Pembangunan Tiang PJU di Rancabali Tanpa Papan Proyek, Diduga Abaikan Aturan dan K3

 Pembangunan Tiang PJU di Rancabali Tanpa Papan Proyek, Diduga Abaikan Aturan dan K3

Penulis : Redaksi/Bahtiar | Saptu, 4 Oktober 2025  | 21.28 WIB

Rancabali, Kabupaten Bandung, Jabar – BONGKARR.COM Pembangunan tiang Penerangan Jalan Umum (PJU) terlihat berlangsung di Jalan Sinumra, Desa Indragiri, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Proyek yang bertujuan meningkatkan penerangan jalan itu justru memunculkan sorotan karena adanya dugaan pelanggaran aturan.

Di lokasi pekerjaan tidak terlihat adanya papan proyek sebagaimana mestinya. Hal ini diduga melanggar ketentuan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang mewajibkan transparansi penggunaan anggaran negara.

Seorang pekerja di lokasi menyebutkan bahwa papan proyek tidak dipasang karena jumlah tiang yang dibangun hanya empat titik di ruas jalan tersebut. Menurutnya, pekerjaan dilakukan di beberapa lokasi berbeda sehingga papan informasi proyek tidak disediakan. Sabtu, (4/10/2025).

Namun ketika ditanya lebih lanjut mengenai siapa pelaksana proyek, pekerja tersebut mengaku tidak mengetahui. Ia hanya mengatakan bahwa mereka bekerja atas perintah atasan. Tim Bongkarr.com kemudian menanyakan siapa pihak dari Dishub yang bisa ditemui, dan pekerja menyebut nama seorang pegawai Dishub Kabupaten Bandung bernama Idih.


Minim Keselamatan Kerja

Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) juga patut dipertanyakan. Dari pantauan di lapangan, sejumlah pekerja terlihat tidak lengkap menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) yang memadai, seperti helm proyek, sepatu boot, sarung tangan, maupun rompi pengaman. Bahkan ada pekerja yang bekerja tanpa alas kaki di area jalan yang basah akibat hujan.

Ketika ditanya alasan tidak lengkap memakai APD, salah seorang pekerja menyebutkan karena kondisi hujan, sehingga perlengkapan tidak digunakan. Fakta ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek ini memang tidak dialokasikan pengadaan APD, ataukah APD tersedia tetapi tidak diberikan seutuhnya  kepada pekerja dan tidak diawasi penggunaannya?

Padahal, dalam setiap pekerjaan konstruksi, APD merupakan komponen wajib dalam pos biaya K3. Jika tidak tercantum dalam RAB, maka dapat dikategorikan sebagai kelalaian perencanaan. Sebaliknya, jika tercantum namun tidak dibagikan, hal itu mengarah pada pengabaian kewajiban keselamatan pekerja.


Kualitas Teknis Dipertanyakan

Dari sisi teknis, kualitas pekerjaan juga menuai sorotan. Pada saat pengecoran pondasi, adukan beton tampak encer dan dibuat manual tanpa mesin molen, berpotensi memengaruhi mutu beton dan daya tahan pondasi tiang. Pemasangan dilakukan di tebing tanah yang rawan longsor, namun tidak terlihat adanya pengaman tambahan maupun perkuatan tanah.

Di jalan lokasi pekerjaan memang ada traffic cone, namun jumlah dan penataannya sangat minim sehingga kurang memberikan pengamanan bagi pengguna jalan lain.


Potensi Pelanggaran Hukum

Jika terbukti ada kelalaian, pihak pelaksana dapat terjerat:

Pasal 52 UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yang mewajibkan penyelenggara konstruksi memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan.

UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, yang mengatur kewajiban badan publik menyediakan keterbukaan informasi proyek.

Pasal 188 KUHP, tentang kelalaian yang membahayakan keselamatan orang lain.

Postingan populer dari blog ini

Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan

Gambar
 Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan Penulis : Redaksi /Bahtiar | Rabu, 8 Oktober 2025 | 18.27 WIB  Desa Panundaan, Ciwidey , Kabupaten Bandung, Jabar – Bongkarr.com  Proyek penyediaan air minum (SPAM) senilai Rp 700,8 juta dari DAK pusat menuai sorotan. Papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran, sementara di lapangan ditemukan pekerja tanpa APD berstandar SNI. Aspek transparansi dan keselamatan kerja kini menjadi perhatian publik. Proyek Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung ini dikerjakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sumber Air Kehidupan dengan nilai kontrak Rp 700.899.000 dan waktu pelaksanaan 150 hari kerja, meliputi dua titik lokasi, yaitu Kampung Rancagede RW 01 dan Kampung Salam RW 03. Namun dari hasil pantauan tim Bongkarr.com, papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran dan tahun kegiatan. Padahal, sesuai Permen PUPR No...
Baca selengkapnya

Heboh!! Pengakuan Beberapa Pengusaha Diduga Ditipu Melibatkan Bupati Bandung Dadang Supriatna, Apa Ini Benar?

Gambar
KAB BANDUNG| BONGKARR.COM Jagat Raya dibuat heboh  dari pengakuan beberapa pengusaha yang diduga terjadi penipuan terhadap mereka yang melibatkan orang nomor satu di kabupaten bandung Bupati Bandung Dadang Supriatna beredar luas di sampaikan melalui video podcast @Bambang_Widjojanto. Video yang tersebar luas di media sosial dengan tagar #SkandalPolitik #ObrolanWARAS dan #KabupatenBandung menjadi ‘buah bibir’ baru dikalangan publik. Beredarnya video podcast @Bambang_Widjojanto ada sebuah pengakuan mengejutkan dari Bu Vita, salah satu kreditur utama, yang menyebut adanya tawaran proyek sebagai ganti rugi dalam suatu perusahaan. Dalam video podcast @Bambang_Widjojanto, para pengusaha tersebut diduga menjadi korban dari PT BDS. Nilai kerugian ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah, menunjukkan bukan sekadar penyalahgunaan jabatan, tetapi juga kemungkinan kelengahan institusional dalam pengawasan dan akuntabilitas. Percakapan di podcast itu muncul nama-nama yang diduga masih dalam ling...
Baca selengkapnya

Proyek PLTP Geo Dipa Ganggu Warga Malam Hari: Pemerintah dan Perusahaan Dinilai Egois, Asal Bacot Tanpa Nurani

Gambar
KAB BANDUNG, 25  Juli 2025 — Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Geo Dipa Energi yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bandung kembali menuai kritik keras. Bukan hanya karena aktivitasnya yang semakin intensif, namun karena dampak serius yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar — terutama saat malam hari. Suara bising, getaran, dan gangguan lingkungan yang terus terjadi pada malam hari membuat warga kehilangan kenyamanan dan ketenangan. Mereka sudah berkali-kali menyampaikan keluhan, namun selalu berakhir di telinga yang tuli. Pemerintah dan pihak perusahaan dianggap hanya sibuk dengan laporan pencapaian dan kelancaran proyek — tanpa sedikit pun empati pada penderitaan rakyat. "Ini bukan soal proyek, ini soal nurani dan akal sehat. Mereka bertindak seperti penguasa yang tidak mengenal batas. Mau enaknya sendiri, asal bacot, merasa punya kuasa dan kebijakan, tapi tidak pernah benar-benar melihat penderitaan kami di lapangan," ujar salah satu war...
Baca selengkapnya