Pembangunan SDN Cihideung 2025: Pembongkaran Dinding Sedang Berlangsung, Hukum Menanti Jika Tak Sesuai RAB

 Pembangunan SDN Cihideung 2025: Pembongkaran Dinding Sedang Berlangsung, Hukum Menanti Jika Tak Sesuai RAB


Penulis : Redaksi/Bahtiar | Selasa, 7 Oktober 2025 | 06.29 WIB 

Rancabali, Kabupaten Bandung,.Jabar - Bongkarr.com  SDN Cihideung yang berlokasi di Desa Cipelah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, mendapatkan Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan papan informasi yang terpampang di lokasi, kegiatan ini berupa Revitalisasi Satuan Pendidikan dengan pekerjaan pembangunan ruang administrasi. Proyek senilai Rp 247.532.126 tersebut bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025 dan dilaksanakan oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP).

Pantauan wartawan Bongkarr.com di lapangan, saat ini pekerjaan sedang berlangsung. Terlihat adanya proses pembongkaran dinding serta tumpukan material bekas di area sekolah.

Namun ketika tim mencoba mengonfirmasi, kepala sekolah maupun ketua panitia pembangunan (P2SP) tidak berada di tempat. Tim hanya bertemu dengan seorang guru yang menyambut dengan baik.

Guru tersebut menyampaikan bahwa pembongkaran dinding memang sudah dilaksanakan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB). Ia juga berharap agar dana bantuan yang ada bisa mencukupi untuk menyelesaikan seluruh kebutuhan rehabilitasi.


     Kutipan Guru SDN Cihideung

> “Pembongkaran dinding sudah dilaksanakan sesuai RAB. Kami berharap anggaran yang ada cukup untuk menyelesaikan rehab sekolah ini.”

— Seorang guru SDN Cihideung, Desa Cipelah, Rancabali


      Catatan hukum: Jika pembangunan sekolah tidak dikerjakan sesuai RAB atau terjadi penyimpangan dana, maka dapat masuk kategori tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Contoh kasus pidana yang sering terjadi di lapangan misalnya:

Pengurangan volume pekerjaan (spesifikasi atap, dinding, atau lantai tidak sesuai kontrak).

Penggunaan material lebih murah dari yang tercantum dalam RAB namun dilaporkan seolah sesuai.

Mark-up anggaran pada pembelian barang atau jasa.

Perbuatan tersebut dapat dikenakan pasal Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda antara Rp200 juta hingga Rp1 miliar.

Program revitalisasi sekolah ini diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan dan kualitas sarana pendidikan di SDN Cihideung. Namun, pengawasan publik dari masyarakat, media, dan lembaga kontrol sosial sangat diperlukan agar proyek berjalan transparan, sesuai aturan, dan tidak menimbulkan kerugian negara.


     Dokumentasi Foto

1. Papan proyek Revitalisasi SDN Cihideung Desa Cipelah, Kecamatan Rancabali, dengan nilai anggaran Rp 247 juta bersumber dari APBN Tahun 2025.

2. Pekerjaan pembongkaran dinding di SDN Cihideung sedang berlangsung, sesuai keterangan guru pelaksana mengacu pada RAB.

3. Material bekas dan kayu hasil bongkaran menumpuk di depan sekolah, menandakan proses revitalisasi masih berjalan.


     Pemantauan Lanjutan


Tim Bongkarr.com akan terus melakukan pemantauan lebih lanjut ke sekolah untuk memastikan apakah hasil pekerjaan benar-benar sesuai dengan besaran anggaran, baik untuk pembelian material maupun pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam RAB.

      

Disclaimer: Berita ini disusun berdasarkan informasi yang tersedia di lokasi dan keterangan narasumber. Redaksi Bongkarr.com tetap membuka ruang klarifikasi bagi pihak terkait untuk memberikan penjelasan lebih lanjut.

Postingan populer dari blog ini

Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan

Gambar
 Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan Penulis : Redaksi /Bahtiar | Rabu, 8 Oktober 2025 | 18.27 WIB  Desa Panundaan, Ciwidey , Kabupaten Bandung, Jabar – Bongkarr.com  Proyek penyediaan air minum (SPAM) senilai Rp 700,8 juta dari DAK pusat menuai sorotan. Papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran, sementara di lapangan ditemukan pekerja tanpa APD berstandar SNI. Aspek transparansi dan keselamatan kerja kini menjadi perhatian publik. Proyek Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung ini dikerjakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sumber Air Kehidupan dengan nilai kontrak Rp 700.899.000 dan waktu pelaksanaan 150 hari kerja, meliputi dua titik lokasi, yaitu Kampung Rancagede RW 01 dan Kampung Salam RW 03. Namun dari hasil pantauan tim Bongkarr.com, papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran dan tahun kegiatan. Padahal, sesuai Permen PUPR No...
Baca selengkapnya

Heboh!! Pengakuan Beberapa Pengusaha Diduga Ditipu Melibatkan Bupati Bandung Dadang Supriatna, Apa Ini Benar?

Gambar
KAB BANDUNG| BONGKARR.COM Jagat Raya dibuat heboh  dari pengakuan beberapa pengusaha yang diduga terjadi penipuan terhadap mereka yang melibatkan orang nomor satu di kabupaten bandung Bupati Bandung Dadang Supriatna beredar luas di sampaikan melalui video podcast @Bambang_Widjojanto. Video yang tersebar luas di media sosial dengan tagar #SkandalPolitik #ObrolanWARAS dan #KabupatenBandung menjadi ‘buah bibir’ baru dikalangan publik. Beredarnya video podcast @Bambang_Widjojanto ada sebuah pengakuan mengejutkan dari Bu Vita, salah satu kreditur utama, yang menyebut adanya tawaran proyek sebagai ganti rugi dalam suatu perusahaan. Dalam video podcast @Bambang_Widjojanto, para pengusaha tersebut diduga menjadi korban dari PT BDS. Nilai kerugian ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah, menunjukkan bukan sekadar penyalahgunaan jabatan, tetapi juga kemungkinan kelengahan institusional dalam pengawasan dan akuntabilitas. Percakapan di podcast itu muncul nama-nama yang diduga masih dalam ling...
Baca selengkapnya

Proyek PLTP Geo Dipa Ganggu Warga Malam Hari: Pemerintah dan Perusahaan Dinilai Egois, Asal Bacot Tanpa Nurani

Gambar
KAB BANDUNG, 25  Juli 2025 — Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Geo Dipa Energi yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bandung kembali menuai kritik keras. Bukan hanya karena aktivitasnya yang semakin intensif, namun karena dampak serius yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar — terutama saat malam hari. Suara bising, getaran, dan gangguan lingkungan yang terus terjadi pada malam hari membuat warga kehilangan kenyamanan dan ketenangan. Mereka sudah berkali-kali menyampaikan keluhan, namun selalu berakhir di telinga yang tuli. Pemerintah dan pihak perusahaan dianggap hanya sibuk dengan laporan pencapaian dan kelancaran proyek — tanpa sedikit pun empati pada penderitaan rakyat. "Ini bukan soal proyek, ini soal nurani dan akal sehat. Mereka bertindak seperti penguasa yang tidak mengenal batas. Mau enaknya sendiri, asal bacot, merasa punya kuasa dan kebijakan, tapi tidak pernah benar-benar melihat penderitaan kami di lapangan," ujar salah satu war...
Baca selengkapnya