Konflik Agraria Tenjolaya: Petani Pemegang SK Jokowi Berhadapan dengan Laporan Polisi

 Konflik Agraria Tenjolaya: Petani Pemegang SK Jokowi Berhadapan dengan Laporan Polisi

Penulis : Redaksi/Bahtiar | Jumat, 3 September 2025 | 8.39 WIB 

Kabupaten Bandung – BONGKARR.COM – Konflik agraria kembali mencuat di Desa Tenjolaya, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung. Sejumlah petani penggarap kopi dilaporkan ke Polsek Pasirjambu oleh seorang pensiunan perkebunan berinisial NG. Laporan tersebut menuduh para petani mencuri kopi, padahal mereka telah menanam dan mengelola lahan sejak tahun 2016.

Kronologi Konflik

2016 – Para petani, di antaranya Nedi, Rudi, Adang, Nandang, Dedi, dan Dadang, mulai menggarap lahan di kawasan hutan blok Cibodas dengan izin lisan dari Asper (Pak Selamat). Mereka menanam kopi dan merawat pohon hingga berbuah.

2016–2023 – Kopi yang ditanam berkembang menjadi sumber penghidupan keluarga petani.

2024 – Presiden Joko Widodo menyerahkan SK Perhutanan Sosial melalui program Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK). Nama Nedi dan rekan-rekan tercatat resmi dalam SK tersebut.

Awal 2025 – NG muncul dan mengklaim lahan sebagai miliknya. Ia melaporkan petani ke Polsek Pasirjambu dengan tuduhan pencurian kopi.

Beberapa hari setelah laporan polisi – Suruhan NG datang dan memanen kopi yang ditanam Nedi, sementara polisi justru melarang Nedi dan petani lainnya memanen kopi yang mereka tanam sendiri.

Nama-Nama yang Dilaporkan

Terlapor petani penggarap: Nedi, Rudi, Adang, Nandang, Dedi, Dadang.

Ditunduh mencuri: Agun Gunawan (anak Nedi), Juju Julaeha (istri Agun).

Dilaporkan sebagai penadah: Aki Dadi, mantan Ketua KTH periode 2007–2021.

Tanggapan Petani

Nedi, salah satu petani yang dilaporkan, menegaskan bahwa dirinya dan rekan-rekan tidak pernah mencuri. Ia merasa aneh justru dilaporkan atas hasil tanaman yang mereka rawat sendiri sejak 2016.

> “Saya yang menanam kopi, saya yang merawat, tapi tiba-tiba dilarang memanen dan malah dituduh mencuri. Padahal kami sudah ada dalam SK Perhutanan Sosial dari Presiden Jokowi. Rasanya tidak adil kalau kami diperlakukan seperti penjahat,” ujar Nedi.

Nedi juga menyayangkan sikap aparat yang terkesan lebih berpihak pada pelapor. Menurutnya, seharusnya polisi bersikap netral, tidak langsung melarang petani memanen tanpa proses hukum yang jelas.

Aspek Hukum

Hak Petani: SK Perhutanan Sosial 2024 dari Presiden Jokowi menjadi dasar legalitas petani dalam menggarap dan memanfaatkan lahan hutan di Tenjolaya.

Kewajiban Polisi: Berdasarkan UU Kepolisian dan KUHAP, aparat wajib netral dan profesional dalam menangani laporan, tidak boleh melarang aktivitas warga tanpa dasar hukum jelas.

Kemungkinan Laporan Balik: Berdasarkan KUHP Pasal 317 tentang laporan palsu dan Pasal 385 tentang penggelapan hak atas tanah, petani memiliki hak untuk melaporkan balik NG apabila terbukti mengklaim lahan secara sepihak dan menghalangi hak petani. ***

Postingan populer dari blog ini

Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan

Gambar
 Papan Proyek SPAM Desa Panundaan Diduga Tak Transparan, APD dan K3 Jadi Sorotan Penulis : Redaksi /Bahtiar | Rabu, 8 Oktober 2025 | 18.27 WIB  Desa Panundaan, Ciwidey , Kabupaten Bandung, Jabar – Bongkarr.com  Proyek penyediaan air minum (SPAM) senilai Rp 700,8 juta dari DAK pusat menuai sorotan. Papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran, sementara di lapangan ditemukan pekerja tanpa APD berstandar SNI. Aspek transparansi dan keselamatan kerja kini menjadi perhatian publik. Proyek Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung ini dikerjakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sumber Air Kehidupan dengan nilai kontrak Rp 700.899.000 dan waktu pelaksanaan 150 hari kerja, meliputi dua titik lokasi, yaitu Kampung Rancagede RW 01 dan Kampung Salam RW 03. Namun dari hasil pantauan tim Bongkarr.com, papan proyek tidak mencantumkan sumber anggaran dan tahun kegiatan. Padahal, sesuai Permen PUPR No...
Baca selengkapnya

Heboh!! Pengakuan Beberapa Pengusaha Diduga Ditipu Melibatkan Bupati Bandung Dadang Supriatna, Apa Ini Benar?

Gambar
KAB BANDUNG| BONGKARR.COM Jagat Raya dibuat heboh  dari pengakuan beberapa pengusaha yang diduga terjadi penipuan terhadap mereka yang melibatkan orang nomor satu di kabupaten bandung Bupati Bandung Dadang Supriatna beredar luas di sampaikan melalui video podcast @Bambang_Widjojanto. Video yang tersebar luas di media sosial dengan tagar #SkandalPolitik #ObrolanWARAS dan #KabupatenBandung menjadi ‘buah bibir’ baru dikalangan publik. Beredarnya video podcast @Bambang_Widjojanto ada sebuah pengakuan mengejutkan dari Bu Vita, salah satu kreditur utama, yang menyebut adanya tawaran proyek sebagai ganti rugi dalam suatu perusahaan. Dalam video podcast @Bambang_Widjojanto, para pengusaha tersebut diduga menjadi korban dari PT BDS. Nilai kerugian ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah, menunjukkan bukan sekadar penyalahgunaan jabatan, tetapi juga kemungkinan kelengahan institusional dalam pengawasan dan akuntabilitas. Percakapan di podcast itu muncul nama-nama yang diduga masih dalam ling...
Baca selengkapnya

Proyek PLTP Geo Dipa Ganggu Warga Malam Hari: Pemerintah dan Perusahaan Dinilai Egois, Asal Bacot Tanpa Nurani

Gambar
KAB BANDUNG, 25  Juli 2025 — Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Geo Dipa Energi yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bandung kembali menuai kritik keras. Bukan hanya karena aktivitasnya yang semakin intensif, namun karena dampak serius yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar — terutama saat malam hari. Suara bising, getaran, dan gangguan lingkungan yang terus terjadi pada malam hari membuat warga kehilangan kenyamanan dan ketenangan. Mereka sudah berkali-kali menyampaikan keluhan, namun selalu berakhir di telinga yang tuli. Pemerintah dan pihak perusahaan dianggap hanya sibuk dengan laporan pencapaian dan kelancaran proyek — tanpa sedikit pun empati pada penderitaan rakyat. "Ini bukan soal proyek, ini soal nurani dan akal sehat. Mereka bertindak seperti penguasa yang tidak mengenal batas. Mau enaknya sendiri, asal bacot, merasa punya kuasa dan kebijakan, tapi tidak pernah benar-benar melihat penderitaan kami di lapangan," ujar salah satu war...
Baca selengkapnya