merupakan milik pribadi, bukan kendaraan milik Dinas Perhubungan. “Kami dari Bogor, mobil ini pribadi, tapi kerjaan kami bagian marka jalan,” ujarnya saat dikonfirmasi Minggu, (5/10/2025).

Namun yang menarik perhatian, mobil berplat hitam yang digunakan pekerja tersebut tampak memiliki tulisan "Unit Rambu Lalu Lintas" dan "Marka Jalan" lengkap dengan logo menyerupai lambang Dinas Perhubungan. Hal ini menimbulkan dugaan adanya penyalahgunaan atribut instansi pemerintah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, penggunaan lambang instansi pemerintah hanya boleh dilakukan oleh pihak berwenang dan untuk kepentingan resmi negara. Jika kendaraan pribadi menggunakan lambang instansi, dapat dianggap menyesatkan publik dan melanggar etika administrasi pemerintahan.

Tim Bongkarr.com juga sempat menanyakan kepada salah satu pekerja siapa pegawai Dishub yang dapat dikonfirmasi. Pekerja tersebut menyebut nama “Idih”, yang dikatakan sebagai pegawai Dishub Kabupaten Bandung.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai pengawasan proyek oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung.

Apakah proyek ini benar di bawah kendali Dishub atau dilaksanakan pihak ketiga tanpa pengawasan ketat?

Publik berhak mengetahui apakah dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek ini terdapat alokasi untuk pengadaan APD, serta apakah terdapat konsultan pengawasan yang bertugas memastikan pelaksanaan proyek sesuai ketentuan teknis dan keselamatan kerja.

Pihak aparat penegak hukum (APH) diminta turun tangan melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran administrasi dan keselamatan kerja dalam proyek ini, serta memastikan tidak ada penyalahgunaan simbol instansi pemerintah untuk kepentingan kontraktor atau pihak tertentu.***

Postingan populer dari blog ini

Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan

Gambar
 Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan Penulis : Redaksi /Bahtiar | Rabu, 8 Oktober 2025 | 18.27 WIB  Desa Panundaan, Ciwidey , Kabupaten Bandung, Jabar – Bongkarr.com  Proyek penyediaan air minum (SPAM) senilai Rp 700,8 juta dari DAK pusat menuai sorotan. Papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran, sementara di lapangan ditemukan pekerja tanpa APD berstandar SNI. Aspek transparansi dan keselamatan kerja kini menjadi perhatian publik. Proyek Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung ini dikerjakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sumber Air Kehidupan dengan nilai kontrak Rp 700.899.000 dan waktu pelaksanaan 150 hari kerja, meliputi dua titik lokasi, yaitu Kampung Rancagede RW 01 dan Kampung Salam RW 03. Namun dari hasil pantauan tim Bongkarr.com, papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran dan tahun kegiatan. Padahal, sesuai Permen PUPR No...
Baca selengkapnya

Heboh!! Pengakuan Beberapa Pengusaha Diduga Ditipu Melibatkan Bupati Bandung Dadang Supriatna, Apa Ini Benar?

Gambar
KAB BANDUNG| BONGKARR.COM Jagat Raya dibuat heboh  dari pengakuan beberapa pengusaha yang diduga terjadi penipuan terhadap mereka yang melibatkan orang nomor satu di kabupaten bandung Bupati Bandung Dadang Supriatna beredar luas di sampaikan melalui video podcast @Bambang_Widjojanto. Video yang tersebar luas di media sosial dengan tagar #SkandalPolitik #ObrolanWARAS dan #KabupatenBandung menjadi ‘buah bibir’ baru dikalangan publik. Beredarnya video podcast @Bambang_Widjojanto ada sebuah pengakuan mengejutkan dari Bu Vita, salah satu kreditur utama, yang menyebut adanya tawaran proyek sebagai ganti rugi dalam suatu perusahaan. Dalam video podcast @Bambang_Widjojanto, para pengusaha tersebut diduga menjadi korban dari PT BDS. Nilai kerugian ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah, menunjukkan bukan sekadar penyalahgunaan jabatan, tetapi juga kemungkinan kelengahan institusional dalam pengawasan dan akuntabilitas. Percakapan di podcast itu muncul nama-nama yang diduga masih dalam ling...
Baca selengkapnya

Proyek PLTP Geo Dipa Ganggu Warga Malam Hari: Pemerintah dan Perusahaan Dinilai Egois, Asal Bacot Tanpa Nurani

Gambar
KAB BANDUNG, 25  Juli 2025 — Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Geo Dipa Energi yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bandung kembali menuai kritik keras. Bukan hanya karena aktivitasnya yang semakin intensif, namun karena dampak serius yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar — terutama saat malam hari. Suara bising, getaran, dan gangguan lingkungan yang terus terjadi pada malam hari membuat warga kehilangan kenyamanan dan ketenangan. Mereka sudah berkali-kali menyampaikan keluhan, namun selalu berakhir di telinga yang tuli. Pemerintah dan pihak perusahaan dianggap hanya sibuk dengan laporan pencapaian dan kelancaran proyek — tanpa sedikit pun empati pada penderitaan rakyat. "Ini bukan soal proyek, ini soal nurani dan akal sehat. Mereka bertindak seperti penguasa yang tidak mengenal batas. Mau enaknya sendiri, asal bacot, merasa punya kuasa dan kebijakan, tapi tidak pernah benar-benar melihat penderitaan kami di lapangan," ujar salah satu war...
Baca selengkapnya